Kemenkumham Puji Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Banyuwangi

0
181

BANYUWANGI –  Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI memberikan apresiasi pada pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi.

Dilansir dari banyuwangikab.go.id, Banyuwangi dinilai berhasil mengelola JDIH secara terintegrasi dan mandiri.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kemenkumham RI, Drs. Yasmon M.L.S saat menjadi pemateri pada kegiatan pembinaan kepada admin JDIH se Kabupaten yang digelar oleh Pemkab Banyuwangi pada Rabu (26/2/2020) kemarin.

“Kami kemarin menghadirkan Bapak Yasmon sebagai salah satu pengisi materi pada kegiatan pembinaan admin JDIH se kabupaten. Selain memberikan materi dan wawasan kepada anggota, kami bersyukur Pak Yasmon juga memberikan apresiasi positif pada pengelolaan JDIH daerah,” kata Kepala Bagian Hukum Banyuwangi Hagni Ngesti Sriredjeki saat dihubungi Kamis (27/2/2020).

Yasmon mengatakan jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Indonesia, pengelolaan JDIH kabupaten Banyuwangi telah memiliki beberapa keunggulan.

Lanjutkan Membaca : First |1 | 2 | 3 | ... | Next → | Last

Baca :
Sampaikan LKPJ Secara Virtual, Bupati Anas Sebut Kemiskinan Banyuwangi Turun 7,52 Persen