BANYUWANGI – Uang tunai tampaknya masih menjadi primadona masyarakat dalam menjalankan transaksi ekonomi. Padahal, bertransaksi menggunakan uang tunai memiliki sejumlah kelemahan. Kelemahan transaksi menggunakan uang tunai, antara lain rawan uang palsu, cenderung rumit, dan berpotensi menjadi korban jambret atau begal.
Namun, kenyataan dilapangan, mayoritas masyarakat masih menggunakan uang tunai untuk membayar pengeluaran rutin mereka. Nah, pada pertengahan Agustus 2014 lalu Gubernur Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
Gerakan itu ditindaklanjuti Pemkab Banyuwangi. Dengan menggandeng Bank Indonesia (Bl) Kantor Perwakilan jember dan jawa Pos Radar Banyuwangi, pemkab mengadakan sosialisasi GNNT di Bumi Blambangan.
Kegiatan yang dilangsungkan di Lounge Pelayanan Publik kantor Pemkab kemarin (13/4) itu dihadiri kalangan perbankan, ASDP, HIPMI, PGRI, Pelindo III, pelaku bisnis hotel dan restoran. Deputi Kepala BI Kantor Perwakilan jember; M Lukman Hakim mengatakan, sosialisasi GNNT dimaksudkan meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga pemerintah/ swasta untuk menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi keuangan.
“Pembayaran nontunai itu bersifat mudah, aman, dan efisien,” ujarnya didampingi asisten manajer BI Perwakilan Jember, Galih Budi Utomo. Dikatakan, peluang GNNT di Banyuwangi terbuka lebar. Setidaknya itu tecermin dari kinerja perbankan di Bumi Blamhangan yang sangat moncer selama 2014 lalu.
Dibanding tahun 2013, dana pihak ketiga (DPK) perbankan di Banyuwangi tumbuh 17 persen menjadi 5,34 triliun. Indikator lain yang menunjukkan tren positif pertumbuhan perbankan di Banyuwangi adalah meningkatnya penyaluran kredit sebesar 14,56 persen dibanding tahun 2013.
Pertumbuhan penyaluran kredit tersebut sebesar 70 persen disumbang kredit investasi. Sementara itu, pertumbuhan penyaluran kredit modal usaha meningkat 15,98 persen dan pertumbuhan penyaluran kredit untuk konsumtif “hanya” 2,49 persen.
Dari total kredit yang disalurkan tersebut, non performing loan (NPL) alias kredit bermasalah hanya 2,14 persen. Dalam diskusi tersebut terungkap minimnya masyarakat yang bertransaksi menggunakan sistem pembayaran nontunai bukan semata-mata diakibatkan mereka tidak memiliki rekening di bank.
Sebaliknya, tidak sedikit pula masyarakat yang memiliki rekening dan mengantongi kartu debit (ATM), tapi menganggap transaksi keuangan melalui ATM akan dikenai biaya atministrasi. Selain itu, alasan lain rendahnya tingkat pembayaran dengan sistem nontunai ditengarai terjadi akibat minimnya mesin EDC (electronic data capture) yang dipasang di pusat perbelanjaan dan restoran.
Artinya, mesin BDC yang terpasang di tempat perbelanjaan itu hanya milik bank- bank tertentu. Tidak hanya itu, tidak jarang pula mesin ADC yang terpasang di tempat perbelanjaan modern tidak berfungsi secara optimal lantaran terkendala signal dan lain-lain.
Bahkan, ada pula kasir yang tidak bisa mengoperasikan mesin ADC. “Untuk menyiasati hal itu, sosialisasi tidak hanya perlu dilakukan kepada masyarakat, tapi juga kasir,” pinta Lukman. Sekadar diketahui, GNNT merupakan terobosan yang menawarkan berbagai keuntungan.
Selain membuat transaksi ekonomi lebih mudah dan terukur, dengan pembayaran nontunai, pedagang tidak perlu repot menyediakan uang kembalian. Penerapan transaksi nontunai juga bisa mengurangi biaya pencetakan uang.
Yang paling penting adalah meminimalkan peredaran uang palsu dan tindak kejahatan yang semakin merajalela. Sementara itu, Bupati AbdulIah Azwar Anas mengatakan, agar berjalan optimal, pencanangan GNNT tersebut perlu disosialisasikan hingga tingkat paling bawah.
Bahkan, bila perlu pihak- pihak terkait menggandeng kiai atau penceramah untuk menyosialisasikan program tersebut. ”Seperti halnya gerakan Sedekah Oksigen yang dicanangkan Pemkab Banyuwangi. Gerakan tersebut mendapat dukungan luar biasa publik tidak lepas dari peran para kiai yang menyampaikan program tersebut sebelum khotbah salat Id,” pungkasnya. (radar)
