Meanwhile, salah satu item yang terdapat dalam SKB antara Kepala Dinas Pendidikan (Head of Education Department) dan kepala kantor Kemenag disinyalir malah membuka peluang diterimanya siswa “titipan” di sebuah sekolah. Seperti diutarakan ketua Komite SMA Negeri 1 Glagah, Wahyudi.
According to him, dalam SKB tersebut mengatur tentang kelas mandiri. Nah, kelas mandiri inilah yang justru rawan diisi oleh siswa “titipan” tersebut. “Ini justru membuka peluang ada siswa titipan yang dilegalkan," he said. Lebih lanjut Wahyudi mengutarakan, seluruh satuan pendidikan berkewajiban menerima anak untuk bersekolah. Termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.
"So, sekolah tidak boleh menolak siapa pun yang mendaftar," he explained. However, jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang ditetapkan, sekolah berhak menyeleksi siapa yang bisa menjadi siswa di sekolah tersebut. “Tetapi dengan catatan, seleksinya ya harus terbuka, demokratis, dan akuntabel,Wahyudi said.
As known, PPDB tahun ini terdiri dari dua jalur, yakni jalur mandiri dan regular. Ketentuannya, jumlah siswa yang mendaftar melalui jalur mandiri, yang diterima maksimal sebesar 20 persen dari total pagu yang tersedia di sekolah tersebut. Whereas 80 persen sisanya adalah “jatah” siswa yang mendaftar melalui jalur regular online. (radar)
