BANYUWANGI – Penghargaan tingkat nasional, terus mengalir untuk Banyuwangi. Yang terbaru, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menetapkan Pemkab Banyuwangi sebagai kabupaten terbaik dalam pengelolaan kepegawaian tingkat nasional.
Penghargaan diserahkan Kepala BKN Bima Haria kepada Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Djajat Sudrajat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2017 yang diselenggarakan BKN Rabu kemarin (10/05), di Assembly Hall Jakarta Convention Center.
Bupati Abdullah Azwar Anas berhalangan untuk menerima langsung penghargaan itu karena sedang menunaikan ibadah umrah di tanah suci Mekkah. Salah satu keunggulan Banyuwangi sukses meraih penghargaan itu adalah menerapkan e-Kinerja.
Dengan penerapan e-Kinerja, menjamin output kinerja setiap PNS. Pegawai yang menunjukkan kinerja baik akan mendapatkan reward berupa tunjangan lebih, demikian sebaliknya. Dengan sistem ini, tunjangan PNS diberikan mengacu pada kinerjanya, bukan aspek-aspek nonteknis.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Banyuwangi Djajat Sudrajat menerangkan, ada 9 indikator penilaian pengelolaan kepegawaian. Di antaranya perencanaan formasi, pelayanan pengadaan, pelayanan pensiun, pelayanan kenaikan pangkat, implementasi Computer As- sisted Test (CAT).
Termasuk pula di dalamnya, implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Selain itu, ada penilaian kompetensi, implementasi penilaian kinerja, dan komitmen pengawasan dan pengendalian. Menurut Djadjat, semua indikator itu saling dukung pada penerapan e-government.
“Secara bertahap sistem ini diterapkan hingga tingkat desa lewat program Smart Kampung. Seleksi penilaian ini dilakukan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional,” terang Djadjat.
Djadjat menambahkan, keunggulan Banyuwangi lainnya adalah telah menerapkan E-Kinerja. “Sistem ini bisa menjamin out put kinerja setiap PNS. Pegawai yang menunjukkan kinerja baik akan mendapatkan reward berupa tunjangan lebih, demikian sebaliknya.
Dengan sistem ini, tunjangan PNS diberikan mengacu pada kinerjanya, bukan aspek-aspek nonteknis” jelas Djadjat. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sih Wahyudi mengatakan, Banyuwangi juga menerapkan sejumlah inovasi, seperti e-presensi, e-document, e-SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), e-Personal, e-CAT, Anjungan Layanan Mandiri Pegawai dan SMS Gateway.
“Itu semua untuk mengefektifkan pelayanan kepegawaian, sehingga bisa menjadi stimulan bagi peningkatan pelayanan publik,” jelas Sih. (radar)
