sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Rencana pemerintah untuk menerapkan skema single salary alias gaji tunggal bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tampaknya belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa konsep tersebut masih dalam tahap kajian dan belum siap untuk diterapkan.
Baca Juga: Alhamdulillah! Bansos Oktober 2025 Cair! Dana PKH dan BPNT Siap Masuk Rekening
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan bahwa skema single salary saat ini belum siap dijalankan.
“Single salary lagi dikaji. Single salary nanti kita kaji lagi deh, belum terlalu siap,” ujar Febrio dalam Media Gathering 2025 di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Kamis (9/10).
Febrio tidak menjelaskan lebih lanjut detail kendala atau penyebab ketidaksiapan implementasi sistem gaji tunggal tersebut.
Baca Juga: Banyak yang Belum Tahu! Begini Nasib Harta dan Hak PNS yang Meninggal Dunia Tanpa Ahli Waris
Menkeu dan Menpan RB Kompak: Belum Ada Keputusan
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengaku belum mengetahui perkembangan terbaru dari penerapan skema gaji tunggal.
“Saya belum tahu,” jawabnya singkat saat ditemui di acara Prasasti Luncheon Talk di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (8/10).
Sikap senada juga disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini.
Baca Juga: Profil Lengkap Kenny Austin: Karier, Kehidupan Pribadi, dan Rumor Pernikahan
Rini menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih fokus menuntaskan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN, sebelum membahas lebih jauh implementasi single salary.
Fokus Pemerintah Masih di RPP Manajemen ASN
Rini menyebut, penyusunan RPP Manajemen ASN merupakan fondasi penting sebelum sistem single salary dapat dijalankan.
“Konsepnya nanti kan masih perlu pembahasan, jadi saya belum bisa cerita dengan lengkap. Kita lihat dulu ya (penerapan single salary ASN), tapi kita tentunya ingin ada transformasi ke arah itu,” ujar Rini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (22/4).
