BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meraih penghargaan People of the Year 2019 kategori Government Officer of the Year dari salah satu televisi nasional.
Dilansir dari banyuwangikab.go.id, penghargaan tersebut diraih Bupati Anas karena dinilai sukses membawa kemajuan di daerah, khususnya dengan memberikan pelayanan publik kepada warga.
“Saya bersyukur kerja bersama yang dilakukan oleh segenap birokrasi daerah untuk memberikan pelayan publik terbaik mendapat apresiasi dari banyak pihak,” ungkap Bupati Anas, Senin (25/12/2019).
“Semua prestasi dan kinerja di Banyuwangi adalah karena adanya kerja bersama dan sinergi dari banyak pihak. Terima kasih kepada birokrasi daerah yang telah menjadi tim yang hebat sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal bagi warga. Terima kasih kepada seluruh warga Banyuwangi yang telah mendukung kami selama ini,” imbuhnya.
Penghargaan Government of the Year tersebut diserahkan kepada Bupati Anas pada Minggu (24/12/2019) di Jakarta.
Selain Bupati Anas, terdapat sejumlah tokoh inspiratif yang juga mendapatkan penghargaan People of the Year 2019. Figur-figur dinobatkan sebagai People of the Year atas kiprah dan sumbangsihnya kepada Indonesia di bidang masing-masing.
Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, CEO Ruangguru dan staf khusus Presiden Adamas Belva, Dirut PT Wijaya Karya Tbk Tumiyana, dan founder Foodbank of Indonesia Hendro Utomo.
“Penghargaan ini menjadi pelecut bagi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah,” kata Bupati Anas.
“Tentu Banyuwangi masih punya banyak kekurangan, ada PR sangat banyak, namun bertahap akan terus kami sempurnakan,” imbuhnya.
Bupati Anas menjelaskan, pelayanan publik merupakan salah satu fokus yang dibenahi Banyuwangi. Pembenahan pun dilakukan mulai dari lini desa dengan meluncurkan program ‘Smart Kampung’, yakni pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
Saat ini, sudah seluruh desa di Banyuwangi sejumlah 189 desa yang telah teraliri internet berbasis serat optik. Berkat TI, pelayanan publik lebih cepat dilakukan di desa. Banyak dokumen yang dulu mensyaratkan perizinan tingkat kecamatan kini bisa dilakukan di desa. Termasuk dokumen untuk akses total layanan kesehatan bagi warga miskin.
Kini, juga sudah banyak ditemui di desa di Banyuwangi warga mengurus dokumen secara mandiri tanpa harus diurus petugas.
Selain itu, ada Mal Pelayanan Publik, yang mengintegrasikan 203 dokumen/izin dalam satu atap, mulai layanan administrasi kependudukan hingga perizinan daerah.
“Mal Pelayanan Publik ini juga dihadirkan di tingkat kecamatan lewat Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Genteng,” jelas Bupati Anas.
“Ini adalah unit pelayanan publik pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan pasar tradisional. Sehingga warga bisa mengurus dokumen sembari berbelanja,” pungkasnya.
