Detik.com
Jakarta –
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas memperkenalkan Reformasi Birokrasi Berdampak kepada kepada mahasiswa Indonesia di Crawford School of Public Policy di The Australian National University (ANU). Ia pun mengajak mahasiswa ikut andil menyukseskan RB tematik.
“Kami ingin kita bersama-sama memahami bagaimana birokrasi sekarang bekerja,” jelas Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (18/10/2023).
Menurutnya, implementasi RB perlu dilakukan bersama-sama dengan berbagai pihak. Ia mengibaratkan ASN dan birokrasi adalah engine for development. Jika birokrasinya semakin baik, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan negara pun dinilai akan semakin baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesinnya. Mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Maka sebagai mesin, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga dapat menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan,” tutur Anas.
Mantan Bupati Banyuwangi ini pun mengajak civitas academika turut berinovasi dalam berbagai sektor, terutama dalam proses belajar mengajar yang lebih memanfaatkan teknologi.
“Saya juga meminta para mahasiswa, khususnya yang berprofesi sebagai ASN, bisa mengimplementasikan ilmu yang di dapat di Australia demi mendukung kesuksesan birokrasi Indonesia menjadi berkelas dunia,” harapnya.
Dalam kesempatan ini, ia menerangkan reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berfokus pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat.
“Kita sekarang fokus pada hilir, mengukur dampak kinerja birokrasi yang dirasakan masyarakat. Kalau dulu fokusnya aspek hulu yang cenderung administratif,” terangnya.
Anas mengungkapkan Presiden Joko Widodo mendorong birokrasi berdampak yang bukan sekadar tumpukan kertas, namun birokrasi lincah dan cepat. Adapun tagline yang diusung Kementerian PANRB ‘bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak’ merupakan penjabaran dari arahan Presiden.
Melalui program reformasi birokrasi tematik atau RB tematik ini, Anas mengatakan pihaknya menunjukkan langkah inovatif dalam merespons harapan masyarakat pada birokrasi. Ia merinci RB tematik fokus pada empat prioritas, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan, serta belanja produk dalam negeri.
Baru-baru ini, terang Anas, UU ASN yang memuat Tujuh Agenda Transformasi pun disahkan. Adapun agenda yang dimaksud antara lain transformasi rekrutmen dan jabatan ASN; kemudahan mobilitas talenta nasional; percepatan pengembangan kompetensi; penataan tenaga non-ASN; reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN; digitalisasi manajemen ASN; penguatan budaya kerja dan citra institusi.
Lebih lanjut, KemenPAN-RB juga memprioritaskan digitalisasi. Salah satunya dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik (SPBE). Ia mengatakan saat ini terdapat 27.000 aplikasi yang tidak terintegrasi.
Melalui SPBE, pemerintah mendorong agar seluruh sistem terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang baik agar dapat meningkatkan kepuasan publik.
“Jadi digitalisasi bukan hanya sebatas aplikasi. Tapi lebih dari itu yakni memperbaiki tata kelola proses bisnis sehingga pelayanan akan lebih baik,” sambungnya.
Sementara itu dari sisi pelayanan publik, pihaknya juga membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital sebagai wujud percepatan integrasi pelayanan publik berbasis elektronik (e-services).
“Hanya dengan menggunakan 1 akun, masyarakat bisa mengakses layanan di mana pun dan kapan pun melalui berbagai perangkat elektronik,” pungkasnya.
(akd/akd)
