ID TEXT – Central Bureau of Statistics (BPS) will carry out integration of Socio-Economic Registration data (Regsosek) dengan program Smart Kampung yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sebagai upaya mendukung program pengentasan kemiskinan serta untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hal tersebut diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepamahaman antara BPS dengan Pemkab Banyuwangi dalam rangkaian Launching Reformasi Birokrasi BPS Year 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, in Jakarta, Monday (30/1/2023). Banyuwangi terpilih sebagai pilot project program integrasi data tersebut.
Head BPS Margo Yuwono memaparkan, Banyuwangi dengan platform Smart Kampung telah lebih dahulu mengembangkan layanan pemerintah dan pendataan berbasis digital hingga ke level desa. Hal ini terbukti berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan hingga ke level 7,51 persen pada 2022.
“Seingat saya kemiskinan Banyuwangi itu sempat 2 digit, now 7 or 8 percent, ini hal baik. Bagaimana program kemiskinan di Banyuwangi yang nanti juga bisa dijadikan pemikiran dari future platform yang akan dibangun BPS,” ungkap Margo.
Angka kemiskinan di Banyuwangi memang terus menurun hingga menjadi satu digit, setelah sedekade sebelumnya selalu di atas dua digit. Per 2022, berdasarkan data BPS, kemiskinan di Banyuwangi on 2022 kembali menurun menjadi 7,51 percent, level terendah sepanjang sejarah kabupaten ini sejak Indonesia merdeka.
Dari praktik smart kampung yang melibatkan pemerintah desa itu akan ditingkatkan dalam pemutakhiran data Regsosek. Desa-desa di Banyuwangi nantinya akan mendapatkan pembinaan untuk bisa melakukan pemutakhiran data melalui program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).
“Sehingga data akan terus termutakhirkan dan bisa menjadikan referensi utama dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah,” imbuh Margo.
Selain pembinaan desa, pengembangan nota kesepemahaman tersebut juga akan meliputi pengintegrasian data regsosek dengan Banyuwangi Satu Data. Dari data tersebut, nantinya bisa memberikan potret keadaan warga secara 360 degrees. Baik secara individual dan keluarga, ketersediaan infrastruktur dan penyangga kehidupan masyarakat serta kondisi geografis dan akses kewilayahannya.
“Hal ini sesuai dengan arahan presiden, bagaimana data ini bisa rujukan dalam mewujudkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Akan diketahui lebih detail lagi kondisi masyarakat dan dimana kantong-kantong kemiskinan itu ada," he explained.
Meanwhile, Regent Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, menyambut baik atas penunjukan BPS the. Dikatakan dia, Banyuwangi sangat menyadari pentingnya peran data dalam perumusan pembangunan daerah. “Data menjadi acuan utama bagi kami dalam mengambil kebijakan,” he said.
Pendampingan dari BPS, harap Ipuk, akan semakin meningkatkan upaya Banyuwangi dalam mempersiapkan data yang terintegrasi. “Kami sedang berupaya mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik semaksimal mungkin. Hal ini sudah barang tentu membutuhkan data yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir,” he added.
Further, Ipuk menambahkan, smart kampung yang selama ini sebagai medium konsolidasi ke tingkat desa, terus dikembangkan dalam berbagai program. “Tidak hanya sebagai layanan publik yang berkaitan dengan administrasi belaka. But, juga kita kembangkan dalam menekan angka kemiskinan, penanganan stunting dan lain sebagainya. The latest, program Banyuwangi Tanggap Stunting segera kami integrasikan ke Smart Kampung, di mana semua penanganan stunting terekam," he explained.
“Apabila para tenaga di tingkat desa ini memiliki ketrampilan statistik yang baik, tentu saja akan semakin mempermudah penanganan tersebut," he concluded. (*)
