Tayang: Senin, 16 Desember 2024 14:06 WIB
lihat foto 
TRIBUNJATIM.COM/AFLAHUL ABIDIN
Pembahasan pengusulan UMK Banyuwangi 2025, Senin (16/12/2024)
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Aflahul Abidin
TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI – Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2025 diusulkan naik 6,5 persen.
Besaran tersebut disesuaikan dengan persentase kenaikan upah minimum yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Parindustrian (Disnakertransperin) Banyuwangi Muhammad Rusdi mengatakan, usulan kenaikan UMK Banyuwangi telah dibahas bersama Dewan Pengupah setempat.
Perwakilan pemerintah kabupaten, pengusaha, buruh, dan pakar telah bertemu untuk membahas besaran nilai UMK yang akan diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jatim pada pekan lalu.
Baca juga: Jadi Tuan Rumah ABBWI-ABBI 2024, Bupati Ipuk Sebut Momentum Promosikan Banyuwangi
Pada 2024, UMK Banyuwangi berada di angka Rp 2.638.638. Jika naik 6,5 persen, artinya UMK Banyuwangi tahun mendatang diusulkan naik sebesar Rp 2.810.138.
Rusdi mengatakan, usulan kenaikan 6,5 persen telah disepakati oleh para anggota dewan pakar. Termasuk kalangan pengusaha dan buruh. Baik pengusaha maupun buruh, kata dia, tak ada yang menolak dengan besaran usulan upah minimum yang telah ditentukan.
Usulan tersebut juga telah dikirim ke Pemprov Jatim untuk ditindaklanjuti. Nilai akhir besaran kenaikan UMK akan ditetapkan oleh Pemprov dalam beberapa waktu mendatang. Meski diusulkan naik 6.5 persen, besaran nilai UMK 2025 Banyuwangi bisa berubah sesuai keputusan Pemprov.
Baca juga: Wamenpar Ni Luh Puspa Tinjau Kesiapan Nataru 2025 di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Begini Hasilnya
“Nantinya, setelah menerima surat keputusan dari pemerintah provinsi, kami akan sosialisasikan ke perusahaan-perusahaan di Banyuwangi,” lanjutnya.
Jika telah ditetapkan, pengusaha wajib membayar pegawai dengan upah minimum sesuai UMK mulai Januari 2025. Rusdi menyebut, tak ada aturan penangguhan pelaksanaan UMK bagi perusahaan seperti beberapa tahun lalu.
“Jika perusahaan tak sanggup membayar sesuai UMK, mereka harus mengkomunikasikannya dengan para pekerja. Dan harus dengan laporan keuangan untuk menunjukkan bahwa mereka memang tak mampu membayar sesuai UMK,” terang dia.
