Detik.com
Jakarta –
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas berbagi pengalaman dengan Deputi Menteri Ketenagakerjaan dan Pengentasan Kemiskinan Uzbekistan Turdiboeva Rano Escovna. Ia membagikan beberapa pengalaman soal pelayanan publik.
Adapun pada pertemuan di Tashkent, Uzbekistan, kemarin itu membahas mengenai inovasi pelayanan publik serta program pengentasan kemiskinan, mengingat kedua pihak sama-sama menangani hal-hal tersebut di masing-masing negaranya.
“Pertemuan berjalan produktif. Pemerintah Uzbekistan menyambut delegasi Kementerian PANRB dengan antusias. Kita membahas berbagai hal strategis, terutama untuk meningkatkan pelayanan publik serta saling berbagi pengalaman best practices,” ujar Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (13/10/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Anas juga mengunjungi Davlat Xizmatlari Markazi, yang merupakan pusat pelayanan publik di Uzbekistan. Di dalam pusat pelayanan terpadu dengan konsep seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) tersebut, Anas melihat implementasi pelayanan publik yang diterapkan oleh Pemerintah Uzbekistan.
“Kami di Indonesia telah mengembangkan MPP yang kini ada di 152 kabupaten/kota. Di masing-masing MPP, setiap pekan melayani ribuan orang. Sampai akhir 2023, Indonesia akan memiliki sedikitnya 200 MPP,” ujarnya.
Diketahui, pertemuan tersebut juga membahas mengenai program pengentasan kemiskinan. Dalam kesempatan itu, Anas pun memaparkan berbagai progres di Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Presiden Joko Widodo terus mengakselerasi pengentasan kemiskinan dengan bertumpu pada penguatan UMKM, investasi yang inklusif, dan reformasi struktural yang mendorong transformasi ekonomi Indonesia ke arah digitalisasi dan hilirisasi,” jelasnya.
Ia juga menjabarkan terkait dengan reformasi birokrasi tematik, yang merupakan program akselerasi agar kinerja birokrasi di seluruh Indonesia dapat memberikan dampak optimal ke masyarakat.
Anas menerangkan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus reformasi birokrasi tematik. Maka dari itu, ketika pengentasan kemiskinan di sebuah daerah tidak akseleratif atau bahkan meningkat, maka indeks reformasi birokrasinya bisa diturunkan.
“Dan ini akan mempengaruhi insentif daerah, termasuk tunjangan yang diterima ASN,” papar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu.
Untuk diketahui, Uzbekistan sendiri memiliki pengalaman pengentasan kemiskinan yang unik. Negara Asia Tengah dengan penduduk sekitar 36 juta jiwa tersebut menggabungkan program proteksi sosial dan penciptaan pengusaha baru untuk menekan angka kemiskinan. Uzbekistan juga memiliki agenda Strategi Pembangunan Uzbekistan Baru, dengan target mampu menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas pada 2030.
Selanjutnya, Anas juga menyampaikan berbagai perkembangan kemajuan Indonesia, seperti perekonomian yang tumbuh konsisten di tengah situasi global yang serba tak menentu, program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, peluncuran kereta cepat pertama Asia Tenggara di Indonesia, serta posisi penting Indonesia di jajaran negara anggota G-20.
Ia menyampaikan Indonesia kini disegani di dunia internasional, bahkan diletakkan di posisi terhormat dalam pergaulan dunia.
“Progresivitas kemajuan Indonesia, termasuk dari sisi ekonomi, dalam kebijakan Presiden Jokowi, tentunya diiringi keinginan berkolaborasi dengan semua negara untuk mewujudkan masa depan dunia yang lebih baik,” papar mantan Bupati Banyuwangi tersebut.
Selain itu, Ia juga tak lupa menyampaikan salam dari Presiden RI Joko Widodo kepada Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoev, melalui Deputi Menteri Ketenagakerjaan dan Pengentasan Kemiskinan Uzbekistan Turdiboeva Rano Escovna.
(anl/ega)
