Pemkab Banyuwangi melibatkan anak dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Banyuwangi, Jawa Timur. Pelibatan anak ini dilakukan dengan menjaring aspirasi anak-anak. Aspirasi dari anak inilah yang kemudian menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan penyusunan program kerja Banyuwangi ke depan.
Penjaringan aspirasi anak ini dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Anak bertajuk ‘Rembug Anak’. Aspirasi anak-anak ini akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait pemenuhan hak anak.
“Ini menjadi media untuk menjaring aspirasi anak-anak Banyuwangi. Apa yang dihasilkan dari forum ini, akan kami jadikan pertimbangan untuk perencanaan dan penyusunan program kerja ke depan,” jelas Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Senin, 6 Mei 2024.
Ipuk mengatakan kegiatan ini menjadi tempat untuk menggali permasalahan, potensi, dan kebutuhan anak. Menurutnya, anak-anak jarang dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Sehingga banyak kebijakan yang kemudian tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Saat ini, lanjut bupati, zaman sudah berubah. Pemikiran anak-anak juga sudah berkembang.
“Jadi, kita harus mulai menyelami apa yang menjadi kebutuhan mereka di era saat ini. Rembug anak ini dibuat untuk kebutuhan ini,” ungkapnya.
Rembug Anak digelar di pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi. Kegiatan ini digelar selama dua hari, yakni 2-3 Mei 2024. Kegiatan ini diikuti 50 pelajar setingkat SMP/SMA se-Banyuwangi. Mereka merupakan perwakilan forum anak tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Ada juga perwakilan dari anak-anak berkebutuhan khusus (ABK).
Ada lima kluster yang dibahas. Mulai dari hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.
Sebelum kegiatan, para peserta juga diajak mengunjungi lokus yang berkaitan dengan kluster pembahasan. Diantaranya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Urusan Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB. Para peserta mendapatkan berbagai informasi terkait permasalahan serta solusi yang telah dilakukan dinas terkait.
Kegiatan ini, dimanfaatkan anak-anak untuk menyampaikan berbagai usulan. Salah seorang peserta dari SMAN 1 Genteng, Bilquis Syifa Aziza menginginkan memperbanyak kegiatan permainan outdoor berbasis budaya lokal.
“Permainan ini selain dapat mengenalkan budaya daerah, juga mendorong para siswa aktif bersosialisasi sehingga tidak ketergantungan pada gadget dan game online,” ujarnya.
Ada juga anak-anak yang mengusulkan pembuatan aplikasi adminduk khusus disabilitas yang bisa membaca dan mengeluarkan suara sehingga membantu teman netra mengetahui identitasnya. Usulan juga datang dari Ketua Forum Anak, Nabila Patricia Elita. Nabila meminta agar sosialisasi terkait pencegahan kasus pelecehan seksual, kekerasan kepada anak, bullying hingga dampak pernikahan dini lebih dimasifkan lagi.
“Kami mohon agar dinas terkait semakin masif lagi melakukan sosialisasi ini, kalau perlu hingga menyeluruh ke pelosok desa,” ujarnya.
Baca juga
