RADARBANYUWANGI.ID – Pemerintah terus tancap gas mempercepat transformasi digital layanan publik.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat strategis lintas kementerian/lembaga (K/L), membahas kesiapan peluncuran pilot project digitalisasi program bantuan sosial (bansos).
“Digitalisasi adalah kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien,” tegas Luhut, dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/7/2025).
Menurut Luhut, pertemuan ini merupakan titik penting dalam enam bulan perjalanan pengembangan GovTech dan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai tulang punggung sistem pemerintahan digital.
Portal Perlinsos, Layanan Bansos Era Digital
Salah satu inisiatif unggulan yang tengah disiapkan adalah Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Platform ini mengintegrasikan identitas kependudukan digital, data biometrik sebagai alat autentikasi, dan SPLP sebagai platform pertukaran data antarlembaga.
Dengan portal ini, masyarakat bisa mengakses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara mandiri dan digital, tanpa birokrasi berbelit. Sistem ini juga diklaim lebih aman dan efisien.
Pada tahap awal, dua program yang menjadi fokus uji coba adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Banyuwangi, Jawa Timur, dipilih sebagai lokasi percontohan nasional.
“Banyuwangi kami pilih karena kesiapan infrastruktur digitalnya, sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik,” ujar Luhut.
Instruksi Presiden: Akselerasi Digitalisasi
Dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut juga menyampaikan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transformasi digital, khususnya di sektor perlindungan sosial (perlinsos).
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan keterpaduan data antarlembaga. “Saya harap semua instansi terkait betul-betul melakukan data sharing. Ini krusial untuk melindungi bansos dari penyalahgunaan,” katanya.
Evaluasi berkala dan penyusunan rekomendasi konkret juga ditekankan untuk memastikan pilot berjalan efektif dan dapat direplikasi secara nasional.
PANRB: Siap Kawal dan Sinkronkan
Sumber: Dewan Ekonomi Nasional
Page 2
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan, pihaknya siap mendukung penuh inisiatif ini. Ia menyebut instansinya berperan dalam menjamin kelancaran transformasi digital perlinsos.
“Kami telah memetakan peran seluruh pihak, mulai dari sinkronisasi data, penyediaan identitas digital, hingga pelaksanaan di lapangan. Semua harus terkoordinasi secara terpadu,” kata Rini.
Rini optimistis, digitalisasi perlinsos akan memudahkan pemerintah menyalurkan bantuan, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai penerima manfaat. “Saya yakin, inisiatif ini akan menjadi tonggak kemajuan pelayanan publik di Indonesia ke depan,” tegasnya.
Uji coba di Banyuwangi dijadwalkan berlangsung akhir 2026, dengan target perluasan secara nasional jika terbukti sukses.***
________________________________________
Catatan: Masyarakat diimbau ikut mendukung digitalisasi layanan publik demi kemudahan bersama. Kolaborasi lintas instansi dan partisipasi publik menjadi kunci suksesnya transformasi ini.
Sumber: Dewan Ekonomi Nasional
Page 3
RADARBANYUWANGI.ID – Pemerintah terus tancap gas mempercepat transformasi digital layanan publik.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat strategis lintas kementerian/lembaga (K/L), membahas kesiapan peluncuran pilot project digitalisasi program bantuan sosial (bansos).
“Digitalisasi adalah kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien,” tegas Luhut, dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/7/2025).
Menurut Luhut, pertemuan ini merupakan titik penting dalam enam bulan perjalanan pengembangan GovTech dan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai tulang punggung sistem pemerintahan digital.
Portal Perlinsos, Layanan Bansos Era Digital
Salah satu inisiatif unggulan yang tengah disiapkan adalah Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Platform ini mengintegrasikan identitas kependudukan digital, data biometrik sebagai alat autentikasi, dan SPLP sebagai platform pertukaran data antarlembaga.
Dengan portal ini, masyarakat bisa mengakses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara mandiri dan digital, tanpa birokrasi berbelit. Sistem ini juga diklaim lebih aman dan efisien.
Pada tahap awal, dua program yang menjadi fokus uji coba adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Banyuwangi, Jawa Timur, dipilih sebagai lokasi percontohan nasional.
“Banyuwangi kami pilih karena kesiapan infrastruktur digitalnya, sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik,” ujar Luhut.
Instruksi Presiden: Akselerasi Digitalisasi
Dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut juga menyampaikan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transformasi digital, khususnya di sektor perlindungan sosial (perlinsos).
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan keterpaduan data antarlembaga. “Saya harap semua instansi terkait betul-betul melakukan data sharing. Ini krusial untuk melindungi bansos dari penyalahgunaan,” katanya.
Evaluasi berkala dan penyusunan rekomendasi konkret juga ditekankan untuk memastikan pilot berjalan efektif dan dapat direplikasi secara nasional.
PANRB: Siap Kawal dan Sinkronkan
Sumber: Dewan Ekonomi Nasional
