Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Bendungan Bomo Terkendala Lahan

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

BANYUWANGI – Pembahasan perubahan Ang garan Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) 2013 tidak hanya digunakan untuk me revisi target pendapatan dan belanja. Da lam pembahasan perubahan APBD itu juga akan direvisi beberapa proyek yang tidak bisa di laksanakan. Beberapa proyek yang gagal dilaksanakan ada lah pembangunan gedung kantor Pemkab Ba nyuwangi senilai Rp 35 miliar. Mega proyek itu gagal dilaksanakan karena gagal lelang.

Proses lelang yang digelar pemerintah daerah ga gal menghasilkan pemenang. Dari sekian pe serta lelang yang memasukkan penawaran, tidak ada satu pun yang memenuhi ketentuan. Pemerintah daerah memutuskan tidak melelang ulang proyek itu karena pertimbangan waktu. Alokasi waktu yang tersisa tidak men cukupi untuk pelaksanaan pembangunan gedung tiga lantai tersebut .

Dalam perubahan APBD itu, anggaran Rp 35 miliar itu akan dialihkan untuk pe ngadaan aspal. Aspal itu akan di gunakan me-recovery se jumlah ruas jalan berbasis swa daya masya rakat. Rehabilitasi jalan rusak dila kukan melalui dua tahap, yak ni perbaikan menggunakan hotmix. Jalan rusak yang tersebar di pedesaan akan di perbaiki menggunakan aspal hasil swadaya masyarakat.

Selain pembangunan gedung pem kab, proyek lain yang gagal dilaksanakan adalah pembangunan Bendungan Bomo senilai Rp 7,5 miliar. Pembangunan  Bendungan Bomo itu diperkirakan menelan biaya Rp 26 miliar. Pada tahun 2013 ini, pemba ngunan bendungan itu mendapat anggaran Rp 7,5 miliar. Dana sejumlah itu akan di gunakan pembangunan as bendungan. Namun, hal itu tidak bisa dilaksanakan ta hun ini.

“Masih ada kendala pem bebasan lahan. Sebagian genangan air berada di lahan milik warga yang belum di bebaskan,” ungkap Kepala Di nas PU Pengairan, Guntur Priambodo. Melalui perubahan APBD 2013, skema pembangunan bendungan itu akan di re visi. Dalam APBD 2013, pembangunan bendungan dimulai dari atas dengan start awal pem bangunan as bendungan.

Namun, karena terkendala pembebasan lahan, maka da lam perubahan APBD, ske ma pembangunan akan di mu lai dari bawah. “Proyek pembangunan bendungan itu bukan gagal, tapi skema pembangunannya diubah,” jelasnya. Kebutuhan anggaran Rp 26 mi liar itu, kata Guntur, bukan hanya untuk pembangunan bendungan.

Anggaran itu juga akan digunakan membangun jaringan sekunder dan primer. “Anggaran Rp 7,5 miliar itu akan digunakan membangun jaringan sekunder dan primer. Jadi, bendungan itu tidak lagi dimulai dari atas tapi dari bawah,” jelasnya. (radar)