DPA Selesai setelah Tiga Kali Warning
BANYUWANGI – Setelah dua kali mundur dari deadline, doku men pelaksanaan anggaran (DPA) akhirnya tuntas. Dengan tuntasnya penyusunan DPA, maka anggaran APBD 2013 sudah bisa dilaksanakan. Sebelumnya, realisasi anggaran APBD 2013 terhalang belum tuntasnya penyusunan DPA. Setelah lolos verifi kasi Gu bernur Jatim, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) lang sung mengebut penyusunan DPA. TAPD men-dead line semua satuan kerja pe rangkat daerah (SKPD) merampungkan DPA 16 Januari 2013. Hanya saja, beberapa SKPD gagal me rampungkan DPA sesuai deadline.
SKPD yang sudah me rampung kan DPA 100 persen baru se kitar 45 SKPD dari total 87 SKPD. Gagal melampaui target pertama, TAPD memberikan dead line kedua, yakni DPA harus tuntas akhir Januari. Deadline kedua ternyata juga tidak berhasil SKPD masih lemot dan tidak bisa menuntaskan DPA 100 persen. Dua kali deadline gagal ter lampaui, TAPD pasang deadline ketiga, yakni 4 Februari 2013. Baru pada deadline ketiga itu SKPD berhasil merampungkan tugas rutinnya itu. “Sekarang sudah be res semua. Semua TAPD su dah rampung diverifikasi,” ung kap Wakil Ketua TAPD,
Agus Siswanto, kemarin (8/4). Meski TAPD sudah rampung, tapi kegiatan APBD tidak otomatis bisa dilaksanakan. Sebab, kegiatan APBD harus melalui pro ses tender terlebih dahulu. “Sekarang panitia lelang sedang konsolidasi untuk mempersiapkan pelaksanaan lelang,” kata Agus. Panitia lelang sudah terbentuk sejak Januari lalu. Komposisi pa nitia mengalami perubahan dari kegiatan anggaran 2012 lalu. Tahun lalu, ketua lelang di pegang Partana. Pada tahun anggaran 2013, ketua lelang diberikan kepada Reza Al-Fahroby yang tahun se belumnya menjabat sebagai wakil ketua lelang.
Tidak hanya itu, pada tahun anggaran 2013 ini, komposisi anggota panitia lelang dirombak besar-besaran. Tahun lalu panitia lelang berasal dari bebe rapa SKPD di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Tahun ini, anggota panitia lelang di bawah komando bagian pembangunan. “Semua panitia lelang akan dimutasi menjadi staf bagian pembangunan,” tegas Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Slamet Kariyono. Perubahan komposisi itu, kata Slamet, demi memudahkan koordinasi sesama panitia lelang. Jika disatukan dalam satu bagian, kerja panitia diharapkan lebih cepat dan akurat. “Kita ingin pelayanan di kantor lelang cepat, tepat, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Slamet. (radar)
