Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia
Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

Tanyakan ADD dan DD, Warga Desa Aliyan Banyuwangi Lurug Kantor Desa: Kades Sebut Ada Dugaan Korupsi

tanyakan-add-dan-dd,-warga-desa-aliyan-banyuwangi-lurug-kantor-desa:-kades-sebut-ada-dugaan-korupsi
Tanyakan ADD dan DD, Warga Desa Aliyan Banyuwangi Lurug Kantor Desa: Kades Sebut Ada Dugaan Korupsi
Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda
Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

Radarbanyuwangi.id –Sejumlah tokoh masyarakat Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi menggerudug kantor desanya pada Kamis (25/4).

Mereka menanyakan kejelasan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Sebab, program pembangunan desa masih belum jalan.

Kedatangan puluhan warga itu, diterima langsung oleh Kepala Desa Aliyan, Agus Nurbani Yusuf, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

“Kami datang ke sini untuk menanyakan kejelasan pencairan Dana Desa.” ungkap Supriyadi, 45, juru bicara warga.

Supriyadi menyampaikan, saat ini di tengah masyarakat beredar kabar DD Aliyan belum bisa dicairkan karena pemerintah desa belum selesai membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tahun lalu.

“Kami ingin tahu informasi yang sebenarnya itu seperti apa,” katanya.

Menjawab pertanyaan dari warganya itu, Kepala Desa Aliyan Agus Nurbani Yusuf membenarkan Dana Desa (DD) Aliyan  tahun 2024 masih belum bisa dicairkan.

Itu karena ada masalah dengan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran di tahun lalu. “Laporan keuangan tahun lalu belum selesai, itu masa kepala desa lama,” ujarnya.

Menurut Agus, sejak didilantik dan menjabat kepala Desa Aliyan pada 15 Desember 2023 untuk menggantikan Anton Sujarwo, ia langsung melakukan rapat koordinasi dengan seluruh staf dan perangkat desa.

“Saat rapat dengan seluruh staf dan perangkat desa, baru terungkap kalau ada staf, perangkat desa, dan RT/RW belum menerima insentif,” ungkapnya.

Bahkan, kata Agus, ada dugaan korupsi yang ditemukan dari DD dan ADD tahun 2023 dengan total Rp 680.906.400.

Akibatnya, ada hak dari orang lain yang belum terbayarkan, seperti tunjangan perangkat desa, tunjangan BPD, insentif RT/RW sebanyak 62 orang. “Belum dibayarkan selama delapan bulan,” sebutnya.

Selain itu, terang dia, juga ada temuan dana dari DD yang tidak tersalurkan, seperti Bantuan langsung tunai (BLT) DD sebesar Rp 45 juta yang belum diterima oleh penerima manfaat, belum lagi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu,

Penyertaan modal Bumdes, dan sejumlah pembangunan fisik sarana prasarana di Desa Aliyan.

“Kami beberkan secara transparan kepada warga atas kondisi ini, dan kami akan mengundang DPMD dan nspektorat ke kantor desa untuk menjelaskan persoalan ini,” cetusnya.


Page 2

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banyuwangi, Ahmad Fasiol menyebut ada sepuluh desa di kabupaten ujung timur pulau Jawa ini belum dapat mencairkan DD dan ADD tahap pertama tahun 2024.

“Dana belum cair karena belum membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tahun sebelumnya,” sebutnya.

Karena sepuluh desa itu belum segera menyelesaikan persyaratannya, jelas dia, maka DD dan ADD tahap I tidak bisa dicairkan.

Jika itu terjadi, maka untuk pencairan tahap II dan seterusnya juga tidak akan disalurkan. “Ini nantinya akan menghambat program pembangunan desa,” ungkapnya.

Faisol menyebut ada sejumlah syarat penyaluran DD tahun 2024, yakni peraturan desa mengenai APBDes 2024, peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD, dalam hal desa menganggarkan BLT DD 2024.

APBDes ini, jelas dia, menjadi syarat wajib pencairan DD, karena memuat rencana dan rincian DD yang akan digunakan. Sehingga, anggaran yang dikucurkan dari pusat bisa mengukur kebutuhan dari setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa.

“Kami sudah jauh-jauh hari memperingatkan desa-desa untuk segera mengajukan pencairan DD. Tapi, masih banyak desa lambat menyelesaikan laporan APBDes,” ujarnya.(ddy/abi)


Page 3

Radarbanyuwangi.id –Sejumlah tokoh masyarakat Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi menggerudug kantor desanya pada Kamis (25/4).

Mereka menanyakan kejelasan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Sebab, program pembangunan desa masih belum jalan.

Kedatangan puluhan warga itu, diterima langsung oleh Kepala Desa Aliyan, Agus Nurbani Yusuf, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

“Kami datang ke sini untuk menanyakan kejelasan pencairan Dana Desa.” ungkap Supriyadi, 45, juru bicara warga.

Supriyadi menyampaikan, saat ini di tengah masyarakat beredar kabar DD Aliyan belum bisa dicairkan karena pemerintah desa belum selesai membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tahun lalu.

“Kami ingin tahu informasi yang sebenarnya itu seperti apa,” katanya.

Menjawab pertanyaan dari warganya itu, Kepala Desa Aliyan Agus Nurbani Yusuf membenarkan Dana Desa (DD) Aliyan  tahun 2024 masih belum bisa dicairkan.

Itu karena ada masalah dengan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran di tahun lalu. “Laporan keuangan tahun lalu belum selesai, itu masa kepala desa lama,” ujarnya.

Menurut Agus, sejak didilantik dan menjabat kepala Desa Aliyan pada 15 Desember 2023 untuk menggantikan Anton Sujarwo, ia langsung melakukan rapat koordinasi dengan seluruh staf dan perangkat desa.

“Saat rapat dengan seluruh staf dan perangkat desa, baru terungkap kalau ada staf, perangkat desa, dan RT/RW belum menerima insentif,” ungkapnya.

Bahkan, kata Agus, ada dugaan korupsi yang ditemukan dari DD dan ADD tahun 2023 dengan total Rp 680.906.400.

Akibatnya, ada hak dari orang lain yang belum terbayarkan, seperti tunjangan perangkat desa, tunjangan BPD, insentif RT/RW sebanyak 62 orang. “Belum dibayarkan selama delapan bulan,” sebutnya.

Selain itu, terang dia, juga ada temuan dana dari DD yang tidak tersalurkan, seperti Bantuan langsung tunai (BLT) DD sebesar Rp 45 juta yang belum diterima oleh penerima manfaat, belum lagi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu,

Penyertaan modal Bumdes, dan sejumlah pembangunan fisik sarana prasarana di Desa Aliyan.

“Kami beberkan secara transparan kepada warga atas kondisi ini, dan kami akan mengundang DPMD dan nspektorat ke kantor desa untuk menjelaskan persoalan ini,” cetusnya.

Exit mobile version