detik.com
Program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang dicanangkan Pemerintah Pusat akan diperluas ke 41 kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menjadi daerah percontohan, diminta membagikan pengalaman dan strategi sukses dalam pelaksanaan program tersebut.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani didapuk untuk memaparkan kisah sukses Pemkab Banyuwangi dalam mengawal pelaksanaan piloting Bansos Digital di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Di hadapan sejumlah kepala daerah dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Ipuk mengulas berbagai kendala, tantangan, hingga solusi yang diterapkan selama proses pendataan dan penyaluran bansos digital.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Proses pendataan tersebut membutuhkan perangkat digital untuk melakukan autentifikasi data. Hal ini menuntut ketersediaan perangkat serta jaringan seluler yang memadai.
“Sedangkan di Banyuwangi, tidak semua daerah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan tak ada sinyal. Bahkan, penerima bantuan juga tak semuanya punya handphone,” terang Ipuk.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Banyuwangi mengerahkan berbagai elemen masyarakat sebagai pendamping pendataan. Mereka melakukan jemput bola untuk mendata warga penerima bantuan. Pendamping terdiri dari ASN, staf desa/kelurahan, kader Dasawisma, pilar sosial, hingga tokoh agama. Total lebih dari empat ribu orang terlibat.
“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja, awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi bansos ini,” papar Ipuk.
Bagi wilayah yang sulit sinyal, warga diminta datang ke kantor desa untuk dibantu proses pendataan.
“Kami jadwalkan antar desa, sehingga sinyal bisa dibagikan dengan teratur. Tidak berebut (sinyal), biar tidak lemot,” tutur Ipuk.
Dalam kesempatan tersebut, hadir sejumlah kepala daerah, di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, serta kepala daerah lainnya.
Sebelumnya, para kepala daerah juga mendapatkan pemaparan tentang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PANRB Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Selain itu, turut memberikan paparan Kepala Bappenas Prof Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi.
“Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang ini tahapannya sudah lebih efisien. Satu dua bulan sudah rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” pungkas Luhut Binsar Panjaitan.
(erm/hil)
