Detik.com
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi pemimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVII tahun 2023. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan empat pesan penting kepada ASN Pemprov Jatim.
4 pesan itu yang pertama terkait integritas dan etika profesi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.
Kedua, Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh pegawai pemerintahan harus bergerak maju, kreatif, produktif dan inovatif sekaligus ikut bertanggung jawab dalam setiap urusan masyarakat.
“Bergerak dengan memberikan dampak, bukan hanya mengejar skore tapi dampak dari seluruh reformasi birokrasi yang kita lakukan bersama-sama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/4/2023).
Ketiga, komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk reformasi birokrasi yang berdampak agar terus dilakukan, baik di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sedangkan keempat, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing perekonomian daerah yang menjadi prioritas utama kebijakan di semua level Pemerintah Daerah.
“Jadi pola-pola yang bisa kita bangun dan kita tingkatkan kapasitasnya baik secara kelembagaan maupun secara personal, secara institusional maupun personal jangan pernah merasa sudah selesai, jangan pernah merasa kita sudah terbaik, karena akan selalu ada perubahan ekosistem di dalam dan di luar kita,” imbuh Khofifah.
Untuk diketahui, Hari Otonomi Daerah (Otoda) telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1996 dan diperingati setiap tanggal 25 April dalam rangka memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah.
Melalui tema yang diusung tahun ini yaitu Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul, Khofifah mengajak ASN merenungkan kembali tujuan pelaksanaan otonomi daerah dengan pendesentralisasian sebagian kewenangan.
Tujuannya yaitu menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan.
“Perlu kiranya kita melakukan refleksi sejenak, untuk kembali memahami esensi filosofis dari ditetapkannya Otonomi Daerah yang saat ini genap berusia dua puluh tujuh tahun,” katanya.
Menurut Khofifah, Otoda juga merupakan bentuk pengakuan Pemerintah Pusat terhadap kemandirian daerah yang bertujuan mendekatkan layanan kepada masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Implementasi otonomi daerah selama 27 tahun yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana dengan tingkat akurasi yang tinggi, serta mengakomodir keinginan masyarakat, pengambilan keputusan publik yang lebih partisipatif juga demokratis lewat pemilihan Kepala Daerah, dan munculnya pemerintahan yang lebih responsif akan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Khofifah menuturkan Otoda telah memberikan dampak positif seperti meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah. Meskipun dua tahun berlalu COVID-19 sempat membuat keadaan banyak sektor terpengaruh.
“Pencapaian IPM Provinsi Jawa Timur dalam satu dekade ini terus mengalami kemajuan. IPM Jawa Timur meningkat dari 66,06 pada tahun 2011 menjadi 72,75 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, IPM Jawa Timur rata-rata tumbuh sebesar 0,90 persen per tahun dan masih bertahan di level tinggi sejak tahun 2017,” tuturnya.
Di sisi lain, banyak inovasi-inovasi yang dilakukan daerah dalam upaya membangun dan mensejahterakan masyarakat yang tak hanya mampu menjadi solusi berbagai persoalan di daerah, meningkatkan daya saing daerah, tetapi juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing.
Guna menindaklanjuti arahan Presiden RI terkait pengendalian inflasi tahun 2023 dan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, Khofifah mengajak semua pihak untuk meningkatkan daya beli produk lokal Jawa Timur
“Marilah kita memacu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk-produk lokal Jawa Timur dan memperkenalkan destinasi pariwisata yang berada di Provinsi Jawa Timur,” ucapnya.
Khofifah juga meminta kepada bupati dan walikota untuk meningkat daya beli terhadap produk-produk lokal dari pengadaan barang dan jasa di kabupaten/kota.
“Pokoknya larisi produk mereka. Beli produk-produk UMKM lokal untuk pengadaan barang/jasa. Harapannya bisa memberikan tumbuhnya kesejahteraan bagi masyarakat,” cetusnya.
Klik halaman selanjutnya >>>
