sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Ketegangan mewarnai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/12/2025).
Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, secara terbuka meminta Raja Juli mengundurkan diri apabila tidak mampu mengatasi persoalan kehutanan dan kerusakan lingkungan yang dinilai memperburuk bencana di Indonesia.
Baca Juga: Cara Membuat YouTube Recap 2025 dan Penjelasan 14 Tipe Kepribadian Tontonannya
Dalam rapat tersebut, Usman menyoroti persoalan izin pelepasan kawasan hutan, khususnya di Pulau Sumatera.
Ia menilai situasi bencana banjir bandang dan longsor seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk menghentikan seluruh bentuk perizinan yang berpotensi memperluas kerusakan.
Usman juga mempertanyakan komitmen Kementerian Kehutanan dalam melakukan reboisasi pada wilayah-wilayah yang telah gundul.
Ia mencontohkan kasus di Tapanuli Selatan yang tetap menerima izin pelepasan kawasan hutan meskipun sebelumnya dinyatakan akan dihentikan.
Menurutnya, inkonsistensi kebijakan menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketidaktepatan arah kebijakan kehutanan.
Oleh karena itu, Usman menilai Menhut tidak memahami prinsip pengelolaan hutan secara menyeluruh.
Baca Juga: Pemuncak Serie A Tersingkir dari Coppa Italia! AC Milan Digasak Lazio, Zaccagni Jadi Penentu di Menit Akhir
Menhut Tegaskan Tidak Pernah Keluarkan Izin Penebangan Baru
Menanggapi kritik tersebut, Raja Juli Antoni menyatakan tidak pernah menerbitkan izin penebangan hutan sepanjang masa jabatannya.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakannya mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar kawasan hutan dijaga ketat dan pelanggaran fungsi hutan ditindak tegas.
Raja Juli juga menjelaskan bahwa izin yang diterbitkan justru berkaitan dengan pemanfaatan jasa lingkungan dan restorasi ekosistem, bukan penebangan kayu atau pengurangan status kawasan hutan.
Ia memastikan tidak ada satu pun keputusan yang melepas kawasan hutan di tiga provinsi yang sedang terdampak bencana.
Page 2
Rapat tersebut diselenggarakan dalam konteks bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 770 korban meninggal dan 463 orang masih hilang.
Lebih dari 3,2 juta warga terdampak oleh banjir bandang dan tanah longsor yang menghancurkan ribuan rumah serta fasilitas umum.
Kerusakan parah pada jembatan, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan memperlihatkan skala bencana yang luar biasa.
Kondisi ini mendorong berbagai pihak mempertanyakan efektivitas pengelolaan lingkungan dan mitigasi risiko bencana.
Baca Juga: Gol Telat Magassa Bikin Old Trafford Bergemuruh: Manchester United Gagal Menang, Suporter Panas!
Greenpeace: Ini Bukan Takdir, Melainkan Kegagalan Kebijakan
Di luar parlemen, kritik juga datang dari Greenpeace Indonesia.
Organisasi lingkungan tersebut menyebut bencana di Sumatera sebagai bukti kegagalan negara dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Greenpeace mendesak tiga menteri terkait, Menteri Kehutanan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, untuk meminta maaf dan mengundurkan diri.
Menurut Greenpeace, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, pembalakan liar, dan lemahnya penegakan hukum telah memperkuat potensi terjadinya bencana ekologis.
Temuan gelondongan kayu hasil gergaji yang terbawa banjir, terutama di kawasan Batang Toru, memperkuat dugaan adanya praktik ilegal yang luput dari pengawasan pemerintah.
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Ketegangan mewarnai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/12/2025).
Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, secara terbuka meminta Raja Juli mengundurkan diri apabila tidak mampu mengatasi persoalan kehutanan dan kerusakan lingkungan yang dinilai memperburuk bencana di Indonesia.
Baca Juga: Cara Membuat YouTube Recap 2025 dan Penjelasan 14 Tipe Kepribadian Tontonannya
Dalam rapat tersebut, Usman menyoroti persoalan izin pelepasan kawasan hutan, khususnya di Pulau Sumatera.
Ia menilai situasi bencana banjir bandang dan longsor seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk menghentikan seluruh bentuk perizinan yang berpotensi memperluas kerusakan.
Usman juga mempertanyakan komitmen Kementerian Kehutanan dalam melakukan reboisasi pada wilayah-wilayah yang telah gundul.
Ia mencontohkan kasus di Tapanuli Selatan yang tetap menerima izin pelepasan kawasan hutan meskipun sebelumnya dinyatakan akan dihentikan.
Menurutnya, inkonsistensi kebijakan menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketidaktepatan arah kebijakan kehutanan.
Oleh karena itu, Usman menilai Menhut tidak memahami prinsip pengelolaan hutan secara menyeluruh.
Baca Juga: Pemuncak Serie A Tersingkir dari Coppa Italia! AC Milan Digasak Lazio, Zaccagni Jadi Penentu di Menit Akhir
Menhut Tegaskan Tidak Pernah Keluarkan Izin Penebangan Baru
Menanggapi kritik tersebut, Raja Juli Antoni menyatakan tidak pernah menerbitkan izin penebangan hutan sepanjang masa jabatannya.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakannya mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar kawasan hutan dijaga ketat dan pelanggaran fungsi hutan ditindak tegas.
Raja Juli juga menjelaskan bahwa izin yang diterbitkan justru berkaitan dengan pemanfaatan jasa lingkungan dan restorasi ekosistem, bukan penebangan kayu atau pengurangan status kawasan hutan.
Ia memastikan tidak ada satu pun keputusan yang melepas kawasan hutan di tiga provinsi yang sedang terdampak bencana.
