RadarBanyuwangi.id – Sejumlah mahasiswa Universitas 17 Agustus (Untag) Banyuwangi menggelar aksi di depan kantor DPRD Banyuwangi, Senin (17/2).
Aksi tersebut sebagai bentuk protes para mahasiswa adanya efesiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah.
Aksi yang digelar sejak pukul 11.00 tersebut, para mahasiswa membawa pengeras suara agar tuntutannya didengar. Setidaknya ada tujuh tuntutan yang dibawa oleh para mahasiswa.
Baca Juga: Hindari Macet Demo BEM SI, Beberapa Ruas Jalan di Jakarta yang Sebaiknya Dihindari
Dalam aksi tersebut, mereka juga menggelar aksi pembakar ban di tengah jalan. Beruntung, aparat kepolisian yang bersiaga mengamankan aksi tersebut langsung turun memadamkam api.
Aksi mereka yang berlangsung selama satu jam lebih tersebut, berhenti setelah Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto menemui para mahasiswa di tengah jalan.
Mereka duduk bersama sembari di tengah jalan untuk membahas langkah dewan dalam menyampaikam aspirasi para mahasiswa.
Ketua BEM Untag Banyuwangi, Deni Oktaviano Pratama mengatakan, dunia pendidikan yang menjadi tombak pembangunan generasi penerus bukannya ditambah anggaranya justru juga ikut dipangkas.
Sehingga mereka menilai, pemangkasan dana untuk program pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah.
Baca Juga: Cara Daftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025, Buruan! Seleksi Digelar 1 Juli
Seperti berkurangnya jumlah tenaga pengajar, terbatasnya fasilitas pendidikan, dan tidak memadainya buku serta alat pembelajaran.
“Selain itu, banyak sekolah yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan program beasiswa dan peningkatan kualitas pengajaran,” katanya.
Olehkarena itu, lanjut Deni, mahasiswa menuntut pemerintah agar fokus meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia untuk dijadikan skala prioritas.
‘’Kami menuntut agar anggaran untuk sektor pendidikan diprioritaskan dan tidak mengalami pemangkasan. Karena ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,” tegasnya.
Page 2
Tidak hanya itu, masih kata Deni, mahasiswa juga menuntut sega bentuk kasus kekerasan di institusi pendidikan. Bahkan menolak segala bentuk kenaikan UKT dan biaya pendidikan akibat pemangkasan anggaran. Mahasiswa juga meminta agar gaji honorer tenaga kerja pendidik seperti guru dan dosen ditingkatkan untuk kesejahteraan mereka.
Baca Juga: Manajemen Emosi Orang Tua dan Guru Diangkat Menjadi Tema Parenting
“Kami mendesak Presiden Prabowo beserta pemerintah pusat untuk mengkaji kebijakan lebih dalam mengenai efisiensi anggaran yang berlaku,” tegasnya.
Surat tuntutan mahasiswa telah diterima oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto saat menemui massa aksi.
Michael mengaku semua tuntutan mahasiswa masuk akal, dan pihaknya berjanji akan meneruskan ke pemerintah pusat.
“Semua tuntutan ini masuk akal, supaya pendidikan tidak dipangkas habis-habisan. Bahkan harus ditambah, yang lain dipangkas boleh tapi pendidikan tidak boleh,” sebutnya.
Menurut Michael, dari dulu dewan telah menyuarakan nasib guru honorer supaya gaji mereka diperhatikan. Sehingga para guru bisa maksimal untuk mengajar para penerus bangsa.
Baca Juga: Tagar ’IndonesiaGelap’ Trending di X, Apa Artinya?
“Kami akan meneruskan ke Presiden, sementara yang bisa diatasi di tingkat daerah mengenai gaji honorer dan sebagainya kita akan berbicara dengan Bupati,” pungkasnya.
Berikut 7 tuntutan mahasiswa dalam demo Senin siang (17/2/25):
- Meningkatkan Mutu Kualitas Pendidikan: Mahasiswa menuntut agar peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas utama, dengan fokus pada pengembangan kurikulum, fasilitas, dan pengajaran.
- Menolak IUP Tambang di Kampus: Tuntutan ini menegaskan penolakan terhadap izin usaha pertambangan yang diberikan kepada institusi pendidikan, yang dianggap dapat merusak integritas akademik dan lingkungan.
- Prioritas Anggaran Pendidikan: Mahasiswa meminta agar anggaran untuk pendidikan tidak dipangkas dan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 20 tahun 2023, yang menetapkan minimal 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan.
- Tindak Tegas Kekerasan Seksual: Tuntutan ini menyerukan tindakan tegas terhadap kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua mahasiswa.
- Menolak Kenaikan UKT dan Biaya Pendidikan: Mahasiswa menolak segala bentuk kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya pendidikan yang disebabkan oleh pemangkasan anggaran.
- Mendesak Kajian Kebijakan Anggaran: Tuntutan ini meminta presiden dan pemerintah untuk melakukan kajian mendalam mengenai efisiensi anggaran yang ada, agar tidak berdampak negatif pada sektor pendidikan.
- Meningkatkan Gaji Honorer: Mahasiswa menuntut peningkatan gaji bagi tenaga pendidik honorer, seperti guru dan dosen, sesuai dengan ketentuan dalam UU Guru dan Dosen yang menjamin penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum.
Tuntutan-tuntutan ini menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik, serta harapan untuk perbaikan kebijakan pendidikan di Indonesia. (rio)
Page 3
RadarBanyuwangi.id – Sejumlah mahasiswa Universitas 17 Agustus (Untag) Banyuwangi menggelar aksi di depan kantor DPRD Banyuwangi, Senin (17/2).
Aksi tersebut sebagai bentuk protes para mahasiswa adanya efesiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah.
Aksi yang digelar sejak pukul 11.00 tersebut, para mahasiswa membawa pengeras suara agar tuntutannya didengar. Setidaknya ada tujuh tuntutan yang dibawa oleh para mahasiswa.
Baca Juga: Hindari Macet Demo BEM SI, Beberapa Ruas Jalan di Jakarta yang Sebaiknya Dihindari
Dalam aksi tersebut, mereka juga menggelar aksi pembakar ban di tengah jalan. Beruntung, aparat kepolisian yang bersiaga mengamankan aksi tersebut langsung turun memadamkam api.
Aksi mereka yang berlangsung selama satu jam lebih tersebut, berhenti setelah Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto menemui para mahasiswa di tengah jalan.
Mereka duduk bersama sembari di tengah jalan untuk membahas langkah dewan dalam menyampaikam aspirasi para mahasiswa.
Ketua BEM Untag Banyuwangi, Deni Oktaviano Pratama mengatakan, dunia pendidikan yang menjadi tombak pembangunan generasi penerus bukannya ditambah anggaranya justru juga ikut dipangkas.
Sehingga mereka menilai, pemangkasan dana untuk program pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah.
Baca Juga: Cara Daftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025, Buruan! Seleksi Digelar 1 Juli
Seperti berkurangnya jumlah tenaga pengajar, terbatasnya fasilitas pendidikan, dan tidak memadainya buku serta alat pembelajaran.
“Selain itu, banyak sekolah yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan program beasiswa dan peningkatan kualitas pengajaran,” katanya.
Olehkarena itu, lanjut Deni, mahasiswa menuntut pemerintah agar fokus meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia untuk dijadikan skala prioritas.
‘’Kami menuntut agar anggaran untuk sektor pendidikan diprioritaskan dan tidak mengalami pemangkasan. Karena ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,” tegasnya.
