RADARBANYUWANGI.ID – Persoalan alih fungsi komoditas di area HGU Perkebunan Kalibendo Banyuwangi masih berlanjut.
Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Pangan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Satpol PP Banyuwangi melakukan sidak di Perkebunan Kalibendo, Selasa (29/4).
Kedatangan para pejabat tersebut untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait alih fungsi komoditas di atas lahan Perkebunan Kalibendo.
Rapat dengar pendapat (hearing) oleh Komisi 4 DPRD Banyuwangi beberapa bulan lalu menghasilkan keputusan agar aktivitas penanaman di Perkebunan Kalibendo dihentikan.
”Kegiatan ini adalah tinjau lapang bersama dalam rangka monitoring dan evaluasi di Perkebunan Kalibendo,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi Ilham Juanda.
Baca Juga: Minta HGU Perkebunan Kalibendo Segera Dievaluasi, Warga Kampunganyar Banyuwangi Gelar Aksi Demo
Dalam sidak tersebut, sejumlah perwakilan SKPD turun langsung melihat sejumlah lahan di Perkebunan Kalibendo. Mereka menemukan sejumlah lahan yang masih ditanami tanaman hortikultura.
Pantaun Jawa Pos Radar Banyuwangi di lokasi, tim gabungan memantau Perkebunan Kalibendo menggunakan drone.
Tim mengumpulkan data untuk selanjutnya dilaporkan ke pimpinan mereka. ”Untuk hasil sidak masih kami laporkan ke pimpinan,” kata Ilham.
Sidak kemarin dihadiri Camat Glagah Joko Kuncoro, Kades Kampunganyar Suwando, serta Asosiasi GPP (Gabungan Perusahaan Perkebunan) dan Direktur Perkebunan Kalibendo Candra Sasmita.
Baca Juga: Aktivitas Perkebunan Kalibendo Masih Berlanjut, Hasil Hearing DPRD Banyuwangi Tak Berefek
Di hadapan tim gabungan, Candra menjelaskan bahwa dirinya sangat memahami aturan. Dia justru meminta ada upaya hukum jika memang ada yang tidak terima dengan yang dilakukan.
”Silakan kita selesaikan secara hukum saja, silakan lapor,” tantangnya.
Pada Jumat (10/1) lalu, Komisi 4 DPRD Banyuwangi menggelar hearing terkait masalah alih fungsi komoditas Perkebunan Kalibendo.
Page 2
Rabu, 30 April 2025 | 07:46 WIB
Page 3
RADARBANYUWANGI.ID – Persoalan alih fungsi komoditas di area HGU Perkebunan Kalibendo Banyuwangi masih berlanjut.
Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Pangan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Satpol PP Banyuwangi melakukan sidak di Perkebunan Kalibendo, Selasa (29/4).
Kedatangan para pejabat tersebut untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait alih fungsi komoditas di atas lahan Perkebunan Kalibendo.
Rapat dengar pendapat (hearing) oleh Komisi 4 DPRD Banyuwangi beberapa bulan lalu menghasilkan keputusan agar aktivitas penanaman di Perkebunan Kalibendo dihentikan.
”Kegiatan ini adalah tinjau lapang bersama dalam rangka monitoring dan evaluasi di Perkebunan Kalibendo,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi Ilham Juanda.
Baca Juga: Minta HGU Perkebunan Kalibendo Segera Dievaluasi, Warga Kampunganyar Banyuwangi Gelar Aksi Demo
Dalam sidak tersebut, sejumlah perwakilan SKPD turun langsung melihat sejumlah lahan di Perkebunan Kalibendo. Mereka menemukan sejumlah lahan yang masih ditanami tanaman hortikultura.
Pantaun Jawa Pos Radar Banyuwangi di lokasi, tim gabungan memantau Perkebunan Kalibendo menggunakan drone.
Tim mengumpulkan data untuk selanjutnya dilaporkan ke pimpinan mereka. ”Untuk hasil sidak masih kami laporkan ke pimpinan,” kata Ilham.
Sidak kemarin dihadiri Camat Glagah Joko Kuncoro, Kades Kampunganyar Suwando, serta Asosiasi GPP (Gabungan Perusahaan Perkebunan) dan Direktur Perkebunan Kalibendo Candra Sasmita.
Baca Juga: Aktivitas Perkebunan Kalibendo Masih Berlanjut, Hasil Hearing DPRD Banyuwangi Tak Berefek
Di hadapan tim gabungan, Candra menjelaskan bahwa dirinya sangat memahami aturan. Dia justru meminta ada upaya hukum jika memang ada yang tidak terima dengan yang dilakukan.
”Silakan kita selesaikan secara hukum saja, silakan lapor,” tantangnya.
Pada Jumat (10/1) lalu, Komisi 4 DPRD Banyuwangi menggelar hearing terkait masalah alih fungsi komoditas Perkebunan Kalibendo.
