sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) resmi membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2026.
Pendaftaran dimulai Rabu, 7 Januari 2026, dan menjadi salah satu peluang besar bagi masyarakat yang ingin berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis perjanjian kerja.
Mengacu informasi dari situs resmi KemenHAM dan pengumuman yang disampaikan melalui akun media sosial kementerian, total 500 formasi PPPK disiapkan pada seleksi kali ini.
Rekrutmen tersebut terbuka bagi lulusan Strata 1 (S1) dan Diploma (D3/D-IV) dari berbagai jurusan, sehingga peluangnya cukup luas untuk beragam latar belakang akademik.
Seleksi PPPK KemenHAM 2026 mencakup lima jabatan, dengan penempatan di unit pusat dan kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia.
Formasi terbanyak tersedia untuk jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, yakni 242 formasi.
Jabatan ini diperuntukkan bagi lulusan S1 atau D-IV bidang administrasi, manajemen, kebijakan publik, hingga ilmu pemerintahan.
Para pelamar nantinya akan ditempatkan di unit pusat maupun kantor wilayah KemenHAM.
Selanjutnya, jabatan Perencana Ahli Pertama dibuka sebanyak 82 formasi.
Jabatan ini dapat dilamar oleh lulusan berbagai disiplin ilmu, mulai ekonomi, manajemen, hukum, politik, statistika, data sains, hingga sistem informasi. Formasi ini berperan penting dalam penyusunan dan evaluasi program serta kebijakan strategis kementerian.
KemenHAM juga membuka 2 formasi Apoteker Ahli Pertama yang dikhususkan bagi lulusan S1 Farmasi dengan sertifikat profesi apoteker dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang masih berlaku.
Penempatan untuk formasi ini berada di unit pusat, Sekretariat Jenderal.
Selain itu, terdapat 108 formasi Penata Layanan Operasional yang terbuka bagi lulusan S1 semua jurusan.
Jabatan ini akan ditempatkan di unit pusat dan kantor wilayah, dengan fokus pada pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
Page 2
Formasi terakhir adalah Pengelola Layanan Operasional sebanyak 66 formasi, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan.
Penempatan jabatan ini difokuskan di kantor wilayah KemenHAM.
Dalam persyaratan umum, pelamar wajib merupakan Warga Negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, serta berusia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun saat mendaftar di laman SSCASN BKN.
Selain itu, pelamar harus memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun sesuai dengan bidang jabatan yang dilamar dan tidak berstatus sebagai PNS, PPPK, TNI, maupun Polri.
KemenHAM juga menegaskan bahwa pelamar tidak boleh menjadi anggota partai politik, tidak pernah terlibat pelanggaran seleksi ASN, serta tidak pernah mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi ASN sebelumnya dalam masa sanksi.
Untuk kualifikasi pendidikan, pelamar wajib memiliki IPK minimal 2,75, sementara lulusan perguruan tinggi luar negeri harus menyertakan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian terkait.
Persyaratan kesehatan jasmani, rohani, serta bebas narkotika juga wajib dipenuhi dan dibuktikan dengan surat keterangan resmi setelah dinyatakan lulus seleksi.
Seleksi PPPK KemenHAM 2026 dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) BKN, hingga seleksi kompetensi tambahan berupa tes tertulis. Pengumuman hasil akhir kelulusan dijadwalkan pada 11 April 2026.
Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi https://sscasn.bkn.go.id pada 7–23 Januari 2026.
Pelamar diwajibkan membuat akun SSCASN, mengunggah dokumen persyaratan, dan memilih satu formasi jabatan. KemenHAM menegaskan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
Melalui rekrutmen ini, KemenHAM berharap dapat menjaring sumber daya manusia profesional dan berintegritas untuk memperkuat pelayanan serta perlindungan hak asasi manusia di seluruh Indonesia. (*)
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) resmi membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2026.
Pendaftaran dimulai Rabu, 7 Januari 2026, dan menjadi salah satu peluang besar bagi masyarakat yang ingin berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis perjanjian kerja.
Mengacu informasi dari situs resmi KemenHAM dan pengumuman yang disampaikan melalui akun media sosial kementerian, total 500 formasi PPPK disiapkan pada seleksi kali ini.
Rekrutmen tersebut terbuka bagi lulusan Strata 1 (S1) dan Diploma (D3/D-IV) dari berbagai jurusan, sehingga peluangnya cukup luas untuk beragam latar belakang akademik.
Seleksi PPPK KemenHAM 2026 mencakup lima jabatan, dengan penempatan di unit pusat dan kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia.
Formasi terbanyak tersedia untuk jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, yakni 242 formasi.
Jabatan ini diperuntukkan bagi lulusan S1 atau D-IV bidang administrasi, manajemen, kebijakan publik, hingga ilmu pemerintahan.
Para pelamar nantinya akan ditempatkan di unit pusat maupun kantor wilayah KemenHAM.
Selanjutnya, jabatan Perencana Ahli Pertama dibuka sebanyak 82 formasi.
Jabatan ini dapat dilamar oleh lulusan berbagai disiplin ilmu, mulai ekonomi, manajemen, hukum, politik, statistika, data sains, hingga sistem informasi. Formasi ini berperan penting dalam penyusunan dan evaluasi program serta kebijakan strategis kementerian.
KemenHAM juga membuka 2 formasi Apoteker Ahli Pertama yang dikhususkan bagi lulusan S1 Farmasi dengan sertifikat profesi apoteker dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang masih berlaku.
Penempatan untuk formasi ini berada di unit pusat, Sekretariat Jenderal.
Selain itu, terdapat 108 formasi Penata Layanan Operasional yang terbuka bagi lulusan S1 semua jurusan.
Jabatan ini akan ditempatkan di unit pusat dan kantor wilayah, dengan fokus pada pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
