Banyuwangi – Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar lokakarya nasional Dekarbonisasi Sektor Persampahan di Banyuwangi. Peserta lokakarya yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut melihat bagaimana praktek-praktek baik pengelolaan sampah yang dilakukan Banyuwangi dengan skema public – private partnership.
Lokakarya yang digelar selama dua hari, Sabtu – Minggu (11-12/11/2023) ini dihadiri langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendriati, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, Staf Ahli Bidang Energi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pejabat Esselon II Kementrian/Lembaga.
Menpan RB Azwar Anas mengatakan, penanganan sampah selama ini masih menjadi permasalahan yang dianggap belum genting. Padahal, menurut Menpan, sampah saat ini menjadi isu arus utama yang perlu mendapat perhatian penuh dari setiap daerah.
“Kami memahami ada banyak sektor yang penting yang perlu dieksekusi oleh pemerintah daerah. Namun, masalah sampah ini saat ini tidak boleh kita abaikan, kita harus sudah mulai berpikir bagaimana penanganan sampah ke depan demi keberlangsungan lingkungan kita ke depan” ujar Anas.
“Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemimpin daerah untuk menjadikan isu sampah masuk dalam prioritas pembangunan,” imbuhnya.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendriati mengatakan daerah memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan pelayanan penanganan sampah. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan dan memfasilitasi pelaksanaannya, dengan catatan hanya kepada kepala daerah yang memiliki komitmen kuat.
“Banyuwangi adalah contoh bagaimana penanganan sampah yang dilakukan pemkab mendapat dukungan dari sektor privat dan masyarakatnya sendiri. Kami berharap, lewat forum di Banyuwangi ini bisa memberikan inspirasi serta sharing pengalaman baik antar daerah,” kata Nani.
Banyuwangi sendiri saat ini memiliki sejumlah program persampahan mulai pembangunan TPS3R hingga berbagai inovasi penanganan sampah yang melibatkan pihak swasta maupun masyarakat.
Bupati Ipuk mengatakan, pemkab telah menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas program pembangunan. Karenanya penanganan sampah di Banyuwangi cukup komprehensif, dari hulu ke hilir.
“Kami membuat regulasi persampahan, mulai peraturan daerah, peraturan bupati, hingga Surat Edaran tentang pengelolaan dan pengurangan penggunaan plastik. Kami juga menetapkan pengelolaan persampahan sebagai salah satu indikator penilaian dalam rapor desa, yang akan menentukan alokasi anggaran tiap desa,” terang Ipuk.
Selain itu Pemkab juga getol kampanye perubahan perilaku kepada masyarakat dan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persampahan.
“Kami juga aktif berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk menangani sampah, salah satunya Banyuwangi mendapat dukungan dari pemerintah Norwegia untuk pembangunan TPS 3R Balak,” lanjut Ipuk.
Saat ini Banyuwangi telah membangun dan mengoperasikan 19 TPS 3R disejumlah kecamatan. Di antaranya TPS3R Balak, memiliki kapasitas pengolahan mencapai 84 ton perhari dengan sasaran 55.491 rumah tangga. Sementara TPS3R Muncar setiap bulannya, rerata sampah yang dikelola mencapai 270 ton yang berasal dari 7500 rumah tangga di empat desa di Kecamatan Muncar.
Selain itu, Banyuwangi juga bekerjasama dengan NGO Sungai Watch yang berfokus pada penanganan sampah di sungai dengan memasang jaring penghalang. Saat ini sebanyak 30 jaring penghalang telah terpasang di sejumlah titik sungai di Banyuwangi. (*)
