Rencana Anggaran Pembangunan 2015 Dibahas Forum SKPD
BANYUWANGI- Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) kecamatan tahun 2015, sudah selesai dilakukan. Hasil Musrenbang kecamatan itu menghasilkan usulan pagu indikatif kecamatan sebesar Rp 105 miliar. Usulan pagu indikatif dari kegiatan Musrenbang kecamatan itu terinci bidang pendidikan sebesar Rp 62,4 miliar, bidang kesehatan 25,8 miliar, usulan bidang pertanian Rp 70,4 miliar. Selain itu, Musrenbangcam mengusulkan anggaran bidang infrstruktur sebesar Rp 235 miliar, dan usulan bidang gabungan sebesar Rp 30 miliar.
“Usulan pagu indikatif kecamatan itu, kita sinkronkan dengan rencana kerja (renja) SKPD melalui forum SKPD,” ungkap Kepala Bappeda Agus Siswanto. Usulan renja SKPD sebesar Rp 424,9 miliar. Sehingga total usulan renja SKPD dan dan hasil Musrenbag kecamatan sebesar Rp 105 miliar yang dibahas dalam forum SKPD mencapai Rp 1,049 Triliun. Rinciannya setelah dilakukan sinkronisasi antara hasil Musrenbang kecamatan dan renja SKPD meliputii, bidang pendidikan Rp 79.6 miliar, bidang kesehatan Rp 49,7 miliar, bidang pertanian sebesar Rp 92,1 miliar.
Usulan bidang infrastruktur sebesar Rp 617,5 miliar, dan usulan bidang gabungan sebesar Rp 211 miliar. “Total usulan Musrenbang Kecamatan dan Renja SKPD menurun sekitar 30 persen. Tahun 2014 usulannya Rp 1,5 Triliun, sedangkan usulan tahun 2015 hanya Rp 1,049 Triliun saja,” ungkap Agus.Forum SKPD ini, kata Agus, bertujuan untuk sinkronisasi akhir program SKPD yang mengacu pada RPJMD dan renstra SKPD dan kegiatan SKPD tahun 2015. APBD Banyuwangi 2015 mendatang diestimasikan sebesar Rp 2,05 Trilin.
Dari total kekuatan APBD itu sebesar 62 persen untuk belanja tidak langsung dan hanya 38 persen saja untuk belanja langsung atau sebesar Rp 780 miliar. Melalui forum SKPD itu, dilakukan pembahasan untuk menetapkan skla prioritas kegiatan pembangunan pada tahun 2015. Total usulan kecamatan dan SKPD mencapai Rp 1,049 miliar itu bisa diprioritaskan sehingga total usulan dalam pembahasan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) kabupaten tidak lebih dari Rp 780 miliar. “Usulan program dan kegiatan pada pagu indikatif kecamatan di rasionalisasi pada tingkat kerusakan, volume pekerjaan, dan nilai anggarannnya,” jelas Agus. (radar)
