BANYUWANGI – Krisis pegawai negeri sipil (PNS) yang terjadi di Pemkab Banyuwangi ternyata tidak hanya berdampak terhadap kekosongan jabatan struktural, tapi juga berdampak terhadap kekosongan tenaga fungsional. Seperti yang terjadi di lingkungan Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan (Dispertahutbun) Banyuwangi. Saat ini, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengurusi sektor pertanian tersebut kekurangan tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL).
Sejatinya, Dispertahutbun membutuhkan se kitar 217 PPL. Namun, stok PPL yang ada saat ini di Banyuwangi tinggal 118 orang. “Semula PPL kita lengkap 217 orang. Namun, karena banyak yang pensiun, sekarang hanya ter sisa 118,” ujar Kepala Dispertahutbun Banyuwangi, Ikrori Hudanto, kemarin (28/5). Awal tahun 2013 lalu, tenaga PPL masih ter sisa 124 orang.
Jumlah itu kini menyusut menjadi 118 karena enam PPL sudah memasuki masa purna tugas sebagai PNS Walau membutuhkan 217 tenaga PPL, beruntung Dispertahutbun kini terbantu tenaga harian lepas (THL) PPL Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Saat ini, jumlah THL PPL Kementan yang bertugas di Banyuwangi berjumlah 58 orang. “Sehingga, petugas PPL yang tersedia sekarang men capai 176 orang,” kata Ikrori.
Dengan THL PPL itu, kini Dispertahutbun hanya kekurangan 41 tenaga PPL. Namun demi kian, THL Kementan itu tidak bisa diandalkan sepenuhnya sebagai penyuluh pertanian. Sebab, THL PPL itu tidak selamanya bertugas di Banyuwangi, melainkan hanya sepuluh bulan. Kalau masa penugasan mereka sudah ha bis, maka secara otomatis ke kurangan petugas PPL akan terjadi lagi.
Jumlah PPL yang dibutuhkan se banyak 217 tenaga itu, kata Ikrori, mengacu jumlah desa/ kelurahan di Banyuwangi. Setiap desa/kelurahan membutuhkan satu petugas PPL. “Jumlah desa/kelurahan di Banyuwangi 217 desa, sehingga butuh 217 PPL,” ungkapnya. Saat ini beberapa desa di wilayah Banyuwangi Utara tidak punya PPL. Beruntung, beberapa desa yang tidak punya PPL itu terbantu PPL di Kecamatan Banyuwangi.
Lantaran luas lahan pertanian di Kecamatan Banyuwangi tidak seluas kecamatan lain, sehingga petugas PPL Kecamatan Banyu wangi bisa di perbantukan ke kecamatan lain. “Setiap tahun petugas PPL kita terus menyusut karena pensiun,” tambah Ikrori. Sekadar diketahui, sudah hampir dua tahun ini Banyuwangi mendapat moratorium pengangkatan CPNS.
Kebijakan pemerintah pusat itu berdampak ter hadap kekosongan jabatan struktural di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Selain menyebabkan krisis pejabat struktural, moratorium itu juga berdampak pada kekosongan pejabat fungsional di lingkungan Dinas PKP.
Jika mo ratorium pengangkatan CPNS itu terus berlanjut, maka Ba nyuwangi terancam tidak me miliki tenaga PPL. Padahal, kontribusi sektor pertanian pada produk do mes tik regional bruto (PDRB) cukup besar. Pada tahun 2011 kontribusi sektor pertanian mencapai 46,27 persen, dan pada tahun 2012 45,54 persen. (radar)
