Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Pimpinan DPRD Banyuwangi Minta Maaf Soal Kegaduhan PBB-P2 – TIMES Banyuwangi

pimpinan-dprd-banyuwangi-minta-maaf-soal-kegaduhan-pbb-p2-–-times-banyuwangi
Pimpinan DPRD Banyuwangi Minta Maaf Soal Kegaduhan PBB-P2 – TIMES Banyuwangi

Kamis, 21 Agustus 2025 – 17:20

TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Pimpinan DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, SH, MH, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang timbul terkait polemik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

Permintaan maaf itu, disampaikan dalam Rapat Paripurna Persetujuan Atas Hasil Konsultasi Evaluasi Kemendagri Terhadap Raperda Perubahan Atas Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Rabu malam (20/8/2025).

“Pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan DPRD mohon maaf kepada masyarakat yang sudah membuat kegaduhan, gelombang protes di mana-mana,” ucap Michael.

Kebetulan, Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi tersebut dipercaya menjadi pimpinan Rapat Paripurna. Disitu dia juga menyampaikan apresiasi kepada Forum Banyuwangi Bergerak yang aktif mengawal isu tersebut hingga akhirnya mendapat respon cepat dari pemerintah daerah.

“Terima kasih banyak, kami anggota DPRD masih mendengarkan apa yang disuarakan oleh masyarakat. Terima kasih atas gerakannya,” ujarnya.

Michael menjelaskan, sebelumnya Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menerima rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait perubahan aturan tersebut. Atas dasar itu, Ipuk meminta DPRD segera menggelar rapat paripurna untuk menegaskan tidak adanya kenaikan tarif PBB-P2 di Bumi Blambangan.

“Hal ini menandakan ibu Bupati pasti mendengarkan apa yang diinginkan dan yang dijeritkan oleh masyarakat Banyuwangi. Terbukti, tidak perlu waktu lama, malam hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna,” tegasnya.

Untuk diketahui, dalam sidang tersebut, disahkan Perda Perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang isinya, diberlakukan multi tarif dalam penentuan tarif PBB-P2. Alias kembali ke skema terdahulu atau tidak ada kenaikan tarif PBB-P2.

Hal ini menjadi bukti Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama DPRD masih terus mendengarkan aspirasi masyarakat dan senantiasa menunjukkan semangat pro Wong Cilik sehingga kebijakannya tidak membebani warga. 

“Sekali lagi kami mohon maaf. Mari bersama-sama membangun Banyuwangi dengan baik,” tutup Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, SH, MH. (*)

Pewarta : Muhamad Ikromil Aufa
Editor : Ferry Agusta Satrio