BANYUWANGI, Jurnal News – Setelah mendengar kabar Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi. NH, ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi. beberapa pihak mengecam kinerja SKPD Banyuwangi.
Salah satunya aksi damai yang dilakukan oleh sejumlah aktivis pada Senin 31 Oktober 2022 di depan kantor BKPP pukul 12.00 wib, mereka menyebut kelompoknya itu bernama Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (PUSKAPTIS) Banyuwangi.
Aksi yang dilakukan pada hari Senin kemarin menyuaran dukungan terhadap NH, agar tidak hanya pelaku saja yang diperiksa dan ditetapkan menjadi tersangka. Melainkan semua institusi atau Dinas yang diduga memakai anggaran Mamin fiktip juga harus diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi.
Mereka melakukan aksi gerakkan didepan kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi di jalan Krasak Banyuwangi. Dalam aksinya mereka menyuarakan dukungannya kepada kepala BKPP saudara NH.
Moh. Amrullah Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (PUSKAPTIS) Banyuwangi, dalam aksinya menyerukan pada tahun 1990 an birokrat masih terbiasa hidup pas-pasan, mereka akan memeras otak agar gaji cukup sampai akhir bulan.
Bahkan tak sedikit dari mereka mencari penghasilan tambahan menjadi tukang ojek untuk mencukupi dapurnya. Betapa terhormat dan mulianya hidup mereka pada waktu itu. Selasa (01/11/2022).
“Berbeda dengan sekarang masing – masing birokrat bersaing tidak sehat, menjadi gerbong – gerbongan, tidak punya inovasi kerja, bahkan untuk menjadi kepala SKPD harus menyiapkan miliaran rupiah, sehingga ketika sudah jadi pun mereka harus mencari pulihan. Bahkan harus untung berlipat ganda. Rumah dan gaya hidup serta kendaraan mereka mewah, sampai mereka lupa rakyat yang harus mereka layani,” ungkapnya.
Lanjut Amrul,” Berbeda dengan rakyat yang mereka layani, makan 3 kali sehari saja rakyat susah, belum lagi lapangan pekerjaan sulit didapat, pupuk bersubsidi hilang di pasar, sekolah yang harusnya gratis mereka dijadikan objek pungli, banyaknya jalan berlubang dan banjir musiman ketika hujan tiba. Lantas kemana anggaran 3000 Milyar yang dikelola oleh para birokrat tersebut,” jelasnya.
Amrullah mendesak agar Bupati Banyuwangi dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi bertindak untuk mengusut Dinas lain yang menggunakan anggaran mamin.
Bupati Banyuwangi menonaktifkan sementara NH sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS.
“Bupati Banyuwangi harus segera melakukan Reformasi Birokrasi, memangkas dan menghemat anggaran yang tidak perlu, mamin sebesar 37,5 miliar ATK sebesar 16 miliar, perjalan dinas 64 miliar, belanja narasumber dan moderator 13 miliar, belanja sewa alat 8 miliar,” Ungkap Amrullah.
Gelar aksi PUSKAPTIS didepan kantor BKPP kemarin, Amrullah mendesak agar Bupati Banyuwangi dan Kejari menetapkan tersangka lain baik PPK dan PPTK kegiatan mamin di BKPP tersebut.menetapkan tersangka lain baik PPK dan PPTK kegiatan mamin di BKPP tersebut.
Amrullah juga menginginkan Bupati dan Kejari Banyuwangi melakukan 5 hal, yaitu :
- Bupati harus menonaktifkan sementara NH sebagai kepala BKPP. Berdasarkan PP No 17 tahun 2020 tentang menejemen PNS.
- Bupati segera melakukan reformasi birokrasi, memangkas dan menghemat anggaran yang tidak perlu (mamin) sebesar 37,5 miliar. ATK sebesar 16 miliar. perjalan dinas 64 miliar. belanja narasumber dan moderator 13 miliar. belanja sewa alat 8 miliar.
- Mendesak Kajari Banyuwangi untuk menahan NH agar yang bersangkutan tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.
- Kejari Banyuwangi harus menetapkan tersangka lain baik PPK dan PPTK kegiatan manin di BKPP tersebut.
- Kejari Banyuwangi harus memeriksa semua SKPD di Banyuwangi terkait anggaran manin 2021.
Dalam waktu dekat pihak Amrullah dengan melalui lembaganya PUSKAPTIS Banyuwangi, akan segera membuat agenda audensi bersama Kejari Banyuwangi.
Reporter : Rony / tim
Editor : Subhan
