sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Rencana rasionalisasi sekitar 9.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sinyal serius bagi keberlanjutan pelayanan publik di daerah tersebut.
Kebijakan ini muncul sebagai konsekuensi dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang membatasi belanja pegawai daerah maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Aturan tersebut akan diberlakukan secara penuh mulai 2027. Secara prinsip, pengendalian belanja pegawai memang penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah.
Namun ketika aturan tersebut diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi nyata daerah, kebijakan itu justru berpotensi menimbulkan persoalan baru yang jauh lebih kompleks.
Beban Fiskal Berat bagi Daerah
NTT merupakan daerah dengan kapasitas fiskal yang relatif terbatas, tetapi kebutuhan pelayanan publiknya sangat tinggi, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Kondisi geografis yang luas serta penyebaran penduduk di berbagai wilayah terpencil membuat kebutuhan tenaga pelayanan publik menjadi sangat besar.
Saat ini, dari sekitar 12.000 PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, hanya sekitar 3.000 orang yang gajinya ditanggung oleh pemerintah pusat. Sementara itu, sekitar 9.000 PPPK lainnya harus dibiayai melalui APBD provinsi.
Beban inilah yang dinilai terlalu berat bagi keuangan daerah. Pemerintah provinsi bahkan telah melakukan simulasi pengurangan belanja pegawai hingga sekitar Rp540 miliar agar dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam UU HKPD.
Namun angka-angka fiskal tersebut tidak berdiri sendiri. Di balik angka 9.000 PPPK terdapat ribuan keluarga yang menggantungkan hidup pada pekerjaan tersebut.
Jika kebijakan rasionalisasi benar-benar dilakukan, dampaknya bukan hanya pada para pegawai, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Guru dan Tenaga Kesehatan Terancam
Sebagian besar PPPK yang terancam rasionalisasi berasal dari sektor vital, yakni guru dan tenaga kesehatan. Kedua sektor ini merupakan tulang punggung pelayanan publik di daerah.
Dalam sektor pendidikan, guru adalah aktor utama dalam proses pembelajaran. Pemerintah memang dapat menjalankan berbagai program bantuan sosial untuk siswa, mulai dari bantuan pendidikan hingga program makanan bergizi di sekolah.
Namun semua program tersebut akan kehilangan makna jika proses belajar mengajar tidak berjalan optimal karena kekurangan tenaga pendidik.
Memberikan bantuan kepada siswa tanpa memastikan keberlangsungan pendidikan yang berkualitas merupakan kebijakan yang timpang.
Page 2
Anggota DPR RI dan DPD RI dari daerah pemilihan NTT memiliki tanggung jawab politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka wakili.
Selain itu, berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk organisasi kepemudaan dan kelompok masyarakat lainnya, juga perlu ikut bersuara agar persoalan ini mendapatkan perhatian yang serius.
Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda juga tidak boleh bersikap apatis terhadap persoalan yang terjadi di daerahnya.
Sangat mungkin di antara mereka terdapat keluarga yang bergantung pada pekerjaan sebagai PPPK.
Ketika kalangan akademik tidak menunjukkan kepedulian terhadap persoalan sosial seperti ini, maka peran moral pendidikan tinggi dalam masyarakat menjadi dipertanyakan.
Tanggung Jawab Moral Pemimpin Agama
Di daerah seperti NTT yang memiliki kehidupan sosial berbasis komunitas yang kuat, para pemimpin agama juga memiliki peran penting dalam menyuarakan keadilan sosial.
Persoalan rasionalisasi PPPK bukan hanya masalah administratif dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga menyangkut kehidupan ribuan umat yang menggantungkan masa depan keluarga mereka pada pekerjaan tersebut.
Diam terhadap persoalan sosial yang berdampak luas sama saja dengan membiarkan ketidakadilan terjadi di tengah masyarakat.
Bukan Sekadar Persoalan Anggaran
Karena itu, persoalan rasionalisasi 9.000 PPPK di NTT tidak boleh dilihat semata sebagai angka dalam laporan anggaran pemerintah.
Ini adalah persoalan kehidupan manusia, keberlanjutan pendidikan anak-anak, serta kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Negara harus hadir bukan hanya sebagai pengatur anggaran, tetapi juga sebagai pelindung kesejahteraan rakyatnya.
Jika kebijakan fiskal justru berujung pada pengorbanan pelayanan publik dan masa depan masyarakat, maka sudah saatnya aturan tersebut dikaji ulang.
Disiplin anggaran memang penting. Namun jangan sampai disiplin tersebut harus dibayar dengan harga yang terlalu mahal: hilangnya pekerjaan ribuan orang dan melemahnya pelayanan publik di daerah. (*)
Page 3
Pendidikan tidak hanya menyangkut kebutuhan fisik anak-anak, tetapi juga menyangkut masa depan intelektual dan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Hal yang sama berlaku pada sektor kesehatan. Tenaga kesehatan di daerah seperti NTT memiliki peran sangat penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan layanan medis yang layak, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau fasilitas kesehatan.
Jika rasionalisasi tenaga kesehatan terjadi dalam jumlah besar, maka akses pelayanan kesehatan masyarakat juga berpotensi terganggu.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Dampak rasionalisasi PPPK tidak hanya berhenti pada aspek pelayanan publik. Dampak sosial dan ekonomi juga berpotensi muncul dalam skala besar.
Ketika seorang guru atau tenaga kesehatan kehilangan pekerjaan, yang terdampak bukan hanya individu tersebut. Seluruh keluarga ikut merasakan dampaknya.
Dalam banyak kasus, mereka merupakan tulang punggung ekonomi keluarga. Kehilangan pekerjaan berarti hilangnya sumber penghasilan utama rumah tangga.
Jika ribuan orang mengalami kondisi serupa secara bersamaan, risiko peningkatan angka kemiskinan dapat terjadi.
Tekanan ekonomi keluarga juga berpotensi memicu berbagai persoalan sosial lainnya, termasuk kemungkinan meningkatnya angka anak putus sekolah.
Perlu Kepekaan Kebijakan dari Pemerintah Pusat
Situasi ini menuntut adanya kepekaan kebijakan dari pemerintah pusat. Pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat memahami bahwa kebijakan fiskal nasional tidak selalu bisa diterapkan dengan pendekatan yang sama untuk semua daerah.
Daerah dengan kapasitas ekonomi kuat mungkin mampu menyesuaikan diri dengan mudah terhadap aturan pembatasan belanja pegawai.
Namun bagi daerah dengan kemampuan fiskal terbatas seperti NTT, kebijakan tersebut membutuhkan fleksibilitas dan pendekatan yang lebih kontekstual.
Upaya Pemerintah Provinsi NTT
Gubernur NTT Melki Laka Lena diketahui tengah mencari berbagai solusi untuk mengatasi persoalan ini.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah meminta pemerintah pusat mengkaji ulang penerapan aturan dalam UU HKPD.
Upaya membuka komunikasi langsung dengan kementerian terkait hingga Presiden dinilai sebagai langkah strategis untuk mencari jalan keluar terbaik.
Namun perjuangan tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah saja. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar aspirasi masyarakat NTT dapat didengar di tingkat nasional.
