sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Gelombang penolakan terhadap wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung terus bermunculan.
Terbaru, puluhan hingga ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur turun ke jalan menyuarakan penolakan tersebut.
Aksi digelar di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Kota Surabaya, Rabu (11/2/2026).
Selain isu Pilkada tidak langsung, mahasiswa juga membawa empat tuntutan lain sehingga total terdapat lima isu yang disuarakan dalam demonstrasi tersebut.
“Kami menolak kepala daerah dipilih DPRD,” tegas M Rizqi Senja Virawan, perwakilan massa aksi, saat dikonfirmasi di lokasi.
Respons atas Wacana Pilkada Tidak Langsung
Aksi ini merupakan respons atas mengemukanya kembali wacana Pilkada tidak langsung.
Isu tersebut sebelumnya disuarakan sejumlah partai politik yang menilai sistem Pilkada langsung memerlukan biaya tinggi dan kerap memicu polarisasi politik di daerah.
Namun, mahasiswa menilai gagasan tersebut berpotensi mengurangi kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
Senja menegaskan, pihaknya sengaja menyuarakan aspirasi ini karena wacana tersebut dinilai masih santer bergulir.
Mahasiswa khawatir jika Pilkada tidak langsung benar-benar diterapkan, maka mekanisme demokrasi partisipatif akan tergerus.
“Kami khawatir nanti hanya akan ada perjanjian-perjanjian politik di internal DPRD. Ketika Pilkada tetap dipilih oleh rakyat, itu justru dapat meningkatkan check and balance antara rakyat, DPRD dan kepala daerah,” jelas mahasiswa yang juga berasal dari BEM UNAIR tersebut.
Mahasiswa menilai sistem pemilihan langsung selama ini memberikan ruang kontrol publik yang lebih luas terhadap kepala daerah terpilih.
Lima Tuntutan Mahasiswa
Page 2
Page 3
Selain menolak Pilkada tidak langsung, mahasiswa membawa empat isu lain dalam aksi tersebut:
- Percepatan Reaktivasi BPJS PBI
Mahasiswa mengkritik penonaktifan kepesertaan BPJS PBI yang terjadi beberapa hari terakhir. Meski pemerintah telah menyatakan komitmen untuk mengaktifkan kembali, mahasiswa mendesak agar proses reaktivasi dipercepat.
“Jadi kami menuntut untuk mempercepat reaktivasi,” ujar Senja.
Mereka menilai kebijakan tersebut berdampak langsung pada masyarakat kurang mampu yang sangat bergantung pada layanan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- Kritik Pengangkatan Pegawai MBG Jadi PPPK
Isu berikutnya adalah terkait pengangkatan pegawai MBG menjadi PPPK. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut kurang tepat sasaran.
Menurut mereka, yang seharusnya diprioritaskan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah para guru honorer yang telah lama mengabdi.
“Tapi sampai saat ini guru belum jadi prioritas,” tambah Senja.
- Tuntutan Tanggung Jawab atas Deforestasi
Mahasiswa juga menyoroti persoalan deforestasi yang dinilai semakin merajalela di Indonesia. Mereka menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai wilayah.
Isu lingkungan ini disebut sebagai bagian penting dari agenda keadilan antargenerasi.
Isu kelima yang diangkat adalah tuntutan pembebasan tahapan politik dari kalangan aktivis yang dinilai menyuarakan kebenaran dan keadilan. Mahasiswa menyerukan agar ruang demokrasi tetap dijaga dan tidak ada kriminalisasi terhadap suara kritis.
Aksi Berlangsung Tiga Jam
Demonstrasi berlangsung sekitar tiga jam lebih. Selain orasi dari atas mobil komando, mahasiswa juga membentangkan poster serta membagikan selebaran berisi tuntutan mereka.
Suasana aksi berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat keamanan. Massa berharap aspirasi yang disampaikan melalui DPRD Jawa Timur dapat diteruskan ke pemerintah pusat.
Menurut Senja, penyampaian aspirasi melalui DPRD merupakan langkah strategis agar suara mahasiswa dapat diteruskan dalam forum resmi pemerintahan.
Gelombang penolakan terhadap wacana Pilkada tidak langsung diperkirakan masih akan terus berlanjut, seiring belum adanya keputusan final terkait perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut.
