Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Pemkab Banyuwangi Rekrut 89 CPNS, Syarat IPK 3,25, Ipuk: Tidak Ada Titipan, Semua Berjalan Transparan

pemkab-banyuwangi-rekrut-89-cpns,-syarat-ipk-3,25,-ipuk:-tidak-ada-titipan,-semua-berjalan-transparan
Pemkab Banyuwangi Rekrut 89 CPNS, Syarat IPK 3,25, Ipuk: Tidak Ada Titipan, Semua Berjalan Transparan

  Radarbanyuwangi.id – Pemkab Banyuwangi kembali membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (ASN). Setelah tahun lalu membuka lowongan ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), kali ini pemerintah kabupaten ujung timur Pulau Jawa menggelar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Total formasi yang tersedia dalam rekrutmen kali ini mencapai 89 orang. Perinciannya, 36 CPNS tenaga kesehatan (nakes) dan 53 tenaga teknis. Dalam rekrutmen CPNS tahun ini pemerintah menetapkan syarat indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,25.

Tidak hanya itu, program studi (prodi) harus terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT), Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes), atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).

Bukan kali ini saja pemkab menerapkan standar minimal IPK. Sejak 2014 Pemkab Banyuwangi telah menerapkan standar IPK minimal untuk CPNS.

”Meskipun IPK bukan menjadi indikator utama kualitas sumber daya manusia (SDM), setidaknya itu menjadi indikator awal. Tetapi saya yakin banyak anak Banyuwangi yang bisa memenuhi, karena data tahun-tahun sebelumnya menunjukkan hal itu,” ujar Bupati Ipuk Fiestiandani Senin (19/8).

Baca Juga: Jalan Satsuit Tubun Kembali Steril, Pedagang Pasar Banyuwangi di Sekitaran Gedung Djuang 45 Kembali ke Area Relokasi  

Bupati Ipuk menegaskan, semua proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel dengan menggunakan tes berbasis online melalui computer assisted test (CAT) di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

”Tidak ada yang bisa titip-menitip peserta agar bisa lolos. Tidak ada kekuatan orang dalam. Semuanya transparan, berbasis computered assisted test (CAT), tidak ada yang bisa intervensi,” ucapnya.

Kuncinya, imbuh Ipuk, calon peserta tes CPNS harus mempersiapkan diri dengan baik. Jangan percaya pada orang yang mengklaim bisa membantu meloloskan jadi PNS.

”Kalau ada yang mengaku bisa meloloskan dan meminta imbalan, langsung laporkan ke kepolisian karena itu pasti penipuan,” tegas Ipuk.

Baca Juga: Bertindak Anarkis, Perusuh Dipukul Mundur: Bupati Berharap Pilkada 2024 Aman, Polresta Banyuwangi Terjunkan 600 Personel Gabungan, Amankan 2700 TPS

Sementara itu, data Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi menunjukkan bahwa dari rekrutmen CPNS dalam 2 tahun terakhir, yakni formasi tahun 2019 dan 2021, pelamar yang lulus seleksi sebanyak 935 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 684 atau setara 73 persen adalah putra-putri Banyuwangi.

”Dari data itu menunjukkan mayoritas pendaftar dan yang diterima PNS tetap merupakan putra-putri daerah Banyuwangi. Ini menunjukkan banyak anak Banyuwangi yang memiliki IPK di atas rata-rata,” kata Ipuk.

Ipuk menambahkan, Pemkab Banyuwangi menargetkan memiliki PNS yang berkinerja tinggi. ”Selain merekrut PNS dengan intelektualitas tinggi, kami juga butuh etos kerja baik agar pelayanan publik di Banyuwangi terus membaik,” imbuhnya


Page 2

Pemkab Banyuwangi Rekrut 89 CPNS, Syarat IPK 3,25, Ipuk: Tidak Ada Titipan, Semua Berjalan Transparan

Senin, 19 Agustus 2024 | 22:19 WIB


Page 3

  Radarbanyuwangi.id – Pemkab Banyuwangi kembali membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (ASN). Setelah tahun lalu membuka lowongan ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), kali ini pemerintah kabupaten ujung timur Pulau Jawa menggelar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Total formasi yang tersedia dalam rekrutmen kali ini mencapai 89 orang. Perinciannya, 36 CPNS tenaga kesehatan (nakes) dan 53 tenaga teknis. Dalam rekrutmen CPNS tahun ini pemerintah menetapkan syarat indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,25.

Tidak hanya itu, program studi (prodi) harus terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT), Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes), atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).

Bukan kali ini saja pemkab menerapkan standar minimal IPK. Sejak 2014 Pemkab Banyuwangi telah menerapkan standar IPK minimal untuk CPNS.

”Meskipun IPK bukan menjadi indikator utama kualitas sumber daya manusia (SDM), setidaknya itu menjadi indikator awal. Tetapi saya yakin banyak anak Banyuwangi yang bisa memenuhi, karena data tahun-tahun sebelumnya menunjukkan hal itu,” ujar Bupati Ipuk Fiestiandani Senin (19/8).

Baca Juga: Jalan Satsuit Tubun Kembali Steril, Pedagang Pasar Banyuwangi di Sekitaran Gedung Djuang 45 Kembali ke Area Relokasi  

Bupati Ipuk menegaskan, semua proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel dengan menggunakan tes berbasis online melalui computer assisted test (CAT) di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

”Tidak ada yang bisa titip-menitip peserta agar bisa lolos. Tidak ada kekuatan orang dalam. Semuanya transparan, berbasis computered assisted test (CAT), tidak ada yang bisa intervensi,” ucapnya.

Kuncinya, imbuh Ipuk, calon peserta tes CPNS harus mempersiapkan diri dengan baik. Jangan percaya pada orang yang mengklaim bisa membantu meloloskan jadi PNS.

”Kalau ada yang mengaku bisa meloloskan dan meminta imbalan, langsung laporkan ke kepolisian karena itu pasti penipuan,” tegas Ipuk.

Baca Juga: Bertindak Anarkis, Perusuh Dipukul Mundur: Bupati Berharap Pilkada 2024 Aman, Polresta Banyuwangi Terjunkan 600 Personel Gabungan, Amankan 2700 TPS

Sementara itu, data Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi menunjukkan bahwa dari rekrutmen CPNS dalam 2 tahun terakhir, yakni formasi tahun 2019 dan 2021, pelamar yang lulus seleksi sebanyak 935 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 684 atau setara 73 persen adalah putra-putri Banyuwangi.

”Dari data itu menunjukkan mayoritas pendaftar dan yang diterima PNS tetap merupakan putra-putri daerah Banyuwangi. Ini menunjukkan banyak anak Banyuwangi yang memiliki IPK di atas rata-rata,” kata Ipuk.

Ipuk menambahkan, Pemkab Banyuwangi menargetkan memiliki PNS yang berkinerja tinggi. ”Selain merekrut PNS dengan intelektualitas tinggi, kami juga butuh etos kerja baik agar pelayanan publik di Banyuwangi terus membaik,” imbuhnya