Banyuwangi Tak Termasuk Daerah yang Ditunda Penyaluran DAU/DBH dari Pusat

0
205

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi memastikan bahwa kabupatennya tidak termasuk daerah yang ditunda penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Dilansir dari banyuwangikab.go.id, hal itu sesuai lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 10/KM.7/2020 tertanggal 29 April 2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak Melaporkan Penyesuaian APBD Tahun 2020.

“Banyuwangi tidak termasuk daerah yang penyaluran DAU dan/atau DBH-nya ditunda, sesuai surat keputusan Menteri Keuangan,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi Samsudin, Minggu (3/5/2020) kemarin.

Loading...

Sesuai Keputusah Menkeu 10/KM/7/2020, terdapat 380 daerah se-Indonesia yang mendapat sanksi penundaan DAU dan/atau DBH.

Sanksi diberikan lantaran pemerintah daerah tidak menyampaikan laporan realokasi/penyesuaian APBD Tahun 2020 secara lengkap dan benar untuk menangani Covid-19 di daerah.

Lanjutkan Membaca : First |1 | 2 | 3 | Next → | Last