Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Fasilitas ini menjadikan Banyuwangi sebagai daerah pertama yang menghadirkan layanan dokumen kependudukan secara digital.
Keberadaan MPP Digital ini memudahkan warga Banyuwangi mengurus 43 dokumen kependudukan. Seluruhnya cukup dengan telepon seluler (ponsel) cerdas dan bisa dicetak langsung.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Sekretaris Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo, dalam rangkaian Festival Pelayanan Publik secara resmi melakukan soft launching MPP Digital di halaman MPP Banyuwangi.
“Selamat kepada Banyuwangi yang terus berinovasi, dan kini meluncurkan Mal Pelayanan Publik Digital. Kita patut apresiasi. Pelayanan digital ini merupakan variasi pelayanan publik pada masyarakat, di mana ada yang bersifat fisik, ada yang digital, dan ada juga hibridasi,” kata Eko.
Guru Besar Universitas Indonesia itu mengatakan apa yang dilakukan Banyuwangi patut diapresiasi. Di masa mendatang ketika infrastruktur digital di Indonesia sudah kian lengkap, pelayanan publik berbasis digital pasti menjadi keniscayaan.
“Dalam lima tahun lagi bisa jadi akan terjadi perubahan digitalisasi yang besar. Akan terjadi milenialisasi besar-besaran di Indonesia, sehingga kebutuhan pelayanan publik digital menjadi keharusan,” jelas Eko.
Hal senada diutarakan oleh Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kemenpan RB Muhammad Imanuddin. Menurutnya pemerintah pusat kini konsentrasi untuk melakukan digitalisasi pelayanan.
“Setelah yang pertama membuat MPP, Banyuwangi kembali membuat terobosan membuat MPP Digital yang merupakan pertama kali di Indonesia. Selamat untuk Banyuwangi,” kata Imanuddin.
Turut hadir pula Bakorwil V Jember Imam Hidayat, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kemenpan RB Muhammad Imanuddin, dan Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Publik Kemenpan RB, Muh Yusuf Kurniawan. [rin/beq]
