Banyuwangi, Jurnalnews.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hari ini, Senin, 17 Maret 2025. Acara ini dihadiri oleh Muspida Banyuwangi, seluruh Camat se-Banyuwangi, perwakilan kelompok masyarakat, serta perwakilan pemerintah kabupaten tetangga seperti Jember, Bondowoso, Situbondo, Jembrana, Buleleng, dan Klungkung. Selain itu, melalui Zoom, acara ini juga diikuti oleh para Kepala Desa dan berbagai instansi di Kabupaten Banyuwangi.
Dr. H. Akh. Jazuli, SH., M.SI., Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Timur, hadir sebagai keynote speaker mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Jazuli menyoroti pertumbuhan indeks pembangunan di Jawa Timur, dengan Banyuwangi sebagai salah satu kabupaten yang mencatat pertumbuhan ekonomi cukup baik. Jazuli yang sebut wong pesantren dalam selingan paparannya banyak gaya ludrukan hingga suasana formal serius jadi segar penuh gelak tawa.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyampaikan dampak kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat. Salah satunya adalah penundaan program infrastruktur jalan senilai sekitar Rp 59 miliar. Meski demikian, Ipuk menegaskan bahwa Dana Desa tidak terdampak kebijakan ini. Ia mengingatkan pemerintah desa untuk tetap berhati-hati dalam pengelolaan anggaran dan fokus pada tiga prioritas utama: pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Ipuk juga menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan, serta percepatan dan penyempurnaan digitalisasi layanan publik. Selain itu, ia mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengimplementasikan budaya kerja BERAHLAK, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Sedang pimpinan DPRD yang disampaikan Bu Nikmah soroti soal penyalagunaan lahan di lereng Gunung Ijen dan Raung yang berdampak banjir dan kerugian pada pada masyarakat.Juga kurangnya dokter di puskesmas. Pejabat di kecamatan dan dinas yang banyak Plt.
“Serta pesan Ketua, karena prestasi kebersihan tolong pengelolahan sampah diperhatikan, “katanya.
Di akhir acara, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan PT. PLN (Persero) UP3 Banyuwangi. Kesepakatan ini mencakup penyediaan infrastruktur dan keandalan suplai energi listrik, serta optimasi pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik di Banyuwangi.
Selain itu, diluncurkan pula program kesehatan masyarakat bernama Inovasi Permata Hati. Program ini dirancang untuk memastikan setiap ibu yang melahirkan mendapatkan penanganan persalinan dalam 24 jam di setiap Puskesmas dan fasilitas kesehatan desa/kelurahan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Banyuwangi. (AW/AWN/JN)
