TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027 dengan merumuskan delapan prioritas utama pembangunan. Langkah tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat Kecamatan Tahun 2026 di Aula Rempeg Jogopati, Banyuwangi, Rabu (28/1/2026).
Dalam sambutannya, Ipuk mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memandang berbagai tantangan pembangunan sebagai peluang. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi ruang penting untuk menajamkan pemahaman, melakukan klarifikasi, sekaligus menyepakati usulan rencana pembangunan desa dan kelurahan agar selaras dengan arah pembangunan daerah, provinsi, hingga nasional,” ujar Ipuk.
Ipuk menjelaskan, tema pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2027 adalah Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Lokal Berbasis Hilirisasi dan Pariwisata Berkelanjutan yang Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat.
Tema tersebut kemudian dijabarkan ke dalam delapan prioritas pembangunan daerah. Prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja; reformasi perlindungan sosial yang adaptif dan mendorong kemandirian; transformasi ekonomi lokal melalui penguatan pariwisata berkelanjutan dan UMKM agar naik kelas; serta peningkatan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, dan efisiensi rantai distribusi.
Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif; digitalisasi layanan publik serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien; pengelolaan lingkungan hidup yang partisipatif dalam rangka ketahanan bencana; serta penguatan harmoni sosial dan kondusivitas wilayah.
Melalui Musrenbang RKPD tingkat kecamatan ini, Ipuk berharap seluruh usulan dari kecamatan dapat diselaraskan dengan delapan prioritas tersebut, sehingga pembangunan Banyuwangi ke depan berjalan lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Ipuk menegaskan bahwa perencanaan pembangunan ke depan tetap memfokuskan perhatian pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketiga sektor tersebut dinilai sebagai kebutuhan dasar masyarakat sekaligus program prioritas daerah.
“Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi program daerah. Sementara untuk infrastruktur, pada tahun 2027 nanti kami akan mengubah pola penganggaran dari yang sebelumnya berbasis kegiatan menjadi berbasis usulan yang lebih terarah,” jelasnya.
Untuk sektor infrastruktur, Ipuk menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Sementara program non-infrastruktur akan diperkuat melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, mengingat banyak skema pendanaan yang dapat diakses di luar APBD kabupaten.
“Mudah-mudahan dengan konsep ini, bukan hanya pembangunan jalan yang berjalan, tetapi juga kekuatan fiskal daerah bisa lebih terjaga,” pungkas Ipuk Fiestiandani. (*)
| Pewarta | : Muhamad Ikromil Aufa |
| Editor | : Imadudin Muhammad |
