Banyuwangi, Jurnalnews.com – Polemik kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, yang belakangan ramai disorot warga terkait dugaan nepotisme dan minimnya transparansi pengelolaan, akhirnya mendapat tanggapan dari Pemerintah Desa.
Penjabat (Pj) Kepala Desa Bengkak, Suryanto, menegaskan pihaknya tidak menutup mata terhadap isu yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menyampaikan, dalam waktu dekat Pemdes akan berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk segera menggelar mediasi serta klarifikasi guna membahas persoalan BUMDes secara terbuka.
“Kami mendengar dan mencermati isu yang berkembang di masyarakat terkait polemik BUMDes. Ini menjadi perhatian serius kami. Bahkan kemarin Pemdes sudah menggelar musyawarah internal untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya,” ujar Suryanto saat ditemui di ruang kepala desa, Selasa (30/12/2025).
Suryanto berharap seluruh persoalan, baik menyangkut kepengurusan maupun pengelolaan BUMDes, dapat dibahas secara terbuka dalam forum mediasi dan menghasilkan keputusan terbaik bagi semua pihak.
“Dalam mediasi nanti, kami meminta BPD mengundang warga yang ingin terlibat dan berkontribusi dalam kemajuan BUMDes, termasuk mereka yang sebelumnya pernah terlibat di dalam kepengurusan,” imbuhnya.
Seperti diketahui, isu yang mencuat di masyarakat mengarah pada dugaan praktik nepotisme dalam struktur kepengurusan BUMDes saat ini. Pasalnya, posisi ketua BUMDes diketahui merupakan suami dari bendahara desa, sementara sekretaris BUMDes disebut-sebut merupakan anak dari sekretaris desa.
Menanggapi hal tersebut, Suryanto menegaskan bahwa seluruhnya akan dievaluasi bersama dalam musyawarah desa. “dimediasi nanti akan kita bahas secara terbuka, apakah kepengurusan tetap dipertahankan atau ada usulan untuk dibenahi. Keputusan sepenuhnya akan kami serahkan pada hasil musyawarah,” pungkasnya. (Venus Hadi)
