Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Tahapan Coklit Data Pemilih dalam Pilkada 2024, Bawaslu Banyuwangi Buka Posko Pengaduan: Ini Sasaran yang Ingin Dicapai

tahapan-coklit-data-pemilih-dalam-pilkada-2024,-bawaslu-banyuwangi-buka-posko-pengaduan:-ini-sasaran-yang-ingin-dicapai
Tahapan Coklit Data Pemilih dalam Pilkada 2024, Bawaslu Banyuwangi Buka Posko Pengaduan: Ini Sasaran yang Ingin Dicapai
Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

Radarbanyuwangi.id – Sementara itu, dalam tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi membuka posko pengaduan.

Ini dilakukan untuk menjamin masyarakat yang telah mempunyai hak sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati –Wakil Bupati dan Gubernur-Wakil Gibernur.

Tahapan Coklit ini menjadi yang krusial dan strategis bagi penyelenggaraan Pemilu 2024. “Masyarakat bisa mengadu ke Bawaslu melalui posko yang kami sediakan di setiap di Banyuwangi,” ungkap Ketua Bawaslu Banyuwangi, Adrianus Yansel Pale.

Menurut Ansel, Bawaslu Banyuwangi telah memerintahkan Panwascam dan Panitia Pengawas Desa dan Kelurahan untuk mengawasi proses coklit data pemilih dengan sertius.

Proses pengawasan itu mulai dari awal, yakni proses rekruitmen Pantarlih. Peserta harus memenuhi syarat administrasi.

“Kami awasi secara melekat (waskat). Dari seleski, misal syarat umur, domisili, dan lainnya. Ketika sudah terpilih, harus ada bimteknya. Biar Pantarlih ini tahu apa yang mesti mereka kerjakan,” jelasnya.

Posko pengaduan itu, kata Ansel, untuk melibatkan partisipasi masyaralat atau pemilih, dalam memastikan telah terdaftar sebagai pemilih oleh petugas coklit.

“Jika belum di datangi petugas coklit segera disampaikan. Semua jajaran pengawas di setiap kecamatan melibatkan PKD, ini untuk melakukan pengawasan secara langsung dan melekat bersama petugas yang melakukan coklit data pemilih,” tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, posko pengaduan itu juga bentuk pengawasan aduan masyarakat jika ada bentuk penyimpangan lainnya dalam proses coklit oleh Pantarlih, seperti ada joki coklit atau petugas Pantarlih memberikan tugasnya kepada orang lain dengan imbalan pembagian honornya.

“Ini yang tidak boleh, sebab proses coklit itu harus dilakukan oleh petugas yang resmi, yakni pantarlih yang mendapatkan SK dari KPU melalui PPK, dan telah dilantik dengan dilengkapi rompi, pakai surat tugas, dan sebagainya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, Pantarlih juga melakukan coklit sesuai dengan standar prosedur dengan tata cara yang benar. Setelah dicoklit pada rumahnya ditempel stiker sebagai penanda telah dilakukan coklit.

“Kalau ada rumah ditempel stiker tapi belum dickolit, maka itu menjdi domain kami untuk menindaklanjuti apakah masuk kategori dugaan pelanggaran atau tidak. Dan mekanisme coklit jika ada kesalahan administrasi, akan dilakukan saran perbaikan,” tandasnya. (ddy/abi)