sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) terus memperkuat persiapan menjelang negosiasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh yang dijadwalkan berlangsung di China pada Desember 2025.
CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, memberikan sinyal kuat bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan turut serta dalam pembahasan tersebut.
Rosan mengungkapkan bahwa komunikasi antara Danantara dan Kementerian Keuangan berlangsung intensif.
Ia menegaskan pentingnya kesiapan proposal restrukturisasi yang matang sebelum menghadapi Pemerintah China.
Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk memastikan posisi negosiasi Indonesia berada pada kondisi terbaik.
“Kita komunikasi terus dengan beliau, dengan Pak Purbaya. Kita duduk dan kita juga sedang memastikan bahwa nanti kita ke China-nya, kita sudah matang proposal,” ujarnya.
Baca Juga: Berlaku 3 Hari! Diskon Tarif Tol, Kereta Api, Fery, hingga Pesawat Siap Sambut Libur Nataru 2025-2026
Pengiriman Tim Advance sebelum Negosiasi Utama
Sebagai bagian dari strategi negosiasi, Indonesia berencana mengirimkan tim advance ke China sebelum rombongan utama berangkat.
Tim ini akan melakukan pembahasan awal dengan pihak China guna menyamakan persepsi dan menyusun agenda negosiasi final.
Rosan menyebutkan bahwa dirinya bersama Menkeu Purbaya akan menjadi representasi utama Indonesia pada tahap “gong” atau negosiasi inti.
Kehadiran Menkeu dinilai penting mengingat pembahasan menyangkut struktur utang dan pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan Danantara.
Baca Juga: Benarkah Jokowi Tegur Menkeu Purbaya soal Utang Kereta Cepat Whoosh? Ini Faktanya
Peran Pemerintah dalam Infrastruktur dan Peran Danantara di Operasional
Menkeu Purbaya sendiri menegaskan bahwa skema penyelesaian utang Whoosh masih dalam pembahasan dan belum mencapai keputusan akhir.
Namun, arah diskusi saat ini mengarah pada model pembagian peran antara pemerintah dan Danantara.
Page 2
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) terus memperkuat persiapan menjelang negosiasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh yang dijadwalkan berlangsung di China pada Desember 2025.
CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, memberikan sinyal kuat bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan turut serta dalam pembahasan tersebut.
Rosan mengungkapkan bahwa komunikasi antara Danantara dan Kementerian Keuangan berlangsung intensif.
Ia menegaskan pentingnya kesiapan proposal restrukturisasi yang matang sebelum menghadapi Pemerintah China.
Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk memastikan posisi negosiasi Indonesia berada pada kondisi terbaik.
“Kita komunikasi terus dengan beliau, dengan Pak Purbaya. Kita duduk dan kita juga sedang memastikan bahwa nanti kita ke China-nya, kita sudah matang proposal,” ujarnya.
Baca Juga: Berlaku 3 Hari! Diskon Tarif Tol, Kereta Api, Fery, hingga Pesawat Siap Sambut Libur Nataru 2025-2026
Pengiriman Tim Advance sebelum Negosiasi Utama
Sebagai bagian dari strategi negosiasi, Indonesia berencana mengirimkan tim advance ke China sebelum rombongan utama berangkat.
Tim ini akan melakukan pembahasan awal dengan pihak China guna menyamakan persepsi dan menyusun agenda negosiasi final.
Rosan menyebutkan bahwa dirinya bersama Menkeu Purbaya akan menjadi representasi utama Indonesia pada tahap “gong” atau negosiasi inti.
Kehadiran Menkeu dinilai penting mengingat pembahasan menyangkut struktur utang dan pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan Danantara.
Baca Juga: Benarkah Jokowi Tegur Menkeu Purbaya soal Utang Kereta Cepat Whoosh? Ini Faktanya
Peran Pemerintah dalam Infrastruktur dan Peran Danantara di Operasional
Menkeu Purbaya sendiri menegaskan bahwa skema penyelesaian utang Whoosh masih dalam pembahasan dan belum mencapai keputusan akhir.
Namun, arah diskusi saat ini mengarah pada model pembagian peran antara pemerintah dan Danantara.
