Detik.com
Banyuwangi –
Terhitung sejak tahun 2020 angka kemiskinan di Banyuwangi turun pesat dari 3,73 persen menjadi 0,99 persen pada 2022. Capaian tersebut membawa Banyuwangi sebagai kabupaten yang dinilai mampu menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.
Berupa pemberian Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 senilai Rp 6,71 miliar, diserahkan Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir langsung dalam acara penyerahan tersebut yang digelar di Istana Wapres, Kamis (9/11/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah sebelumnya Banyuwangi mendapatkan DIFK pengendalian inflasi untuk kedua kalinya, pekan ini Banyuwangi kembali mendapatkan reward DIFK penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp 6,71 miliar.
“Ini adalah buah kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak. Terima kasih kepada seluruh pihak yang gotong royong dan kolaborasi mensukseskan berbagai program penurunan kemiskinan di Banyuwangi. Semoga ini menjadi berkah dan amal untuk kita semua,” kata Ipuk, Sabtu (11/11/2023).
Pemerintah pusat memberikan total insentif fiskal kemiskinan ekstrem sebesar Rp 750 miliar. Insentif ini diberikan kepada 125 daerah yang dinilai berkinerja baik dalam pengentasan kemiskinan.
“Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden, kami pergunakan insentif ini secara optimal untuk memperkuat program dan strategi penghapusan kemiskinan di daerah. Kami juga akan intensifkan sinergi dan kolaborasi antara pemkab dan dunia usaha. Dana ini juga akan kami optimalkan untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” kata Ipuk.
“Kami juga telah memanfaatkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sehingga lebih tepat sasaran dalam intervensi warga yang perlu mendapat manfaat program,” imbuhnya.
Sementara Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang juga menjabat Kepala Bappeda Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono menjelaskan, insentif tersebut dinilai berdasarkan data realisasi belanja penandaan kemiskinan ekstrem, kepatuhan dalam verifikasi data P3KE, serta kinerja penanggulangan kemiskinan daerah.
“Pada penyerahan kali ini, penghitungan insentif dilakukan berdasarkan kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem periode Januari-Juni pada tahun berjalan 2023,” kata Suyanto.
Ia membeberkan sejumlah program penurunan kemiskinan di Banyuwangi menjadi tolok ukur keberhasilan Banyuwangi. Di antaranya program yang bersifat mengurangi beban pengeluaran seperti jaminan kesehatan masyarakat miskin hingga program Rantang Kasih berupa pemberian makanan bagi lansia miskin sebatang kara.
Program lainnya ada yang sifatnya untuk meningkatkan pendapatan lewat pemberdayaan warga. Antara lain pemberian bantuan alat usaha pada pelaku usaha kecil seperti WENAK (Warung Naik Kelas). Juga ada fasilitasi perijinan usaha dan sertifikasi halal, ongkos kirim gratis, dan pendampingan UMKM.
“Kami juga ada program Jagoan Banyuwangi, inkubasi bagi anak-anak muda di bidang bisnis, teknologi digital hingga pertanian. Bagi mereka yang menang, kami sediakan modal ratusan juta rupiah. Itu semua menggerakkan dan memberdayakan ekonomi warga kurang mampu,” tambahnya.
Selain itu, Banyuwangi memiliki program memutus transmisi kemiskinan yang disasarkan untuk menjamin pendidikan bagi siswa kurang mampu. Antara lain beasiswa banyuwangi cerdas, pemberian uang saku dan tabungan bagi siswa tidak mampu.
“Dengan berbekal pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, harapannya anak-anak ini nantinya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik,” pungkas Suyanto.
Simak Video “10.860 Warga Pati Masuk Kategori Kemiskinan Ekstrem“
[Gambas:Video 20detik]
(erm/fat)
