Bertemu Menteri ATR/BPN, Bupati Anas Cari Solusi Konflik Pertanahan di Kawasan Hutan

0
176

Pihaknya pun memberikan masukan sebagai alternatif penanganan kepada Kementrian ATR/BPN. Dimulai dengan pendekatan kesejahteraan, penanganan secara manusiawi, pemberian fasilitas tempat tinggal dan pendekatan hukum.

“Kami memberi masukan tersebut agar penanganan masalah ini mengedepankan kepentingan rakyat. Pak Menteri pun menyambut baik, namun beliau masih harus berkoordinasi dengan kementerian lainnya. Seperti Kementerian BUMN selaku pengguna HGU, Kementerian Keuangan selaku pencatat aset, juga Kementrian lain yang memiliki wilayah hutan,” terang Bupati Anas.

“Kami berharap arahan Presiden Jokowi yang memerintahkan jajarannya untuk segera menyelesaikan konflik pertanahan di kawasan hutan dan memberikan kepastian hukum pada rakyat bisa terlaksana dengan baik,” imbuhnya.

Saat ini Pemkab Banyuwangi sendiri telah aktif menginventarisasi dan melakukan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

“Kami berharap pemerintah pusat bisa segera mengeluarkan kebijakan yang memberi perlindungan hukum kepada rakyat, Sehingga mereka bisa mendapatkankan manfaat yang sebesar-besarnya,” kata Bupati Anas.

Lanjutkan Membaca : First | ← Previous | 1 |2 | 3 | Next → | Last

Baca :
Ratusan Pejabat Pajak dan Bea Cukai se-Jatim Eksplorasi Inovasi Banyuwangi