sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Nama Rafael Alun Trisambodo menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir.
Mantan pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu bukan hanya terseret kasus besar gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tetapi juga membuka tabir panjang mengenai tata kelola kekayaan pejabat dan celah korupsi yang berlapis.
Kasusnya menyeret sejumlah pihak, memicu perdebatan publik, hingga memunculkan langkah besar KPK dalam memulihkan kerugian negara melalui penyitaan aset bernilai puluhan miliar.
Rafael Alun memulai karier di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan menduduki beberapa posisi penting.
Kariernya merangkak naik hingga menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Selatan II.
Sebagai pejabat di bidang strategis yang mengurusi anggaran, administrasi, dan fasilitas kantor, Rafael memiliki jaringan luas dan akses besar terhadap banyak wajib pajak.
Jabatannya yang berada pada posisi central inilah yang kemudian diduga dimanfaatkan untuk menerima gratifikasi dan mengelola aliran dana mencurigakan.
Nama Meledak Setelah Kasus Mario Dandy
Publik mulai menyorot Rafael setelah anaknya, Mario Dandy, terseret kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora pada awal 2023.
Video penganiayaan yang viral membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai gaya hidup mewah Mario, dari kendaraan Jeep Rubicon hingga motor Ducati.
Pertanyaan itu menyeret nama Rafael. Transparansi kekayaannya mulai dipertanyakan, terutama setelah laporan LHKPN menunjukkan aset yang dinilai tidak wajar dibandingkan jabatan dan gaji seorang pejabat eselon III.
Dari sinilah KPK mulai membuka penyelidikan yang kemudian berubah menjadi penyidikan penuh.
Kasus Hukum: Gratifikasi & TPPU Bernilai Puluhan Miliar
KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Ia terbukti menerima sejumlah fasilitas, uang, dan keuntungan dari wajib pajak melalui perusahaan “cangkang” milik keluarga.
Vonis Pengadilan:
- 14 tahun penjara
- Denda Rp500 juta
- Uang pengganti Rp10,07 miliar, wajib dibayar dalam 1 bulan setelah putusan inkrah
Upaya bandingnya ditolak. Pelaksanaan pidana badan dilakukan di Lapas Sukamiskin pada Agustus 2024.
Sumber: berbagai sumber, kpk.go.id, jawapos.com
Page 2
Page 3
KPK menemukan dan menyita puluhan aset Rafael yang dinilai terkait tindak pidana. Aset itu mencakup:
- Rumah mewah di Kebayoran Baru
- Ruko dan properti di berbagai lokasi
- Kendaraan seperti Toyota Innova, Gran Max, hingga motor besar
- Rekening dan uang tunai miliaran rupiah
- Aset keluarga yang ikut dikelola dalam jaringan TPPU
Sebagian keluarga Rafael bahkan mengajukan gugatan keberatan atas penyitaan aset tersebut, namun sebagian besar ditolak karena dinilai tidak berlandaskan hukum yang kuat.
Aset Rp40,5 Miliar Disetorkan ke Kas Negara
Pada 2024–2025, KPK mengeksekusi aset hasil rampasan dengan nilai total Rp40,5 miliar, termasuk:
- Uang pengganti
- Aset TPPU
- Barang rampasan hasil gratifikasi
Semua nilai itu diserahkan langsung ke kas negara sebagai bagian dari program pemulihan aset nasional.
Pada 17 November 2025, KPK secara resmi menyerahkan:
- Tanah seluas 324 m²
- Bangunan 618 m²
- Lokasi: Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
- Nilai: Rp19,78 miliar
Penyerahan dilakukan melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) sehingga aset tersebut berubah status menjadi Barang Milik Negara (BMN) yang akan dikelola Kejagung.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa pemulihan aset bukan sekadar formalitas, tetapi bagian penting dari mengembalikan kerugian negara dan memperkuat tata kelola penegakan hukum.
Kontroversi: Beberapa Aset Dikembalikan oleh MA
Kasus Rafael tidak lepas dari polemik hukum. Mahkamah Agung sempat memutuskan bahwa sebuah rumah milik Rafael harus dikembalikan karena tidak terbukti sebagai bagian dari aliran TPPU.
Putusan ini menuai kritik dari KPK yang menilai ada penafsiran keliru atas konstruksi TPPU.
Meski demikian, sebagian besar aset tetap dinyatakan sah sebagai hasil tindak pidana dan dirampas untuk negara.
Potensi Penjeratan Keluarga
Jaksa KPK juga menyatakan ada indikasi kuat bahwa aliran dana TPPU melibatkan sejumlah anggota keluarga, seperti:
Jika bukti tambahan cukup, tidak menutup kemungkinan pengembangan perkara akan mengarah pada tersangka baru dari lingkar keluarga Rafael.
Transformasi Besar dalam Penegakan Hukum
Kasus Rafael Alun memiliki dampak besar terhadap:
- Transparansi LHKPN pejabat publik
- Reformasi di internal Direktorat Jenderal Pajak
- Pengawasan terhadap gratifikasi sektor perpajakan
- Peningkatan pemulihan aset korupsi (asset recovery)
KPK dan Kejaksaan menyebut kasus ini sebagai salah satu yang paling strategis karena menunjukkan bahwa korupsi dalam skala menengah bisa berlangsung lama melalui mekanisme bisnis keluarga.
Kasus yang Mengubah Wajah Kepercayaan Publik
Profil Rafael Alun kini menjadi simbol bagaimana pengawasan publik dapat membuka kasus korupsi besar.
Sumber: berbagai sumber, kpk.go.id, jawapos.com
