Cak Imin Sebut Penggunaan 20% Anggaran Pendidikan Masih Banyak Disiasati

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan implementasi penggunaan 20 persen dana pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum penuh. Cak Imin mengatakan penggunaan anggaran itu masih banyak disiasati.

“Alhamdulillah sejak reformasi itu anggaran pendidikan memang sudah 20 persen. Akan tetapi, 20 persen itu masih banyak disiasati. Kalau mau jujur belum berlaku 20 persen, karena 20 persen itu dititipkan di sana, dititipkan di situ, dititipkan di sini, kalau dihitung tetap 20 persen,” kata Cak Imin dalam acara bertajuk Mudzakaroh guru Madrasah di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (7/2/2024).

Cak Imin menyebut dana untuk pendidikan justru banyak yang dititipkan. Dia menyebutkan dana itu dititipkan di Kementerian Pertahanan hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

“Malah, dititipkan di kementerian pertahanan ada, di kementerian BIN itu ada, karena di sana juga punya universitas, punya sekolah tinggi, punya pendidikannya,” ujarnya.

Dia mengatakan penggunaan 20 persen anggaran dana pendidikan itu perlu dievaluasi. Hal itu dilakukan agar dana tersebut digunakan sesuai fungsi utama untuk pendidikan.

“Kita harus evaluasi semua. Tujuan utama 20 persen itu adalah untuk seluruh anak-anak bangsa, bukan untuk segelintir model-model sekolah tertentu. Nah di situlah akar masalahnya. Satu, kita sisir lagi, kita evaluasi total, kita lihat fungsi-fungsi dari pendidikan yang sesungguhnya dan fokus itu yang pertama,” ujarnya.

Ditemui usai acara, Cak Imin mengatakan anggaran 20 persen itu banyak yang digunakan untuk program yang mengatasnamakan pendidikan. Dia mengatakan AMIN akan menyisir dan evaluasi total agar anggaran itu benar digunakan untuk pendidikan.

“20 persen itu, dievaluasi, dalam arti saya menyaksikan sendiri, 20 persen itu belum penuh, karena ada beberapa program yang diatasnamakan pendidikan, hanya untuk memenuhi kriteria 20 persen. Nanti kita murnikan lagi, betul-betul 20 persen itu betul-betul dari 3 ribu 20 persennya itu betul-betul untuk pendidikan. Bukan hanya fungsi pendidikan, tapi untuk pendidikan,” kata Cak Imin.

Dia mengatakan penggunaan anggaran yang tak efektif akan dialokasikan untuk tenaga pendidik. Di antaranya sertifikasi P3K hingga pengangkatan PNS.

“Karena beberapa kategorinya fungsi pendidikan, tentu ini sudah dari penyisiran anggaran aja itu saya kira beberapa sisa anggaran yang tidak efektif kita alokasikan pada guru, baik itu sertifikasi P3K, pengangkatan jadi PNS kita alokasikan ke situ,” ujarnya.

(mib/dwia)