Jumat, 15 Agustus 2025 – 18:15
TIMES BANYUWANGI, JAKARTA – Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI dalam rangka HUT ke-80 RI, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya.
Bertempat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo Subianto berkomitmen diantaranya memberantas kemiskinan ekstrem hingga 0 persen dan mewujudkan kedaulatan pangan.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem termasuk membentuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program tepat sasaran.
Menurutnya, melalui DTSEN ini, anak-anak dari keluarga tidak mampu, akan dijaring untuk bersekolah di Sekolah Rakyat. Hingga kini, telah berdiri 100 Sekolah Rakyat dengan fasilitas lengkap, dan direncanakan bertambah menjadi 300 sekolah.
Dari sisi rumah tinggal, lanjut Presiden Prabowo, Pemerintah juga telah meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 penerima. Sejak Oktober 2024 hingga Agustus 2025, lebih dari 231.000 keluarga telah memanfaatkan pembiayaan Tapera dan FLPP untuk memiliki rumah layak huni.
Dalam sektor pangan, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada negara kuat yang tidak mampu memproduksi pangan sendiri. Pemerintah membuka dua juta hektar sawah baru di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan, Sumatera, dan Papua Selatan.
Intensifikasi pertanian dilakukan melalui pemangkasan birokrasi penyaluran pupuk, pemberian bantuan alat pertanian, dan peningkatan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.
“Kini kita surplus beras dengan cadangan nasional lebih dari empat juta ton yang menjadi tertinggi dalam sejarah. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, kita kembali mengekspor beras dan jagung,” ujarnya.
Pemerintah juga bersikap tegas terhadap pelaku penimbunan atau manipulasi pangan dengan ancaman pidana lima tahun penjara atau denda maksimal Rp50 miliar. Sebagai kebijakan strategis, penggilingan beras skala besar wajib mendapat izin khusus pemerintah atau dijalankan oleh BUMN/BUMD demi memastikan kualitas dan harga terjangkau.
“Selama saya menjabat, jangan anggap yang besar dan kaya bisa bertindak seenaknya. Pemerintah akan membela kepentingan rakyat Indonesia,” tandas Presiden Prabowo Subianto.(*)
| Pewarta | : Ahmad Nuril Fahmi |
| Editor | : Imadudin Muhammad |
