BPK Beri Predikat Tertinggi untuk Penilaian LKPD 2012
SURABAYA – Setelah 20 tahun lamanya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini WTP penuh tersebut merupakan predikat tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) RI. Hasil pemeriksaan LKPD 2012 itu diserahkan kepada Bupati Abdullah Azwar Anas di Kantor Perwakilan BPK Jawa Timur di Surabaya kemarin (28/5).
Penyerahan hasil pemeriksaan LKPD itu dilakukan Kepala Perwakilan BPK Jatim, Heru Kreshna Reza, kepada 38 kabupaten/ kota di Jatim. Dari 38 LKPD kabupaten/kota di Jatim, ada 13 kabupaten/kota yang mendapat opini WTP. Dari 13 daerah tersebut, hanya Banyuwangi dan Bangkalan yang langsung mendapat opini WTP penuh. Opini tertinggi yang diberikan BPK itu merupakan yang per tama kali dalam sejarah 20 ta hun penyajian LPKD Pemkab Banyuwangi.
Selama ini, Pemkab Banyuwangi belum berhasil menyajikan laporan terbaik sesuai standar yang ditetapkan BPK. Selama bertahun-tahun, opini yang diberikan BPK terhadap hasil pemeriksaan LKPD wa jar dengan pengecualian (WDP). Bahkan, pada era ke pemimpinan Bupati Ratna Ani Lestari, BPK sempat memberikan opini disclaimer pada hasil audit LKPD Banyuwangi.
Pada tahun pertama Bu pati Abdullah Azwar Anas memimpin, BPK masih memberikan opini WDP. “Al ham dulillah, hasil audit LKPD tahun 2012, Banyuwangi mendapat predikat WTP penuh. Ini semua patut kita syukuri bersama,” ujar Bupati Anas kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi sesaat setelah menerima hasil pemeriksaan di Surabaya sore kemarin Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, Ja jad Sudrajat menjelaskan, BPK me miliki beberapa tingkatan dalam menilai hasil pemeriksaan LKPD, antara lain tidak memberikan pendapat (TMP), disclaimer, wajar dengan pengecualian (WDP), dan penilaian terbaik, yakni wajar tanpa pengecualian (WTP).
Dari beberapa penilaian itu, Banyuwangi sudah pernah men dapatkan semua, kecuali WTP. Opini WTP akhirnya di dapatkan dalam penyajian laporan tahun 2012 lalu. WTP itu diperoleh, kata Jajad, setelah Banyuwangi berhasil melakukan perbaikan be sar-besaran dalam dua tahun belakangan. Tertib perencanaan, tertib tata usaha, dan tertib pertanggungjawaban APBD, mengantarkan Banyuwa ngi mendapat predikat terbaik dari BPK itu.
Menurut Jajad, selama ini Banyuwangi gagal mendapat predikat WTP karena ter kendala belum tertibnya pe ngelolaan aset daerah. Saat ini, pengelolaan aset daerah sudah dilakukan secara tertib dan akun tabel. Sebelumnya, lanjut Jajad, Pemkab Banyuwangi belum bisa menyusun sistem validasi aset (SIVA). Sehingga, pengelolaan aset itu menjadi batu sandungan dalam mendapatkan predikat WTP. Namun, beberapa tahun terakhir ini Pemkab Banyuwangi ber hasil menyusun SIVA secara ter tib.
Bahkan, penyusunan SIVA bisa dilakukan secara online oleh setiap SKPD. “Bupati se laku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan bekerja keras menertibkan pengelolaan keuangan dan aset daerah,” jelas Jajad. Bupati Anas, kata Jajad, langsung melakukan pembinaan ke semua SKPD agar menertibkan pe ngelolaan keuangan dan aset daerah. “Pak Bupati selalu mewarning semua SKPD agar tertib perencanaan, tertib tata usaha, tertib pertanggungjawaban,” pungkas Jajad. (radar)
