sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Transisi penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama Republik Indonesia ke Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia langsung dihadapkan pada ujian besar.
Memasuki musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah memanas akibat eskalasi konflik yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan jemaah.
Pemerintah Indonesia kini dihadapkan pada dilema besar: memastikan keselamatan ratusan ribu jemaah sekaligus menjaga keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji yang telah dipersiapkan jauh hari.
Menyikapi kondisi tersebut, Kemenhaj RI telah menyiapkan tiga skenario mitigasi sebagai langkah antisipasi jika konflik terus berkembang.
Ketua Komisi Nasional Haji, Mustolih Siradj, menilai penyelenggaraan haji tahun ini berada pada titik persimpangan yang tidak mudah.
Di satu sisi, keselamatan jemaah merupakan prioritas mutlak. Namun di sisi lain, pembatalan sepihak justru bisa memicu dampak sistemik yang luas.
“Keselamatan jemaah itu di atas segala-galanya. Namun, kalau ibadah haji ini sampai dibatalkan atau kita tidak mengirimkan misi haji pada 2026, dampaknya akan sangat serius, terutama penumpukan antrean jemaah yang semakin tak terkendali,” ujar Mustolih di Jakarta, Kamis (12/3).
Dilema Besar Pemerintah
Indonesia merupakan negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Pada musim haji 2026, jumlah jemaah yang dijadwalkan berangkat mencapai sekitar 221 ribu orang.
Mustolih menjelaskan bahwa pembatalan pemberangkatan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga menyangkut konsekuensi finansial yang besar.
Pemerintah telah menyetorkan berbagai komitmen pembayaran kepada pihak penyedia layanan di Arab Saudi.
Dana yang telah dibayarkan mencakup biaya penerbangan, pemesanan hotel, konsumsi, transportasi darat, hingga layanan di kawasan Masyair seperti Mina dan Arafah. Nilainya mencapai triliunan rupiah.
Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah Indonesia tidak terburu-buru mengambil keputusan sepihak yang berpotensi menimbulkan kesan bahwa pembatalan datang dari negara pengirim.
“Sampai hari ini, pemerintah Arab Saudi masih menyatakan siap menyelenggarakan ibadah haji. Komunikasi ini yang harus terus dijaga,” tegasnya.
Page 2
“Jika Arab Saudi menyatakan kondisi aman dan haji tetap digelar, maka tugas kita adalah meminta jaminan keamanan penuh. Apalagi Indonesia adalah pengirim jemaah terbesar di dunia,” pungkasnya.
Tiga Skenario Mitigasi Haji 2026
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI, Kemenhaj RI memaparkan tiga skenario mitigasi yang disiapkan untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.
- Skenario Tetap Berangkat dengan Mitigasi Ekstra
Pada skenario ini, jemaah haji Indonesia tetap diberangkatkan sesuai jadwal. Namun pemerintah akan melakukan pengalihan rute penerbangan menuju jalur yang dinilai lebih aman.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat diplomasi dengan Arab Saudi dan negara-negara terkait untuk memastikan adanya “koridor aman” bagi jemaah haji sebagai warga sipil non-kombatan.
Kemenhaj juga menyiapkan protokol evakuasi darurat jika situasi keamanan berubah secara mendadak.
- Skenario Indonesia Membatalkan Sepihak
Dalam opsi kedua, Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah meski Arab Saudi tetap membuka pelaksanaan ibadah haji.
Jika skenario ini terjadi, pemerintah harus melakukan negosiasi intensif dengan berbagai pihak di Arab Saudi untuk memastikan dana layanan yang telah disetor tidak hangus.
Nilai dana yang harus dinegosiasikan mencapai triliunan rupiah karena mencakup kontrak layanan haji secara menyeluruh.
- Skenario Arab Saudi Menutup Akses Haji
Skenario terakhir adalah jika pemerintah Arab Saudi secara resmi meniadakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Jika itu terjadi, fokus pemerintah Indonesia akan bergeser pada perlindungan hak jemaah, termasuk memastikan pengembalian dana setoran haji secara penuh.
Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan strategi untuk mengelola lonjakan antrean jemaah pada tahun-tahun berikutnya.
Dengan berbagai kemungkinan tersebut, pemerintah kini terus memantau perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah.
Keputusan akhir terkait pemberangkatan jemaah haji Indonesia pada 2026 dipastikan akan mempertimbangkan aspek keselamatan, diplomasi internasional, serta kepentingan jutaan calon jemaah yang telah lama menunggu giliran berangkat ke Tanah Suci. (*)
Page 3
Menurut Mustolih, sejumlah negara dengan populasi muslim besar juga belum mengeluarkan sikap resmi terkait kemungkinan pembatalan ibadah haji tahun ini. Beberapa di antaranya adalah Malaysia, Brunei Darussalam, dan Pakistan.
Bukan Hanya Urusan Kemenhaj
Mustolih menegaskan bahwa keputusan strategis mengenai pemberangkatan jemaah haji tidak bisa hanya dipikul oleh satu kementerian saja.
Keputusan tersebut harus melibatkan berbagai institusi negara yang memiliki kewenangan dalam aspek diplomasi, keamanan, dan intelijen.
Ia menilai keterlibatan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menjadi sangat penting untuk menjaga komunikasi diplomatik dengan pemerintah Arab Saudi.
Selain itu, badan intelijen strategis dan unsur militer juga diperlukan untuk memetakan potensi risiko keamanan di kawasan konflik.
“Harus ada koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Mulai dari diplomasi luar negeri hingga analisis keamanan yang dikoordinasikan oleh TNI agar peta situasi bisa dibaca secara akurat,” jelasnya.
Belajar dari Sejarah
Dalam catatan sejarah, ibadah haji sebenarnya kerap berlangsung di tengah situasi konflik global.
Mustolih mengingatkan bahwa bahkan pada masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II, pelaksanaan ibadah haji tetap berjalan.
Hal serupa juga terjadi pada masa Perang Teluk 1990 yang melibatkan ketegangan antara negara-negara di kawasan Teluk.
Saat itu, pengiriman jemaah haji asal Indonesia tetap berlangsung meski situasi geopolitik tidak stabil.
Meski demikian, ia mengakui bahwa karakter konflik modern berbeda. Teknologi perang jarak jauh dan sistem persenjataan canggih membuat potensi ancaman menjadi lebih kompleks dibanding masa lalu.
“Preseden sejarah itu tetap bisa menjadi bahan pertimbangan. Namun kalkulasi keamanan harus dilakukan secara sangat matang,” kata Mustolih.
Ia menegaskan bahwa sikap Indonesia sangat bergantung pada keputusan pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah penyelenggara ibadah haji.
