Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistyanto menyebutkan pihaknya tidak bisa merilis survei terkait elektabilitas capres-cawapres periode 8 hingga 15 Januari 2024 yang dilakukan terhadap 1.240 responden di 38 provinsi di Indonesia. Karena terdapat permasalahan teknis yang terjadi di lapangan, salah satunya terkait responden.
Ratno menyatakan sejumlah responden menolak mengisi survei dengan alasan adanya tekanan atau intimidasi, sehingga membuat tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihannya (undecided voter). Ungkapan tersebut ia sampaikan dalam diskusi yang bertajuk ‘Anomali Perilaku Pemilih Pemilu 2024 dan Perbedaan Hasil Lembaga Survei’ yang digelar secara daring, pada Rabu (24/1).
“Misalnya di Kabupaten Blitar, ada 85 persen mengatakan tidak menjawab (memilih paslon mana), undecided voter-nya tinggi sekali. Kami lihat Kediri, undecided voter-nya 40 persen,” ujar Ratno dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/1/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Kota Madiun, ia menerangkan undecided voter mencapai 43,3 persen, Pacitan 24 persen, Malang 22,9 persen. Lalu, Kota Mojokerto juga menjadi salah satu wilayah dengan jumlah undecided voter tertinggi sebanyak 55 persen, sementara Jombang 67,5 persen, Bondowoso 70 persen, dan Probolinggo dengan 43,8 persen.
“Apa artinya? Saya konfirmasi dengan temuan di lapangan hasil dari identifikasi surveyor kami yaitu di Jawa Timur di wilayah Surabaya, Malang, Blitar, Kabupaten Banyuwangi ada penolakan di pihak kelurahan terhadap surveyor kami” terang Ratno.
“Dengan alasan tidak memberikan stempel di lembar acak KK, dengan alasan sudah mendekati pemilu agar wilayahnya tidak terpetakan. Terpetakan apa? Ini kaitannya hampir seluruhnya mengatakan takut ada imbas pada bansos,” sambungnya.
Dari hasil yang ditelusuri pihaknya, Ratno menyebut rata-rata para surveyor ditolak oleh kelurahan, RT, dan RW sampai warga. Karena mereka tidak ingin persoalan survei jadi persoalan politik yang berimbas pada bantuan dari pemerintah.
“Jawabannya adalah kami tidak ingin terlibat dalam politik, karena kami tidak ingin dicabutnya bansos (bantuan sosial) dan PKH (Program Keluarga Harapan) seperti desa tetangga yang pada saat pilkada itu dicabut,” ungkapnya.
Dia pun mengaku baru kali ini mendapati kejadian seperti ini. Sebab, pada survei sebelumnya survei yang dilakukan oleh pihaknya selalu lancar. Salah satunya ketika pihaknya melakukan survei di Kabupaten Bangkalan, di lokasi itu, kepala desanya ikut memilihkan responden dengan dalih keamanan dan menjaga daerahnya tetap kondusif.
“Cenderungnya ke siapa? Ya kira-kira yang memberikan bansos siapa, kan kira-kira begitu. Kabupaten Lamongan sudah ada case, meskipun kasusnya di pilkada,” tegas Ratno.
Simak juga ‘Survei Charta: Prabowo-Gibran 42,2%, Ganjar-Mahfud 28 %, AMIN 26,7%’:
[Gambas:Video 20detik]
(ncm/ega)
Ulasan Debat Pilpres 2024
Temukan analisa debat capres-cawapres pilihanmu hanya di detikpemilu!
