BANYUWANGI, KOMPAS.com – Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, resmi ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi pilot project digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) nasional.
Penunjukan ini merupakan mandat Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Sosial dan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk meningkatkan ketepatsasaran bantuan sosial.
Tiga pesan kunci Presiden kepada menteri sosial mencakup pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN), sekolah rakyat dan bantuan sosial tepat sasaran.
Sejumlah persiapan kini dilakukan sebelum peluncuran digitalisasi bansos, salah satunya melatih ratusan agen perlinsos agar dapat memahami penggunaan portal perlinsos yang dirancang untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran dan akurat.
Baca juga: Ojol di Banyuwangi Kena Tipu Saat Jual Motor, Barang Dibawa Kabur dengan Modus Coba Dulu
Dalam portal perlinsos, masyarakat dapat mendaftar mandiri ke program ini, baik melalui ponsel mereka sendiri atau dengan bantuan gabungan pendamping program keluarga harapan (PKH) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang tergabung dalam agen perlinsos.
“Sistem ini dirancang agar memudahkan masyarakat dalam mendaftar program bantuan sosial dan agen perlinsos dalam membantu pendaftaran masyarakat yang membutuhkan pendampingan,” kata Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, Kamis (11/9/2025).
Agen perlinsos yang dilatih terdiri dari 167 pendamping PKH dan 25 tenaga sosial kesejahteraan kecamatan (TKSK), yang mengikuti pelatihan intensif oleh tim gugus tugas KPTDP.
Bimtek Training Of Trainer (TOT) dilaksanakan selama tiga hari di Banyuwangi dari 9 hingga 11 September 2025.
“Kita intensifkan pendampingan ke pendamping PKH, TKSK, dan tim resolution center Kabupaten Banyuwangi.”
Baca juga: Siswa Sekolah Rakyat Menangis di Pelukan Bupati Banyuwangi, Ungkap Rindu pada Ibu
“Rencana pendaftaran untuk masyarakat Banyuwangi akan dimulai pada akhir September, jadi kita perlu mempersiapkan dari sekarang,” tambah Dewan Ekonomi Nasional, Fathur Rahman Utomo.
Dia juga menegaskan bahwa pendaftaran ini ditujukan untuk bansos tahun 2026, sementara penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) untuk tahun 2025 masih akan menggunakan metode yang berlaku saat ini.
Proses pilot project ini terdiri dari empat tahap, mulai dari pendaftaran masyarakat, proses seleksi, pemberitahuan hasil, hingga kesempatan untuk menyanggah bagi warga yang merasa keberatan.
Salah satu tahap penting adalah fase seleksi, di mana para pakar kemiskinan akan merumuskan kriteria kelayakan berdasarkan data dari kementerian dan lembaga lain yang terlibat untuk memperkuat DTSEN.
“Selain portal Perlinsos memudahkan pendaftaran, bapak/ibu agen perlinsos tidak perlu menjelaskan alasan kenapa pendaftar diterima atau ditolak,” ujar Principal Govtech Expert, Dewan Ekonomi Nasional, Rahmat Danu Andika.
Baca juga: Mimpi Seniman Akhirnya Terwujud, ISI Surakarta Resmi Dibuka di Banyuwangi
Dengan demikian, petugas dapat fokus pada registrasi, sementara kelayakan akan ditentukan oleh sistem yang dibantu oleh para pakar kemiskinan dan dievaluasi secara bertahap.
Page 2
Salah satu pendamping PKH yang mengikuti bimtek, Tanti dari Kecamatan Glagah, menyatakan bahwa program ini sangat mudah diakses dan memudahkan masyarakat serta pendamping.
“Pendaftaran cukup satu sampai dua menit, warga sudah bisa mendaftar. Nanti tinggal menunggu hasilnya sekitar satu bulan,” ungkap Tanti.
Pada tahap pemberitahuan hasil, pendaftar program bansos akan mendapatkan notifikasi mengenai diterima atau tidaknya mereka sebagai penerima bansos melalui Portal Perlinsos, lengkap dengan alasan jika mereka tidak diterima.
Bagi warga yang dinyatakan tidak layak, akan diberikan kesempatan untuk menyanggah.
“Kami memberikan kesempatan untuk menyanggah. Sudah kami atur di program ini,” tambahnya.
Baca juga: Asuransi 19 Korban KMP Tunu Pratama Jaya Tak Kunjung Cair, DPRD Banyuwangi Ultimatum PT Raputra Jaya
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan bahwa Pemkab Banyuwangi siap mendukung semua persiapan pelaksanaan pilot project program digitalisasi bansos.
Termasuk menggerakkan petugas sebagai agen untuk mendampingi warga yang tidak memiliki akses.
“Kami bersepakat agen tidak hanya pendamping dari PKH dan TKSK, tetapi juga kader dasa wisma hingga operator desa akan dilatih sebagai agen bagi warga yang tidak mendaftar mandiri.”
“Jadi warga tidak perlu bingung mencari siapa pendamping PKH di wilayahnya, namun bisa langsung ke desa,” tegasnya.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini
