NASKAH ID – Dinas PU Pengairan Banyuwangi terus melakukan proses pematokan batas-batas aset miliknya di wilayah irigasi Korsda Kabat. Kegiatan ini dilakukan secara maraton dan terukur tanpa meninggalkan cacat prosedur.
Sekretaris PU Pengairan Banyuwangi, Riza Al Fahroby, mengatakan jika dalam prosesnya PU Pengairan telah melibatkan sejumlah ahli dalam bidang pematokan.
Pematokan juga tidak dilakukan dengan asal-asalan sehingga menimbulkan konflik nantinya. Kordinasi dan sosialisasi juga diutamakan selama prosesnya.
“Kajian yang lengkap, penggunaan peta dan juga sosialisasi serta komunikasi dilakukan selama tahapannya. Tidak ada yang tertinggal,” kata Riza.
Baca Juga: Ciptakan Tata Kelola Teratur dan Berkelanjutan, PU Pengairan Banyuwangi Pertegas Kepemilikan Aset
Riza juga menyoroti perihal kompleksitas hukum dan regulasi dalam proses pematokan ini. Menurutnya, setiap wilayah atau negara memiliki peraturan hukum dan regulasi yang berbeda terkait dengan pematokan batas.
“Sehingga pematokan tidak dilakukan secara asal-asalan. Karena tentunya kami tetap mengedepankan peraturan perundangan terkait sempadan sungai,” ungkapnya.
Selain itu, menurut Riza, potensi konflik dengan pengetahuan tradisional atau adat, memungkinkan juga terjadi. Dia mencontohkan, dalam beberapa kasus, terutama di luar daerah dengan adat dan pengetahuan tradisional yang kuat, konflik dapat muncul antara pengetahuan adat dan metode survei modern dalam menentukan batas.
Baca Juga: Manfaat Menohok Recovery Aset PU Pengairan Banyuwangi, Model Pelestarian Sejarah Ramah Lingkungan
“Alhamdulilah baik di Kabat atau di titik lain berjalan dengan lancar. Karena kita benar-benar memperhatikan setiap faktor kendala dalam setiap prosesnya,” jelasnya.
Untuk menghadapi tantangan geografis, PU Pengairan sendiri sudah melibatkan para ahli dalam proses pematokan ini. Pelaksanaannya juga dilakukan secara bertahap.
“Mengukur dan memetakan batas di lingkungan yang sulit dapat menjadi tantangan yang memerlukan keahlian teknis dan metode yang sesuai,” cetusnya.
