Penyelenggara Pemda Terbaik
BANYUWANGI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memilih Kabupaten Banyuwangi sebagai nominator sepuluh besar (top 10) nasional penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik nasional tahun 2016. Pemilihan itu disampaikan Kepala Sub Direktorat (Subdit) Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPKD), Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Gensly, saat berkunjung ke Banyuwangi kemarin (8/2).
Dikatakan, Banyuwangi terpilih sebagai nominator top 10 penyelenggaraan pemerintah terbaik nasional lantaran laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) mendapat nilai sangat tinggi dari Kemendagri. Penilaian sangat tinggi itu di peroleh dari sejumlah indikator, mulai tataran pengambilan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga pelaksanaan urusan pemerintahan.
“Kami datang ke Banyuwangi untuk melihat best practice tata kelola pemerintahan. Kami ingin melihat apa saja yang telah dilakukan untuk percepatan pelayanan publik, khususnya yang pelayanan berbasis teknologi informasi (TI),” ujarnya saat berada di lounge pelayanan publik kantor Pemkab Banyuwangi.
Tim Kemendagri yang berjumlah enam orang tersebut akan mengunjungi sejumlah pelayanan publik selama dua hari penuh. Mereka akan memastikan apakah inovasi di Banyuwangi berjalan efektif dan memudahkan warga. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, memaparkan sejumlah inovasi pelayanan publik di hadapan tim Kemendagri.
Program Lahir Procot Pulang Bawa Akta dianggap sebuah inovasi dalam melayani pembuatan akta kelahiran bagi warga dalam waktu super cepat. “Penerbitan akta ini gratis dan cepat. Kalau biasanya perlu waktu hingga dua minggu, tapi dengan program itu akta akan selesai hanya dalam dua hari. Itu tentu sangat membantu warga,” kata pria yang karib disapa Yayan tersebut.
Yayan juga memaparkan program e-Village Budgeting dan e-Village Monitoring, yakni sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa. Lewat program ini bisa dipantau progres proyek fisik di setiap desa melalui sistem teknologi informasi.
Di Banyuwangi ada 189 desa, jadi tidak efektif jika kita kontrol secara manual. Melalui sistem itu, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke desa-desa. Kita bisa tahu progres pengerjaan hingga ke pelosok desa lengkap foto dan titik lokasinya melalui Google Map.
“Sehingga tidak bisa ada proyek ganda atau fiktif. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar selalu sesuai aturan,” imbuhnya. (radar)
