Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tengah memburu sejumlah data kelengkapan legalitas dan dokumen laik jalan KMP Tunu Pratama Jaya yang berada di Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
“Nanti kita ke Jakarta untuk mendapatkan data-data kapal yang sudah dikumpulkan di BKI di Jakarta mengenai histori ketika dia dilakukan docking yang terakhir di bulan Oktober,” terang ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Selasa (8/7/2025).
Hal tersebut lazim dilakukan KNKT lantaran seluruh informasi terkait rekam jejak transportasi laut berada di BKI. KNKT juga berkepentingan untuk mengetahui hasil temuan BKI pada docking terakhir sebagai bekal untuk analisis kelayakan perjalanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kita juga lagi mencari catatan-catatan apa ketika operasional dari saat docking sampai terjadi kecelakaan itu kira-kira apa saja yang menjadi temuan-temuan selama operasional nah itu nanti semua kita analisa di Jakarta,” tambah Tjahjono.
Rancang bangun kapal juga akan ditelusuri oleh KNKT untuk mengetahui apakah spesifikasi KMP Tunu Pratama Jaya juga layak untuk angkutan penumpang dan kapasitas yang diangkut juga sesuai.
“Kami juga belum bisa mengatakan, karena itu nanti kami harus melihat rancang bangunnya seperti apa terus batasan atau limitasi-limitasi dari kapal itu seperti apa. Datanya semua ada di Jakarta, di BKI Untuk tahapan dari investigasi KNKT sendiri,” tegasnya.
Muncul dugaan gelombang setinggi 3 meter menjadi penyebab kapal bocor. Namun, Tjahjono belum dapat memastikan lantaran belum memegang data rancang bangun yang dapat disingkronkan dengan data dari profesional BMKG.
“Ya, dari beberapa wawancara memang kita mendengarkan, mendapatkan ada faktor gelombang yang cukup besar. Tapi sampai sejauh mana nanti kita pelajari apakah kapal tersebut memang dalam desainnya mampu katakan gelombangnya ada yang bilang 2 meter, 3 meter. Apakah memang dari desainnya sendiri dari kapal itu memiliki kemampuan untuk mengarungi dengan gelombang setinggi itu,” pungkas Tjahjono.
Belum dapat diketahui hasil investigasi akan berakhir kapan, lantaran proses investigasi telah mencapai 70% dan masih membutuhkan 30% data tambahan yang akan diperoleh setelah di Jakarta.
(auh/hil)
