Detik.com
Solo –
Teks editorial adalah salah satu jenis teks yang kerap kali menjadi bahan pembelajaran Bahasa Indonesia. Sama halnya dengan teks lainnya, teks editorial juga memiliki struktur dan cirinya tersendiri.
Dikutip dari Modul Bahasa Indonesia kelas XII oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teks editorial yang juga dikenal sebagai tajuk rencana, merupakan sebuah artikel utama yang disusun oleh redaksi sebuah koran. Artikel ini mencerminkan pandangan editorial dari media terkait suatu peristiwa aktual yang saat itu menjadi sorotan utama, fenomenal, dan sering kali menimbulkan kontroversi atau perbedaan pendapat di masyarakat.
Teks editorial ini pada dasarnya mencerminkan sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang sedang diperbincangkan dan membahasnya secara mendalam. Dengan demikian, teks editorial adalah salah satu cara bagi media massa untuk mengkomunikasikan pandangannya kepada pembaca dan mempengaruhi opini publik terkait isu-isu penting tersebut.
Struktur Teks Editorial
Masih dari modul yang sama, teks editorial merupakan salah satu jenis teks eksposisi, sebagaimana halnya teks ulasan dan teks-teks yang berhubungan dengan diskusi. Eksposisi adalah jenis tulisan yang bertujuan untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, atau evaluasi tentang sesuatu. Karena itu, struktur umum dari teks editorial mencakup tiga unsur pokok: pernyataan umum (tesis), argumen, dan penegasan ulang.
1. Pernyataan Umum (Tesis)
Bagian ini berfungsi sebagai pendahuluan dalam teks editorial. Perannya adalah memperkenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut. Di sini, sebuah peristiwa aktual yang menjadi fokus utama, seringkali bersifat fenomenal dan kontroversial, diperkenalkan kepada pembaca.
2. Argumentasi
Bagian ini merupakan inti dari teks editorial, di mana redaksi memberikan tanggapan terhadap isu yang telah diperkenalkan sebelumnya. Pada bagian ini, redaksi menguraikan pendapat, argumen, dan sudut pandang mereka mengenai isu tersebut. Dalam hal ini, penjelasan dan argumentasi yang mendukung pandangan redaksi disampaikan secara rinci untuk memperkuat posisi yang diambil.
3. Penegasan Ulang
Bagian penegasan dalam teks editorial mencakup berbagai elemen seperti simpulan, saran, atau rekomendasi. Selain itu, bagian ini juga dapat berisi harapan atau aspirasi yang diungkapkan oleh redaksi kepada pihak-pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi permasalahan yang terkait dengan isu tersebut. Dengan demikian, bagian penegasan menjadi penutup yang mengakhiri teks editorial dan seringkali menyampaikan pesan akhir yang ingin disampaikan oleh media kepada pembaca.
Dengan struktur ini, teks editorial memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu isu, mempengaruhi opini pembaca, dan seringkali memberikan panduan atau solusi terkait dengan masalah yang dibahas.
Ciri Teks Editorial
Dikutip dari buku Jenis-Jenis Teks karya Kosasih tahun 2014, berikut adalah karakteristik umum dari editorial:
- Editorial bertujuan untuk memberikan ulasan tentang peristiwa atau fenomena aktual yang menarik perhatian publik.
- Penulis editorial adalah tim redaksi dari media tersebut. Jika penulisnya berasal dari pihak lain, maka tulisan tersebut akan dikategorikan sebagai artikel biasa.
Dari segi kebahasaan, editorial memiliki karakteristik sebagai berikut:
- Editorial sering menggunakan ungkapan-ungkapan retoris untuk menarik perhatian pembaca. Contoh dari ungkapan-ungkapan ini adalah pertanyaan retoris seperti “Lalu, di mana idealisme pendidikan?” dan “Apa arti pendidikan adalah hak semua warga negara (baik yang memiliki akses terhadap kapital maupun yang tidak)?” yang digunakan untuk menarik perhatian pembaca dan mendorong mereka untuk terlibat dalam pembacaan lebih lanjut.
- Editorial cenderung menggunakan kata-kata populer yang mudah dipahami oleh pembaca. Kata-kata seperti ‘ribut-ribut’, ‘ongkos’, ‘tengok’, ‘suka’, ‘tak suka’, ‘geliat’, ‘berlebih’, ‘enggan’, ‘ekstra keras’, dan ‘pas’ digunakan untuk memudahkan pemahaman isi editorial.
- Editorial sering menggunakan kata ganti tunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lain yang menjadi fokus perbincangan.
- Editorial cenderung menggunakan konjungsi kausalitas seperti ‘sebab’, ‘karena’, ‘sebab’, dan ‘oleh sebab itu’ karena berkaitan dengan penggunaan argumen yang digunakan oleh redaksi untuk membahas masalah yang dibahas dalam editorial.
- Editorial sering menggunakan konjungsi pertentangan seperti “akan tetapi” dan “namun” karena sering menghadapi masalah yang memiliki sisi pro dan kontra yang perlu diperdebatkan.
15 Contoh Teks Editorial
Contoh 1: Hipertensi
Pernyataan umum (tesis)
Di sebuah harian nasional, Selasa (22/5), Perhimpunan Hipertensi Indonesia (Indonesian Society for Hypertension) memasang sebuah iklan dengan judul dalam bahasa Inggris: World Hypertension Day, May 17, 2019, sebuah momentum yang digalang World Hypertension Leage dengan tema “Healthy Lifestyle-Healthy Blood Pressure”. Sebagai orang awam tentu banyak dari kita yang bertanya, apa penting dan signifikansinya memperingati Hari Hipertensi Dunia, yang tepat jatuh pada pekan lalu itu?
Argumentasi
Bagi masyarakat Indonesia yang belakangan ini dilanda berbagai persoalan sosial, mulai dari larangan konser Lady Gaga hingga berbagai kasus korupsi yang tiada hentinya, persoalan hipertensi (penyakit tekanan darah tinggi) seperti tenggelam tak ada gaungnya. Apakah karena dianggap kurang menarik sehingga tidak ada yang mau peduli?
Padahal, kalau melihat angka penderita hipertensi di Indonesia, haruslah kita waspada dan sangat peduli. Prevalensi penyakit ini di Indonesia mencapai 31,7 persen, artinya diperkirakan satu dari tiga penduduk berusia di atas 18 tahun adalah penderita hipertensi. Hal ini berarti puluhan juta penduduk Indonesia dipastikan menderita hipertensi.
Kalau hipertensi tanpa dampak, kita mungkin patut abai dan tenang-tenang saja. Persoalannya, hipertensi dapat memicu berbagai penyakit lain sebagai akibat rusaknya berbagai organ tubuh, seperti otak, ginjal, dan jantung kalau tidak ditangani dengan baik. Secara global, penyakit hipertensi memiliki angka kematian yang cukup mencemaskan, yakni mencapai 7 juta orang meninggal per tahunnya di dunia. Hingga kini, diperkirakan lebih dari 1 milyar penduduk bumi menderita hipertensi.
Pada keluarga yang anggotanya menderita gagal ginjal, tentu sudah merasakan betapa beratnya biaya dan beban hidup yang harus ditanggung untuk cuci darah misalnya, meski mungkin sudah dibantu asuransi. Salah satu penyebab gagal ginjal adalah hipertensi. Penyakit lain yang juga bisa dipicu oleh hipertensi adalah stroke dan jantung koroner. Berbeda dengan demam berdarah yang penderitanya bisa meninggal dunia seketika, berbagai penyakit yang dipicu oleh hipertensi tersebut bisa berlangsung berkepanjangan dan bahkan menguras biaya yang sangat besar.
Bila hipertensi tidak diperhatikan, dirawat, atau pun dicegah, dipastikan akan menimbulkan berbagai penyakit lain yang bakal mengurangi kesejahteraan dan produktivitas. Dengan demikian, bermula dari masalah kesehatan dalam keluarga akan dapat menimbulkan masalah lain, yaitu problem ekonomi dan sosial. Maka, melalui tajuk rencana ini masyarakat diingatkan untuk tidak mengabaikan kesehatan. Masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga gaya dan pola hidup yang sehat.
Imbauan ini harus pula dibarengi dengan berbagai kampanye dan penyuluhan untuk berbagi pengetahuan tentang kesehatan. Hal ini dapat membangun dan menyadarkan masyarakat mengenai perlunya gaya dan pola hidup yang sehat. Tujuannya agar warga terhindar dari hipertensi dan berbagai penyakit turunannya.
Penegasan ulang
Dengan demikian, kampanye dan penyuluhan seperti yang dilakukan Perhimpunan Hipertensi Indonesia ini harus dihargai, mengingat risiko dan kerugian yang ditimbulkan penyakit ini sangat besar. Bukan saja menyebabkan beban bagi anggota keluarga penderita hipertensi, tetapi juga bagi masyarakat. Risiko ini dapat dikurangi kalau masyarakat memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai hal itu.
Contoh 2: Pengangguran Makin Bertambah
Pernyataan Umum (Tesis)
Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut melemahnya perekonomian berimbas pada melonjaknya angka pengangguran yang pada kuartal III tahun 2015 ini mencapai 7,56 juta orang. Karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini harus bekerja lebih keras lagi agar roda perekonomian kembali bergerak cepat.
Argumentasi
Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, sebab saat ini banyak sektor lapangan kerja yang tersedia turun daya serapnya. Salah satu yang terbesar adalah sektor pertanian yang dalam setahun terakhir turun daya serapnya dari 38,97 juta orang menjadi 37,75 orang atau turun 1,2 juta orang.
Data-data BPS ini harus dijadikan acuan pemerintah untuk serius dalam menangani masalah pengangguran. Karena kalau perlambatan pertumbuhan ekonomi ini tidak segera diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, jumlah angka pengangguran dikhawatirkan akan terus bertambah. Kita juga tak bisa menyalahkan industri-industri yang akhirnya melakukan PHK sebagai upaya efisiensi agar tetap bisa bertahan (survive).
Pertumbuhan ekonomi di kuartal III sebanyak 4,73% ini memang membaik dibanding sebelumnya yang mencapai 4,65%. Namun, kenaikannya belum cukup tinggi untuk menciptakan tenaga kerja, sehingga pemerintah jangan terlalu hanyut dengan kenaikan angka pertumbuhan ekonomi yang sedikit tersebut.
Di sinilah pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan dan melindungi berbagai bidang industri yang kini sedang “megap-megap”. Jangan sampai industri dibiarkan sendirian menyelesaikan masalahnya tanpa ada bantuan dari pemerintah.
Pemerintah memang sudah mengeluarkan enam paket ekonomi sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian nasional dari keterpurukan. Namun, rata-rata paket ekonomi yang dicanangkan pemerintah merupakan kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Hal inilah yang menyebabkan paket-paket kebijakan tersebut belum banyak berperan dalam memperbaiki masalah ekonomi bangsa ini. Paket kebijakan yang dikeluarkan sebenarnya cukup baik. Namun karena perlambatan pertumbuhan ekonomi sudah berimplikasi serius pada kehidupan masyarakat, yang diperlukan adalah kebijakan berorientasi jangka pendek sehingga cepat menyelesaikan persoalan yang ada.
Selain paket ekonomi belum bisa bekerja optimal, terbatasnya kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional juga disebabkan sejumlah faktor lain, diantaranya masih minimnya realisasi belanja pemerintah dan menurunnya ekspor komoditas.
Faktor melambatnya ekonomi global memang ikut mempengaruhi ekonomi nasional. Namun, tidak bijaksana juga kalau pemerintah terus-menerus menjadikan faktor eksternal sebagai kambing hitam permasalahan ekonomi bangsa ini. Sudah saatnya pemerintah melakukan introspeksi dan segera merevisi kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak tepat.
Penegasan ulang
Intinya, pemerintah harus tetap optimistis untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Hal mendesak yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang padat karya. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki sektor pertanian dan merealisasikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
Pemerintah mungkin dahulu masih bisa berdalih ada kendala administrasi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Namun, di tahun kedua pemerintahan ini, pemerintah harus mampu mempercepat jalannya proyek infrastruktur tersebut. Hal ini penting karena sektor pertanian dan infrastruktur bisa banyak menyerap tenaga kerja yang kini sangat dibutuhkan.
Selain itu, realisasi belanja pemerintah harus didorong secepat mungkin termasuk pemerintah daerah yang selama ini sangat rendah penyerapan anggarannya. Belanja pemerintah terutama belanja barang sangat diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian. Kita tunggu gebrakan pemerintah untuk menangani membludaknya angka pengangguran tersebut.
Contoh 3: Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina
Pernyataan umum (tesis)
Pertamina mengirim kado Tahun Baru 2014 yang pahit kepada masyarakat. Menaikkan harga elpiji tabung 12 kg lebih dari 50 persen. Akibatnya sampai di tingkat konsumen harganya menjadi Rp 125.000,00 hingga Rp 130.000,00. Bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan, mencapai Rp 150.000,00-Rp 200.000,00.
Argumentasi
Sungguh, kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Pertamina memutuskan secara sepihak seraya mengiringinya dengan alasan yang terkesan logis. Merugi Rp22 triliun selama 6 tahun sebagai dampak kenaikan harga di pasar internasional serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Kenaikan harga itu mengharuskan Presiden Republik Indonesia yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur meminta Wakil Presiden Republik Indonesia menggelar rapat mendadak dengan para menteri terkait. Mendengarkan penjelasan Direksi Pertamina dan pandangan Menko Ekuin, yang kesimpulannya dilaporkan kepada Presiden. Berdasar kesimpulan rapat itulah, Presiden kemudian membuat keputusan harga elpiji 12 kg yang diumumkan pada Minggu kemarin.
Kita mengapresiasi langkah cekatan pemerintah dalam mengapresiasi kenaikan harga elpiji non-subsidi 12 kg itu seraya mengiringinya dengan pertanyaan. Benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan secara sewenang-wenang. Pertamina merupakan perusahaan negara yang diamanatkan undang-undang sebagai pengelola minyak dan gas bumi untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Rasanya mustahil kalau pemerintah, dalam hal ini Menko Ekuin dan Menteri BUMN tidak tahu, tidak diberi tahu serta tidak dimintai pandangan, pendapat, dan pertimbangannya.
Kalau dugaan kita yang seperti itu benar adanya, bisa saja di antara kita menengarai langkah pemerintah itu sebagai reaksi semu. Reaksi yang muncul sebagai bentuk kekagetan atas reaksi keras yang ditunjukkan pimpinan DPR RI, DPD RI, dan masyarakat luas. Malah boleh jadi ada politisi yang mengategorikannya sebagai reaksi yang cenderung bersifat pencitraan sehingga terbangun kesan bahwa pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan rakyat.
Penegasan ulang
Kita tidak bisa menerima sepenuhnya alasan merugi Rp22 triliun selama 6 tahun menjadi regulator elpiji sehingga serta-merta Pertamina menaikkan harga elpiji? Dalam peran dan tugasnya yang mulia inilah Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan. Sebab di sisi lain perusahaan memperoleh keuntungan besar atas hasil tambang minyak dan gas yang dieksploitasi dari perut bumi Indonesia.
Keuntungan besar itulah yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk mensubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah.
Contoh 4: Penggusuran Lahan Salah Siapa?
Pernyataan umum (Tesis)
Banjir yang selalu melanda Ibu Kota Jakarta sudah tidak bisa ditoleransi dan dimaklumi. Harus ada solusi yang cepat dan tepat untuk mengatasinya sebelum Jakarta benar-benar tenggelam. Salah satu solusi yang diusung Pemkot DKI Jakarta adalah program normalisasi sungai. Program tersebut berupa pengosongan lahan di sekitar sungai-sungai yang ada di Jakarta. Pengosongan lahan pun akan berimbas pada seluruh warga yang tinggal di pemukiman sekitar sungai. Dengan demikian, akan banyak relokasi yang dilakukan Pemkot DKI. Namun, relokasi ke rusunawa ternyata bukanlah kabar gembira bagi warga sekitar bantaran sungai sebab itu artinya mereka harus menata kembali hidup mereka dari awal sehingga tidak sedikit warga yang melakukan aksi menolak penggusuran.
Argumen
Masih segar dalam ingatan kita semua tragedi Kampung Pulo pada 20 Agustus 2015 kemarin. Tiga hari setelah rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-70 ternyata menjadi momen mengerikan bagi warga Kampung Pulo. Mereka harus bersitegang dengan petugas yang hendak menggusur pemukiman mereka. Bahkan, bentrokan fisik yang memakan korban luka pun tak terelakan dalam kejadian nahas itu. Hal ini sebenarnya membuat saya dilema sekaligus kesal karena dalang dari semua keributan ini bukanlah pemerintah bukan juga rakyat di sekitar bantaran Sungai Ciliwung. Lalu siapakah yang sebenarnya salah?
Jika kita telusuri, akar permasalahan ini adalah pihak yang mengizinkan orang-orang untuk membuat perkemahan di bantaran sungai. Menurut masyarakat sekitar, mereka telah membayar uang sewa kepada sejumlah oknum. Entah kita harus menyebut mereka apa? Entah preman, entah yang lainnya. Yang pasti mereka itulah yang mengaku bahwa daerah tersebut, yang berplang milik pemerintah, merupakan wilayah kekuasaannya sehingga mereka yang ingin membuat bangunan harus meminta izin dan menyerahkan sejumlah uang untuk dapat memiliki lahan di tempat tersebut.
Sayangnya, oknum tersebut tidak pernah muncul setiap pemerintah melakukan penggusuran. Mereka (oknum) tidak pernah bertanggung jawab, dan mereka pun tidak pernah ditindak tegas oleh pemerintah bahkan aparat keamanan. Keberadaannya hanya muncul ketika hendak menerima keuntungan, sedangkan selanjutnya mereka tak mau menanggung kerugian yang diterima warga bantaran sungai.
Dengan demikian, jelaslah siapa otak yang seharusnya digusur dan dibasmi. Para oknum tak bertanggung jawab yang mengaku sebagai penguasa, sebab rakyat bantaran sungai tentu tidak akan mendirikan bangunan jika tidak ada yang memberi izin sebab mereka pasti mengerti maksud plang yang dipasang di sepanjang bantaran sungai. Pemerintah pun tidak akan melakukan penggusuran jika tidak ada bangunan yang didirikan di pinggir sungai yang menyebabkan penyempitan area sungai sehingga banjir selalu menimpa Jakarta yang notabene ibu kota negara. Jika normalisasi sungai tidak dilakukan, seluruh penduduk Jakartalah yang rugi. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama pahami maksud pemerintah yang hendak merelokasi semua penghuni bantaran ke rusunawa yang pemerintah siapkan. Tujuannya tiada lain agar tidak ada pihak yang kembali dirugikan.
Penegasan ulang
Banjir yang selalu melanda Ibu Kota Jakarta sudah tidak bisa ditoleransi dan dimaklumi. Begitu pun pihak-pihak yang mendatangkan orang-orang yang menyebabkan kebanjiran tersebut harus ditindak tegas oleh seluruh aparat.
Contoh 5: Pendidikan vs Kapitalisme
Pernyataan Umum (Tesis)
Ribut-ribut seputar dunia pendidikan tak sekadar dihiasi mahalnya ongkos untuk jadi orang pintar, tapi juga diwarnai oleh pertarungan idealisme melawan arus kapitalisme.Tengok saja soal Bogor Agribusiness Center di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB).Tukar guling SLTP 56 di “daerah emas” Melawai Jakarta Selatan. Dan, niat sebuah yayasan menjual sekolah miliknya di Kota Bandung.
Argumentasi
Suka atau tak suka, disadari atau tidak, arus kapitalisme telah merasuk ke dalam urat nadi kehidupan manusia Indonesia. Jadi, tak usah heran jika geliat hal yang sama masuk ke berbagai aspek, termasuk menyentuh kegiatan pendidikan. Mulai dari kewajiban murid membeli buku yang diwajibkan, jalur khusus penerimaan mahasiswa lewat uang pangkal yang besar, hingga Malang Town Square di area kampus Universitas Brawijaya Malang.
Inti dasar paham kapitalisme adalah pergerakan modal. Kapitalisme mengajarkan pada kita perihal nilai berlebih, yang harus dihasilkan oleh suatu jumlah kapital tertentu dalam rentang waktu secepat mungkin. Kapital hanya bicara soal untung dan uang yang berkuasa atas segalanya. Nilai-nilai lain, terkadang harus menyisih. Tapi, harus diakui kapitalisme adalah sistem yang sudah mendunia.
Lalu, dimana idealisme pendidikan?Apa arti pendidikan adalah hak semua warga negara (baik yang punya akses terhadap kapital maupun tidak)? Jeritannya sepi, senyap seolah tertelan kedalaman laut. Seperti lingkungan yang tak bisa menahan kuatnya cengkraman kapital, maka dunia pendidikan juga harus mulai siap-siap terpinggirkan.Tak ada yang peduli lagi terhadap teriakan soal filosofi pendidikan.
Apa mau dikata, pendidikan sendiri kini sudah merupakan bagian dari dunia kapital itu sendiri. Sifat ingin memperoleh nilai berlebih sudah tertanam. Semakin seseorang siap berinvestasi dengan kapital yang dimilikinya, maka dipastikan dirinya akan menciptakan nilai berlebih dari dunia pendidikan di masa yang akan datang. Bagi yang enggan menanam kapital, jangan bermimpi mendapat nilai berlebih.
Fenomena semacam ini yang akan terus mewarnai dunia pendidikan di sini. Perlu perjuangan ekstra keras untuk melawan arus besar ini. Bahkan pemerintah, dengan UU di pundaknya, seakan tak mampu mencegah. Sebaliknya dengan dalih keterbatasan dana, seolah-olah melakukan pembenaran terhadap arus modal yang tak peduli sisi lain, kecuali demi kepentingan modal itu sendiri. Bahkan, mungkin juga ikut menikmati iklim kapitalisme yang merambah dunia pendidikan.
Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi kondisi yang ada, yang sudah menjalar ke segala sisi kehidupan? Kompromi, mungkin itulah salah satu cara untuk saat ini. Mencoba berdamai dengan kapitalisme, karena kapitalisme adalah kenyataan objektif sekarang ini. Menentang gelombang yang super kuat itu perlu persiapan dan langkah antisipatif yang pas.
Penegasan Ulang
Namun, berkompromi bukan berarti melupakan nilai-nilai lain yang lebih dalam, dari sekadar bicara modal: moral, etika atau lainnya, yang sering terlibas oleh kekuatan kapital. Keterpakuan terhadap kapital, selama ini menjadi penyebab keterlenaan yang panjang dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Ini yang harus jadi perhatian kita semua.
Contoh 6: Buruknya Pelayanan Pendidikan
Pernyataan Umum (Tesis)
Desentralisasi yang sudah lima belas tahun dilaksanakan, saat ini dianggap sedang menuju ke arah kegagalan. Salah satu indikator yang ditunjuk adalah pelaksanaan demokrasi dengan melakukan pemilihan langsung kepala daerah, yang hasilnya, melahirkan pimpinan yang korup dan tidak kompeten.
Itulah antara lain yang diungkap oleh Tim Visi Indonesia 2033 melalui sebuah diskusi yang digelar kemarin. Sebagaimana dikemukakan salah satu pembicara dari ITS Surabaya, Daniel Rosyid, akibat lahirnya pimpinan korup dan tak kompeten ini, warga gagal mendapatkan pelayanan publik yang memadai.
Apa yang diungkap Tim Visi Indonesia 2033 ini, rasanya sudah menjadi rahasia umum, merupakan masalah yang sejak lama sudah dirasakan masyarakat. Kendati demikian, diskusi yang digelar Tim Visi ini kemarin, memang sangat tepat sebagai forum reaktualisasi masalah yang dihadapi masyarakat sehari-hari yang sudah sejak lama terjadi.
Argumen
Seperti biasanya, masalah yang lama terjadi, berulang-ulang dan tak ada perbaikan sama sekali – sementara itu, kapasitas pimpinan yang ada tak mampu membawa perubahan – kecenderungannya akan menjadi masalah biasa yang tak dianggap lagi sebagai masalah.
Buruknya pelayanan kepada warga adalah masalah lama yang terus terjadi berulang-ulang dan karenanya, banyak kepala daerah menganggap hal tersebut bukan lagi sebagai masalah. Masyarakat banyak pun, menyerah “pasrah bongkok-an” tenggelam dalam lautan gerutu.
Banyaknya jumlah kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi, juga sudah lama menjadi isu yang mengusik perhatian publik. Sejak 2004 hingga 2012, lebih dari 175 kepala daerah yang terdiri atas 17 gubernur dan 158 bupati dan wali kota menjalani pemeriksaan di lembaga antikorupsi ini. Ini berarti lebih dari separuh (50 persen) kepala daerah tingkat satu terseret kasus korupsi. Sampai November, angkanya terus bertambah, mencapai 309.
Demikian juga terhadap buruknya pelayanan publik yang dirasakan masyarakat selama ini. Terjadi lama, dan berulang, tak ada perbaikan. Lalu, menjadi biasa. Itu sebabnya kita tak heran atau kaget ketika Ombudsman, mengungkapkan, dinas pendidikan menjadi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi yang rawan pungutan liar. Kerawanan muncul karena 22 dinas pendidikan provinsi yang diteliti tidak menerapkan standar pelayanan berdasarkan Undang Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pertanyaannya, siapa anggota masyarakat yang tidak mengeluhkan sistem pelayanan yang diberikan dunia pendidikan selama ini?
Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, misalnya, sudah sejak tahun lalu, muncul keresahan di tengah masyarakat yang mendiami pinggiran ibu kota. Secara administratif mereka adalah penduduk Bekasi, Bogor, Depok, atau Tangerang. Akan tapi, secara fisik karena di sekitar tempat tinggal mereka sekolah sangat kurang, anak-anak mereka pun disekolahkan ke Jakarta. Namun, kebijakan yang muncul kemudian, mereka didiskriminasi.
Contoh, anak-anak yang non penduduk DKI, katakanlah Bekasi, yang ingin masuk ke SMA di Jakarta setelah lulus SMP, diberi kesempatan mengikuti tes hanya satu putaran. Jika dalam satu putaran tes mereka tak lulus, tak ada pilihan yang nyangkut, anak-anak itu selesai. Tak ada kesempatan untuk mengikuti tes lagi sebagaimana anak-anak penduduk DKI. Ke mana mereka akan bersekolah? Tak ada peluang, karena di Bekasi pun mereka ditolak karena SMP asalnya di Jakarta.
Penegasan Ulang
Diskriminasi lain adalah untuk masuk SMA tertentu, bagi anak-anak DKI misalnya disyaratkan memiliki nilai NEM 36, sedangkan bagi anak-anak korban diskriminasi tadi diharuskan memiliki NEM lebih tinggi lagi, yaitu 37. Inilah contoh buruk pelayanan yang diciptakan dinas pendidikan, yang mempersetankan hak-hak rakyat dan pelayanan yang berkeadilan.
Contoh 7: Agar Banjir Tidak Berulang
Pernyataan Umum (Tesis)
Banjir yang kembali menyambangi Jakarta sejak hari Minggu (12/1) malam hingga Senin (13/1) seperti mengulang cerita sama di Ibu Kota.
Argumentasi
Setiap tiba musim hujan, warga Jakarta harap-harap cemas. Meskipun peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut puncak musim hujan diperkirakan terjadi akhir Januari, hujan deras hari Minggu lalu menyebabkan banjir datang lebih awal.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah banyak berupaya. Kali-kali kecil, termasuk saluran penghubung, sebanyak 884 buah dan waduk dibersihkan dari sampah. Para pemukim di sepanjang bantaran sungai dan waduk bertahap dipindahkan ke rumah susun agar sungai dan waduk dapat dinormalkan fungsinya. Kenyataannya, saat ini kerja tersebut belum cukup. Banjir di Jakarta, seperti juga di banyak tempat lain, disebabkan berbagai faktor. Mulai dari cuaca, perilaku masyarakat, hingga kebijakan pemerintah.
Cuaca di Jakarta dipengaruhi iklim global, termasuk perubahan iklim. Badai dingin di Kanada dan Amerika Utara telah bergerak ke Asia dan akan mempengaruhi terbentuknya awan hujan di bagian barat Indonesia, termasuk Jakarta. Perilaku masyarakat sangat besar pengaruhnya. Pendirian bangunan yang berizin maupun tidak berizin di bantaran sungai menyebabkan lebar sungai menyusut. Kebiasaan membuang sampah ke sungai dan selokan masih dilakukan warga Jakarta meski tahu sampah menyumbat badan air dan menyebabkan banjir.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu tidak dapat bekerja sendirian. Kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat dan Banten perlu diintensifkan. Daerah aliran sungai yang bermuara di Jakarta berada di provinsi tetangga. Perlu solusi konkrit mengatasi kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di hulu. Termasuk, wacana manfaat bagi penduduk sekitar DAS yang memelihara lingkungan, sementara manfaatnya dirasakan warga di tempat lain.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum berperan menangani 13 sungai besar di Jakarta. Proyek sodetan antara Sungai Ciliwung dan Kanal Banjir Timur serta normalisasi Sungai Ciliwung dimulai 23 Desember lalu setelah Pemprov DKI menyanggupi pembebasan tanah. Jika selesai empat tahun lagi, diharapkan banjir akibat luapan Ciliwung akan banyak berkurang.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, berulang kali mengatakan, permasalahan dan solusi banjir Jakarta sudah jelas.Yang diperlukan adalah ketekunan, dan kesabaran karena butuh waktu.Yang juga dituntut dari Gubernur DKI dan wakilnya adalah pengawasan agar semua pihak mematuhi rencana tata ruang wilayah.
Penegasan Ulang
Gubernur Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, perlu menggunakan popularitas mereka untuk tak bosan mengajak masyarakat mengubah perilaku. Tanpa dukungan masyarakat Jakarta dan provinsi tetangga, warga Ibu Kota akan terus mengulang cerita lama setiap kali musim hujan tiba.
Contoh 8: Kekhawatiran Lain atas Banjir
Pernyataan Umum (Tesis)
Perhatian atas kehancuran ekologis, termasuk bahaya banjir dengan segala dampaknya, dikhawatirkan akan langsung surut begitu bencana berlalu.
Kekhawatiran itu beralasan, lebih-lebih karena kegaduhan, termasuk gugatan dan suara protes, lazim bermunculan ketika terjadi bencana banjir atau tanah longsor. Begitu bencana berlalu, perhatian kita pun surut dan kembali tidak dipedulikan sebagai kekhawatiran lain atas penanganan bahaya banjir.
Argumentasi
Perilaku semacam ini dapat menjelaskan mengapa bencana ekologis, seperti petaka banjir dan tanah longsor, terus menerjang, tidak mereda, bahkan meningkat. Bencana banjir yang menerjang berbagai tempat di Indonesia dalam beberapa hari terakhir memperlihatkan kehancuran ekologis, yang perlu ditangani secara serius.
Bencana ekologis, seperti terjangan banjir dan tanah longsor, termasuk tantangan yang dapat diantisipasi. Tidak seperti letusan gunung api, gempa tektonik dan tsunami yang sulit diprediksi, bahaya banjir tergolong dapat diantisipasi, bahkan dapat dicegah. Namun, upaya mengatasi bahaya banjir sebagai prioritas tidak begitu kentara.
Setelah banjir berlalu, sangat diperlukan evaluasi untuk mengidentifikasi sumber persoalan, yang bersifat struktural dan kultural. Selama persoalan struktural, seperti proses perizinan yang tidak memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan, bencana ekologis dan petaka banjir akan semakin menjadi ancaman.
Banyak lokasi tangkapan air berubah fungsi menjadi gedung karena proses perizinan yang diberikan atas godaan kepentingan sesaat, tanpa mempertimbangkan dampak buruk jangka panjang. Persoalan struktural ini diperburuk oleh persoalan kultural. Secara kultural, misalnya, masyarakat Indonesia umumnya mengenal istilah membuang sampah ketimbang mengelola sampah.
Atas dasar itu, perlu didorong gerakan untuk mengubah kebiasaan membuang menjadi mengelola sampah untuk lingkungan yang lebih bersih, sehat, aman, dan nyaman. Seluruh lapisan masyarakat perlu dididik tentang pentingnya mengelola sampah. Tidak mencemari sungai dan alam sekitar dengan sampah.
Penegasan Ulang
Tentu saja banjir dan petaka ekologis lain merupakan ancaman berbahaya, tetapi jauh lebih berbahaya lagi jika tidak juga muncul kesadaran dan tindakan nyata untuk melakukan aksi pencegahan. Kerugian besar akan terjadi setiap tahun jika banjir tidak segera diatasi. Atas dasar itu, upaya mengatasi korban banjir sangatlah penting, tetapi tidak kalah mendesak melakukan tindakan nyata agar banjir tidak menjadi bencana tahunan.
Sungguh konyol, jika pemerintah dari pusat sampai ke daerah, ditambah dengan masyarakat, tidak melakukan tindakan terpadu untuk mencegah ancaman bahaya banjir dan bencana ekologis lainnya. Saatnya mengelola sampah dan memperhatikan tata ruang secara lebih serius untuk mencegah bencana lingkungan yang lebih runyam.
Contoh 9 : Apakah Indonesia Sudah Benar-benar Merdeka?
Pernyataan Umum (Tesis)
Saat ini mungkin kita semua tidak lagi merasakan kejamnya peperangan yang dialami oleh orang-orang yang hidup beberapa puluh tahun sebelum kita lahir. karena berkat pengorbanan para pahlawan yang berjuang sampai titik darah penghabisan, telah berhasil mengusir para penjajah dari bumi Indonesia ini. Sehingga kita semua tidak lagi merasakan penderitaan hidup dijaman penjajahan. Tetapi pertanyaanya adalah, apakah benar bahwa kita sudah dapat hidup dengan nyaman, aman dan tentram? Saya rasa jawabnya belum tentu. Mengapa demikian? Karena pada kenyataanya masih ada “penjajah- penjajah” yang sedang mengkungkung kehidupan kita. Penjajah-penjajah yang bahkan lebih sulit dihadapi dari masa penjajahan sebelum Indonesia merdeka dulu. Penjajah-penjajah ini adalah KORUPTOR.
Argumentasi
Belakangan ini mungkin sering kita dengar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berhasil menyeret beberapa tersangka koruptor besar ke pengadilan. Banyak pejabat membanggakan hasil kerja KPK yang terlibat lebih tegas menindak para koruptor yang tidak terjadi pada zaman pemerintah sebelum SBY-JK ini. Agaknya pemerintah dan rakyat asyik dengan aneka penindakan represif (menindas) ini. Tapi patut dipertanyakan, apakah tindakan represif yang dilakukan benar-benar dapat menghentikan korupsi yang sepertinya sudah mengakar kuat pada bangsa ini. Karena hampir semua warga termasuk sejumlah pejabat pemberantas korupsi terkena korupsi. Jika demikian, siapakah yang memiliki kredibilitas untuk menjadi pejabat pemberantas korupsi? siapa yang berhak menindak para koruptor tersebut? Karena pada kenyataanya, terkuak beberapa indikasi keterlibatan jaksa, polisi, hakim dan pejabat KPK dalam suap dan pemerasan terkait penindakan tersangka koruptor. IRONIS !!!! Hal ini mungkin disebabkan Bangsa Indonesia yang secara turun temurun telah diwariskan pola-pola relasi masa lampau bangsa penjajah. Sehingga hal tersebut menjadi seperti warisan yang harus terus dijaga sampai saat ini dan diterapkan ke realitas relasi antara penguasa dan rakyat Indonesia.
Kebiasaan bangsa penjajah (penguasa) memeras/ memalak bangsa terjajah (rakyat).
Kebiasaan bangsa terjajah (rakyat) menyelamatkan diri dari tekanan dan ancaman bangsa penjajah (penguasa) dengan cara apapun, termasuk mengorbankan sesame warga terjajah.
Kebiasaan bangsa terjajah (rakyat) bertindak menjilat penjajah (penguasa) demi keselamatan diri.
Kebiasaan bangsa terjajah (rakyat) memberi upeti kepada penjajah (penguasa).
Kebiasaan suatu lapisan bangsa terjajah (rakyat) untuk menekan dan memeras sesama warga terjajah yang ada pada lapisan lebih rendah.
Perwujudan dari kelima pola relasi tersebut secara menyejarah telah membuahkan kemiskinan bangsa terjajah (rakyat), sekalipun bangsa terjajah tersebut telah meraih kemerdekaan secara formal.
Penegasan Ulang
Dengan demikian kita menyadari bahwa untuk menghentikan tindakan korupsi tidak akan berhasil jika hanya menitikberatkan pada tindakan represif. Ini menjadi PR bagi pemerintah untuk membuat program-program ekonomi pro kesejahteraan rakyat banyak, seperti meningkatkan pendidikan yang bermutu dan berkesinambungan dan lain sebagainya. Kembali ke pernyataan semula, Apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka?
Contoh 10: Demi Keadilan Akses Pendidikan
Pernyataan Umum (Tesis)
Penerapan aturan baru memang selalu menghadapi tantangan. Meski telah dirancang sematang mungkin, berbagai celah kelemahan bisa tetap ada saat penerapan. Tidak jarang pula, celah itu lebih disebabkan mental buruk. Ada saja kecurangan dibuat demi memenuhi syarat sistem zonasi.
Mental buruk itu ditunjukkan oleh banyak orang tua siswa dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019. Demi lolos dalam PPDB yang menggunakan sistem zonasi, mereka pura-pura menjadi miskin, Hal itu disebabkan sistem zonasi membuka kuota tertentu bagi siswa tidak mampu. Oleh karena itu, tiba-tiba, permohonan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) meningkat drastis, seperti terjadi di Banyumas, Semarang, dan berbagai daerah lainnya.
Argumentasi
Menyalahkan celah aturan semata jelas tidak tepat karena aturan tersebut bertujuan demi keadilan akses pendidikan. Sistem zonasi menjadi cara untuk menanggulangi budaya sekolah favorit sudah yang sangat lama terjadi. Selama ini, sekolah-sekolah favorit menjadi rebutan siswa dari berbagai wilayah. Sekolah itu memfokuskan pada syarat nilai dan keunggulan akademik pada tahap penyeleksian siswa baru.
Budaya itulah yang lama-kelamaan membuat ironi akses pendidikan. Di suatu wilayah yang memiliki sekolah favorit, terdapat banyak anak yang lemah akademis, bahkan putus sekolah. Anak-anak itu kalah bersaing dengan para siswa bernilai tinggi yang menyerbu ke daerah mereka. Ketika anak lokal yang lemah nilai itu tidak memiliki biaya untuk bersekolah di wilayah lain, mereka seakan-akan menjadi terbuang. Dalam kondisi seperti itu, sekolah pun hanya melengkapi balada pendidikan. Kukuhnya gedung sekolah bukanlah cerminan kecerdasan warganya dan wujud pemerataan pendidikan. Sekolah model itu hanyalah istana kesombongan.
Pembiaran budaya ini akan menimbulkan stigma di antara para pendidik. Tidak sedikit para guru yang bersaing demi mengajar di sekolah favorit. Mereka Merasa lebih prestise jika mengajar di sekolah favorit, tanpa menyadari tugas sejati seorang guru, yaitu menjadi pelita di mana pun berada.
Aturan zonasi yang diterapkan sejak tahun lalu sesungguhnya punya andil perbaikan yang besar. Sistem zonasi mensyaratkan penerimaan bukan pada nilai, melainkan tempat tinggal. Ada minimal kuota 20% bagi siswa tidak mampu. Setelah itu, barulah pertimbangan soal nilai.
Demi keadilan akses pendidikan, sudah semestinya para orang tua yang curang ditindak tegas. Pihak sekolah harus mengecek kebenaran setiap SKTM dan segera mencabutnya jika terbukti tidak benar. Pencabutan status siswa yang terlanjur diterima di sekolah harus dilaksanakan, kemudian digantikan dengan yang benar-benar berhak.
Hal itu bertujuan untuk menyadarkan para orang tua atas kesalahan mereka dalam mengkhianati semangat pendidikan itu sendiri. Pembiaran pihak sekolah terhadap kecurangan itu juga merupakan tindakan kejahatan.
Penegasan Ulang
Oleh sebab itu, Kementerian Pendidikan serta dinas pendidikan daerah harus memberi sanksi tegas kepada pengurus sekolah yang lalai dalam menegakkan aturan. Para pendidik pun semestinya membuang jauh kekhawatiran tentang menurunnya kualitas sekolah jika mengutamakan siswa lokal dan kurang mampu. Para pendidik sejati adalah mereka yang semakin terpacu untuk melahirkan siswa-siswa berprestasi dari latar belakang apa pun.
Tidak hanya itu, kita juga meminta pemerintah bersikap tegas terhadap sekolah yang pungutan dalam menerapkan proses PPDB. Membiarkan, apalagi mengizinkan, pungutan hanya akan makin melemahkan sistem zonasi dan membuat pemerataan akses pendidikan makin jauh dari sasaran.
Contoh 11: Koruptor Masih Boleh Dipilih
Pernyataan Umum (Tesis)
Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Usulan KPU itu adalah terpidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan terhadap anak, tidak bisa dicalonkan sebagai wakil rakyat.
Ketentuan dalam rancangan peraturan KPU itu sejalan dengan tekad pemerintah dalam memerangi terorisme, korupsi, peredaran narkoba, dan kejahatan seksual pada anak. Pemerintah selektif memberikan remisi (pengurangan hukuman) kepada pelaku korupsi, terorisme, dan bandar narkoba, serta menambah sanksi bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak.
Argumen
Ketua Komisi II DPR meminta masyarakat tidak menganggap DPR mendukung koruptor bisa dicalonkan. Sikap DPR itu lebih berpegang pada UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Pasal 240 ayat (1) huruf G UU Pemilu menerangkan bahwa calon anggota legislatif tidak pernah dipidana penjara, yang berkekuatan hukum tetap, yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa ia bekas terpidana.
Pendekatan DPR, Bawaslu, ataupun pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri sangatlah legalistik, kurang memperhatikan suara rakyat yang menghendaki wakil rakyat benar-benar bersih. Sikap pemerintah juga terasa tidak konsisten karena berulang-ulang menyatakan perang terhadap korupsi, bandar narkoba, atau pelaku pelecehan seksual terhadap anak, tetap dibiarkan boleh melenggang menjadi calon anggota legislatif, asalkan mengumumkan diri sebagai bekas narapidana.
Penolakan pemerintah, DPR, dan Bawaslu itu juga tidak sesuai dengan isi UU No. 7/2017 bahwa calon presiden atau calon wakil presiden tidak pernah terlibat pidana korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Sesuai Pasal 258 huruf C UU No. 7/2017 tersebut, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih diberi kemudahan mencalonkan diri.
Tiada penjelasan, perihal mantan narapidana korupsi atau tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun penjara atau lebih, diberi kemudahan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD kabupaten/kota.
Penegasan Ulang
Korupsi, seperti disebutkan dalam UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi secara luar biasa pula. Tanpa tindakan pencegahan yang luar biasa, korupsi akan merajalela.
Dalam totalitas melawan korupsi, negeri ini harus belajar dari Singapura. Tahun 1959, saat memulai gerakan antikorupsi di negerinya, Perdana Menteri Singapura menyatakan “No one, not even government officials are immuned from investigations and punishment for corruption.” (Tidak ada pejabat yang bebas dari investigasi dan hukuman terkait korupsi). Semestinya, sikap penyelenggara negara Indonesia juga seperti itu terhadap korupsi.
Contoh 12: Berlomba Mencintai Indonesia
Pernyataan Umum (Tesis)
Dengan kemajemukan yang tinggi, Indonesia sejatinya menyimpan risiko terkait dengan potensi ancaman terhadap kesatuan bangsa. Logika sederhananya, makin majemuk suatu bangsa atau makin tinggi tingkat keragaman suatu negara, semakin berat pula membungkus semua itu dalam satu bingkai persatuan. Selain itu, tentu saja membutuhkan upaya, perjuangan, dan pengorbanan luar biasa untuk dapat merengkuh dan merawat persatuan itu.
Kita patut bersyukur memiliki Pancasila sebagai ideologi, juga frasa Bhinneka Tunggal Ika, serta sebuah gentlemen agreement’ bahwa eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final sebagai pondasi keutuhan bangsa.
Atas ketiganya itulah selama ini bangsa Indonesia mampu bergerak maju dalam keseragaman ataupun keberagaman. Dalam bingkai itulah, Republik Indonesia kukuh berdiri demi mengatasi risiko gesekan primordial dan rongrongan yang kerap memanfaatkan kemajemukan untuk menghantam persatuan.
Hari-hari ini, kita menyaksikan sekali lagi bahwa anak-anak bangsa sesungguhnya tidak pernah kehabisan rasa cinta terhadap Indonesia. Di tengah memanasnya suhu politik karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), kecintaan terhadap negara terasa begitu menyejukkan.
Tidak ada pemaksaan kehendak yang terkadang mematikan akal sehat. Tidak ada unjuk kekerasan yang menihilkan keadaban. Justru yang ada ialah keinginan untuk memperlihatkan bahwa Indonesia tidak boleh celaka hanya karena satu atau dua perbedaan. Lebih dalam lagi, mereka ingin menunjukkan bahwa persatuan bangsa lebih penting daripada sekadar memenangkan kepentingan politik dan golongan tertentu.
Kesepakatan yang dicapai Polri dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI terkait dengan pelaksanaan Aksi Bela Islam III pada Jumat (2/12) ialah salah satu contoh betapa kecintaan terhadap negeri mampu meredam perbedaan pendapat yang sebelumnya mencuat. Contoh lain yang tidak kalah menyejukkan ialah masifnya pelaksanaan doa bersama di masjid, gereja, wihara, dan tempat ibadah lain di daerah-daerah yang semuanya menyerukan pentingnya persatuan dan indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Dengan rasa cinta yang tidak pernah habis, mereka mendoakan Indonesia agar tetap aman, terhindar dari segala kehancuran dan perpecahan.
Pada Rabu (30/11), TNI menggerakkan jajaran mereka secara serentak di daerah-daerah untuk membangunkan seluruh komponen masyarakat melalui Apel Nasional Nusantara Bersatu. Tujuannya tidak lain untuk menunjukkan kecintaan dan sikap menjaga keutuhan NKRI.
Penegasan Ulang
Di Indonesia, perbedaan adalah sebuah hal yang tidak dapat dimungkiri. Kemajemukan ialah berkah sekaligus kekuatan. Oleh karena itu, cara mencintai Indonesia ialah dengan menghormati perbedaan dan kemajemukan itu. Bahkan, Indonesia akan lebih maju jika perbedaan dan kemajemukan itu mampu dikelola dengan benar. Mudah-mudahan, itu yang dikejar anak-anak bangsa yang kini tengah berlomba-lomba mencintai Indonesia.
Contoh 13: Mengawal Pertumbuhan 2018
Pernyataan Umum (Tesis)
Dipicu oleh melemahnya konsumsi masyarakat, perekonomian nasional hanya tumbuh 5,07 persen pada tahun 2017, di bawah target pemerintah 5,2 persen. Ironisnya, stagnasi pertumbuhan terjadi di tengah kondisi stabilitas makroekonomi yang relatif terjaga dan terus membaiknya persepsi global terhadap perekonomian Indonesia. Laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) juga memuji secara umum kinerja perekonomian nasional.
Selain cenderung stagnan, pertumbuhan yang ada juga kurang mampu menyerap tenaga kerja. Lemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah belum membuahkan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, kita sangat berharap pada sejumlah langkah terobosan pemerintah tahun ini untuk menyeimbangkan pembangunan masif proyek infrastruktur dengan program belanja sosial berorientasi padat karya yang langsung berdampak pada daya beli, kesejahteraan, dan juga pengurangan kemiskinan.
Argumen
Konsumsi rumah tangga menyumbang 56,13 persen Produk Domestik Bruto (PDB)- melemah dari 5,01 persen pada tahun 2016 menjadi 4,95 persen pada 2017. Lesunya konsumsi disebabkan adanya tekanan inflasi. Oleh karena itu, mengawal daya beli menjadi salah satu tantangan utama di 2018 jika ingin target pertumbuhan 2018 tercapai.
Optimisme 2018 juga ditopang momentum pilkada serentak dan penyelenggaraan Asian Games yang diperkirakan dapat menggerakkan ekonomi, melalui lonjakan belanja iklan dan belanja masyarakat. Untuk mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat, penting bagi kita untuk menjaga inflasi tetap rendah, khususnya harga pangan dan kebutuhan pokok.
Penegasan Ulang
Pengalaman amburadulnya tata kelola pangan beberapa tahun terakhir hendaknya menjadi pelajaran untuk menghindari terulangnya kasus serupa. Kita juga mewaspadai tekanan harga minyak mentah yang dapat memicu kenaikan harga BBM dan tarif listrik sehingga memicu turunnya daya beli masyarakat. Langkah ini harus dibarengi dengan upaya penciptaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia.
Contoh 14: Warnet Kian Tergerus Internet Ponsel
Pernyataan Umum (Tesis)
Bisnis warung internet (warnet) makin terpojok. Berdasarkan survei Yahoo!-TNS Net Index Indonesia atas ribuan penduduk Indonesia berusia 15-50 tahun, porsi pengakses internet di warnet turun dari 83 persen menjadi 64 persen. Sebaliknya, porsi pengakses internet dari ponsel melonjak dari 22 persen tahun lalu menjadi 48 persen. Saat ini, jumlah pengguna internet di Indonesia 24,5 juta orang. Dari jumlah ini, sekitar 15 juta di antaranya adalah pengguna mobile internet.
Argumentasi
Ketua Umum Asosiasi Warung Internet Indonesia (AWARI), mengatakan, peralihan pengguna ini terjadi seiring kian murahnya perangkat dan pulsa ponsel. Menurutnya, pengusaha warnet yang png terpukul adalah yang berada di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Maklum, berinternet via ponsel telah jadi tren di kota besar.
Sebetulnya, menurut Ketua Bidang Sumber Daya Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna warnet juga meningkat, tetapi yang paling pesat perkembangannya adalah internet ponsel.
Pertumbuhan pengguna internet ponsel memang luar biasa pesat. Group Head Brand Marketing PT Indosat Tbk mengatakan bahwa penggunaan mobile internet mereka naik 100% ketimbang tahun 2009. Kini, server Indosat menangani lalu lintas informasi sebanyak 21 terrabyte per hari. Pertumbuhan lebih tinggi dicapai Telkomsel, operator seluler terbesar di Indonesia.
Menurut Direktur Utama PT Telkomsel, pengguna internet broadband mereka naik 165 persen dibanding tahun 2009. Menurutnya, penurunan pengguna warnet sama dengan wartel yang berkurang karena maraknya ponsel. Kenaikan pengguna mobile internet ini terjadi setahun terakhir. Pengguna internet umumnya hanya memakai ponsel untuk membuka situs jejaring sosial. Untuk aktivitas browsing, mengunduh data, dan sebagainya, mereka masih memakai komputer.
Penegasan Ulang
Toh, pengusaha warnet punya banyak cara untuk bertahan. Misalnya, mereka melakukan diversifikasi dengan menawarkan online game atau berpindah ke daerah yang lebih kecil yang prospek warnetnya masih cukup menjanjikan.
Contoh 15: Mudik yang Menggembirakan
Pernyataan Umum (Tesis)
Mudik Lebaran selalu menjadi pertaruhan bagi pemerintah. Jika mudik lancar, pemerintah akan mendapat pujian. Sebaliknya, jika mudik macet parah, pemerintah bakal menjadi sasaran kritik hingga hujatan.
Mudik Lebaran ialah ritual tahunan yang kedatangannya sangat dinantikan. Saban tahun jelang Hari Raya Idul Fitri, puluhan juta rakyat berbondong-bondong meninggalkan kota-kota tempat tinggal dan sumber penghasilan mereka untuk kembali sejenak ke kampung halaman. Dengan gelombang kepulangan yang begitu besar, memastikan agar arus mudik lancar bukanlah pekerjaan gampang.
Argumen
Demikian pula dengan mudik Lebaran tahun ini. Apalagi.. jumlah pemudik diprediksi akan mencapai hampir 32 juta jiwa, meningkat cukup tajam ketimbang tahun lalu yang 28.9 juta orang. Di sinilah, kemampuan pemerintah diuji.
Kita mengapresiasi komitmen pemerintah yang terus membenahi manajemen mudik agar prosesi mudik aman dan lancar. Segala daya pun sudah dan sedang dilakukan. Untuk menunjang transportasi darat, misalnya dari 759 km tol Jakarta-Surabaya, sepanjang 524 km telah terhubung jalan dan siap digunakan. Sisanya, 235 km, masih bersifat fungsional, tetapi dapat dilintasi dengan kecepatan tertentu. Beberapa ruas tol di Sumatra juga sudah bisa dimanfaatkan.
Tidak hanya tol, pemerintah telah memperbaiki jalan-jalan bebas bayar seperti pantura dan jalur tengah Jawa yang sebelumnya selalu menjadi andalan untuk pulang kampung. Belum cukup, pemerintah juga sudah mengoptimalkan jalur pantai selatan (pansela) Jawa yang selama ini kurang terurus sebagai alternatif baru.
Dengan begitu, pemudik yang menggunakan jalan darat punya alternatif lebih banyak untuk pulang kampung. Kemacetan panjang yang selalu menjadi warna setiap mudik Lebaran pun akan terminimalkan.
Upaya pemerintah mencegah penumpukan kendaraan dilakukan pula dengan menetapkan cuti bersama lebih lama sehingga pegawai akan libur mulai 11 hingga 20 Juni 2018. Dengan demikian, arus mudik tak menumpuk dan memuncak pada saat-saat mendekati Idul Fitri.
Pemerintah benar-benar ingin mengubah wajah mudik Lebaran dari yang tadinya penuh kerut perjuangan menjadi cerah menggembirakan. Oleh karena itu, sudah semestinya pemudik juga berlaku cerdas dalam bermudik sehingga mudik lancar, aman, dan menyenangkan.
Pulang kampung tidak mepet Lebaran ialah wujud kecerdasan itu. Mudik tanpa harus memaksakan diri lewat jalur-jalur utama juga bentuk kecerdasan itu. Bukankah dengan waktu libur lebih panjang pemudik lebih leluasa menentukan kapan dan lewat mana untuk mudik?
Dengan waktu libur yang lebih lama, bukan lagi pemudik di Pulau Jawa terfokus ke jalur pantura, tol, atau jalur tengah. Ada pansela yang jalannya mulus, relatif sepi dari kendaraan, dan panorama indah di sepanjang jalan.
Jalur pansela dari Banten hingga Banyuwangi sepanjang 1.405 km sangat layak dilintasi. Mudik lewat pansela tak cuma akan terbebas dari kemacetan, tetapi juga akan dimanjakan pemandangan luar biasa indah.
Di jalur itu, mulai Banten hingga Daerah Istimewa Yogyakarta, tak kurang dari 56 objek wisata pantai terhampar indah. Mudik sambil berwisata, itulah yang dapat dilakukan saat pemudik menyusuri pansela.
Penegasan Ulang
Pemerintah menyiapkan banyak sarana dan prasarana, sedangkan pemudik memanfaatkannya secara cerdas. Itulah kunci terciptanya mudik yang menggembirakan. Berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara saat Lebaran adalah momentum yang amat menyenangkan. Momen itu akan lebih menyenangkan jika mudik nanti lancar, aman, dan nyaman
Demikian 15 contoh teks editorial dengan berbagai topik disertai dengan struktur dan ciri-cirinya. Semoga bermanfaat!
Artikel ini ditulis oleh Muthia Alya Rahmawati peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.
Simak Video “Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol“
[Gambas:Video 20detik]
(ahr/ahr)
