BANYUWANGI, KOMPAS.com – Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur saat ini kekurangan sekitar 6.000 aparatur sipil negara (ASN).
Jumlah tersebut terdiri dari 2.500 orang untuk formasi guru, dan sisanya tenaga teknis serta tenaga kesehatan.
Setiap tahunnya, wilayah di ujung timur Pulau Jawa itu juga memiliki jumlah rata-rata pensiunan pegawai mencapai 700 orang.
“Kami berharap proses rekrutmen bisa terus berjalan setiap tahunnya dan kapasitas anggaran mampu. Sehingga kita bisa memenuhi sesuai harapan kebutuhan pegawai,” kata Kepala BKPP Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, Selesa (3/6/2025).
Baca juga: Tiga CASN di Sumsel Mengundurkan Diri karena Tempat Tugas Jauh
Meski demikian, kapan akan ada pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pun masih belum ada kepastian.
Hingga awal Juni, BKPP Banyuwangi menyatakan pengadaan CASN masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Saat ini kami fokus menyelesaikan penataan dan pengangkatan PPPK hasil seleksi tahun 2024,” ujar Ilzam.
Ilzam menyebut, pemerintah pusat sebelumnya telah menetapkan kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu bagi peserta seleksi tahap pertama yang belum lolos secara penuh. Namun, pelaksanaannya masih menunggu.
“Keputusan MenPAN-RB sudah ada tahun 2024, bahwa periode pertama yang tidak lulus akan diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Tapi, mekanisme petunjuk teknisnya kita masih menunggu Peraturan Kepala BKN seperti apa,” urai dia.
Menurut dia, saat ini Pemkab Banyuwangi masih memprioritaskan penyelesaian seleksi PPPK tahap pertama sebelum melangkah ke seleksi PPPK tahap kedua tahun 2024.
Baca juga: Pemprov Kaltim Pastikan Pengangkatan CASN Sesuai Jadwal, CPNS Harap Kepastian
Termasuk mereka yang tidak masuk dalam database BKN, namun telah mengikuti ujian seleksi.
“Peserta yang sudah mengikuti ujian otomatis tercatat di sistem BKN. Namun kebijakan lanjutan terkait pengangkatan paruh waktu ini masih menunggu juknis resmi,” sambung dia.
Di sisi lain, untuk pembiayaan pengangkatan PPPK, Pemkab Banyuwangi mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU), meski belum seluruh beban anggaran dapat ditanggung dari sumber tersebut.
“PPPK, ada sharing anggaran melalui DAU. Tapi tidak seluruhnya bisa ter-cover DAU,” urai dia.
Ilzam juga menyebut, hingga saat ini juga belum ada kepastian pengadaan CASN pada tahun 2026 karena pemerintah pusat disebutnya masih menuntaskan PPPK.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
